Jakarta, Suararealitas.co – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI dan Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan konsumen melalui sinergi kelembagaan, pendampingan hukum, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai konsumen.
Penandatanganan kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat koordinasi antara kedua lembaga, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum dalam menghadapi berbagai persoalan konsumen yang semakin kompleks, terutama di tengah meningkatnya transaksi elektronik dan digital.
Ketua BPKN RI Prof. Dr. H. Muhammad Mufti Mubarak, S.H., S.Sos., M.Si., menyambut baik terjalinnya kemitraan strategis dengan PERADI SAI. Menurutnya, keterlibatan praktisi hukum dan advokat sangat penting dalam memperkuat upaya perlindungan konsumen, mengingat persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini semakin beragam dan membutuhkan penanganan lintas sektor.
Mufti menyoroti berbagai persoalan yang menjadi tantangan perlindungan konsumen, mulai dari penipuan digital (scam), kecurangan (fraud), permasalahan produk kosmetik, penyelenggaraan konser, layanan perjalanan ibadah umrah dan haji, hingga persoalan sektor perumahan.
Ia juga mengingatkan bahwa dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 283 juta jiwa, hampir seluruh lapisan masyarakat merupakan konsumen berbagai produk dan jasa. Karena itu, perlindungan konsumen harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah, lembaga negara, organisasi profesi, maupun masyarakat.
Menurutnya, perkembangan transaksi elektronik dan digital turut menghadirkan tantangan baru, termasuk maraknya judi online, pinjaman online, serta berbagai modus penipuan yang berpotensi merugikan masyarakat. Ia menyebut data yang diperolehnya dalam pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan persoalan tersebut terus menjadi perhatian.
Mufti berharap kemitraan dengan PERADI SAI dapat memberikan dukungan nyata dalam penanganan berbagai persoalan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan BPKN melalui pembenahan regulasi, penyempurnaan undang-undang, serta peningkatan kemandirian lembaga agar pelaksanaan tugas perlindungan konsumen dapat berjalan lebih optimal.
Ia berharap penandatanganan MoU dan PKS menjadi landasan bagi pelaksanaan berbagai program bersama, khususnya dalam memperkuat penanganan kasus, pendampingan hukum, dan edukasi perlindungan konsumen.
Sementara itu, Ketua DPN PERADI SAI Harry Ponto, S.H., LL.M., mengatakan penandatanganan MoU dan PKS tersebut menjadi kesempatan penting untuk mempertemukan perspektif perlindungan konsumen dengan pengalaman nyata para advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat.
Menurut Harry, kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat bahkan sebelum persoalan konsumen muncul. Perlindungan hukum, kata dia, perlu dimulai sejak masyarakat mengambil keputusan dalam melakukan transaksi, termasuk ketika membaca dan memahami isi perjanjian, mengenali risiko, hingga memutuskan menggunakan tabungan hidup untuk membeli properti.
Ia menilai pemahaman hukum sejak awal menjadi hal penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui hak-haknya setelah mengalami kerugian, tetapi juga mampu mengantisipasi potensi sengketa sebelum melakukan transaksi.
Melalui seminar yang menjadi bagian dari kegiatan tersebut, Harry berharap peserta memperoleh tiga hal penting, yakni pemahaman yang jujur mengenai persoalan yang dihadapi, pilihan penyelesaian yang realistis, serta langkah bersama yang dapat dilaksanakan.
Harry juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, khususnya Dr. Alvin Sulaiman yang dinilai aktif mendorong kemajuan pendidikan di lingkungan PERADI SAI.
Ia turut mengapresiasi kehadiran jajaran pengurus, anggota PERADI SAI, serta unsur komite bantuan hukum yang ikut mendukung penguatan kolaborasi. Menurutnya, peran bantuan hukum perlu terus dikembangkan agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses terhadap pendampingan hukum ketika menghadapi persoalan.
Melalui kerja sama ini, BPKN dan PERADI SAI diharapkan dapat membangun kolaborasi berkelanjutan dalam memperluas edukasi hukum, meningkatkan kesadaran konsumen, serta memperkuat pendampingan dan penyelesaian sengketa konsumen.
Sinergi kedua lembaga tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong terciptanya ekosistem transaksi yang lebih aman, transparan, dan memberikan kepastian hukum, sehingga masyarakat semakin terlindungi dalam menggunakan produk maupun jasa.
