Jakarta, Suararealitas.co – Keterbatasan formasi, mekanisme perpindahan wilayah jabatan, hingga kendala akses sistem pengangkatan notaris menjadi sejumlah persoalan yang disampaikan warga dalam kegiatan PASTI Ada SOLUSI Episode 25 di Graha Pengayoman, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Berbagai keluhan tersebut disampaikan secara langsung kepada jajaran Kementerian Hukum. Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, menyatakan bahwa pihaknya terus mengkaji penyempurnaan mekanisme pembinaan dan pengangkatan notaris agar lebih fleksibel serta sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah.
Widodo menjelaskan, proses pembinaan dan pengangkatan notaris harus mempertimbangkan kebutuhan serta ketersediaan formasi di masing-masing wilayah. Sebab, masih terdapat warga yang telah memenuhi persyaratan, tetapi belum memperoleh kesempatan karena keterbatasan kuota.
Ia mencontohkan, di wilayah Jawa Barat terdapat tiga orang yang telah memenuhi persyaratan, tetapi belum dapat diproses karena formasi yang tersedia belum mencukupi.
Terkait persoalan tersebut, Ditjen AHU tengah mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan yang lebih fleksibel, termasuk opsi penghapusan pembatasan kuota melalui koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Menurut Widodo, pengaturan formasi ke depan diharapkan dapat lebih menyesuaikan kebutuhan daerah. Meski demikian, seluruh mekanisme tetap harus dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan pemerintah (PP) dan ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, warga juga menyampaikan keberatan mengenai mekanisme pengajuan perpindahan wilayah jabatan notaris. Mereka menilai pengurusan surat permohonan sejak awal menjadi kendala karena pemohon harus menentukan wilayah tujuan, sementara kepastian ketersediaan kuota dan waktu pembukaan perpindahan belum diketahui.
Warga mempertanyakan apakah surat permohonan harus kembali diurus dari awal apabila proses perpindahan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Terlebih, wilayah yang sebelumnya dipilih belum tentu memiliki kuota ketika proses perpindahan dibuka.
Karena itu, mereka mengusulkan agar pengajuan surat permohonan dilakukan setelah proses word selesai, ketika informasi mengenai ketersediaan kuota dan wilayah tujuan sudah lebih jelas.
Selain itu, warga berharap kuota perpindahan dapat ditambah. Mereka juga mengusulkan agar pemohon diberikan alternatif wilayah terdekat apabila daerah yang dituju belum memiliki formasi.
Menanggapi hal tersebut, Widodo mengatakan mekanisme yang berjalan akan dievaluasi, termasuk berbagai masukan mengenai kesempatan peserta dalam memilih wilayah sesuai keinginan dan kualifikasi masing-masing.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki agar proses pendaftaran dan pengangkatan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan kesempatan yang lebih proporsional bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan.
Persoalan teknis juga menjadi perhatian warga. Sejumlah warga mengeluhkan kesulitan mengakses sistem, khususnya dalam proses pengangkatan. Mereka mengaku telah menghubungi layanan customer service (CS) dan mengikuti petunjuk melalui video rekaman, tetapi masih belum berhasil mengakses sistem.
Bahkan, terdapat warga yang mengaku telah mencoba mengakses selama kurang lebih dua jam tanpa hasil. Di sisi lain, sebagian orang justru dapat masuk ke sistem dan melanjutkan proses.
Widodo mengakui adanya laporan mengenai kendala akses tersebut. Menurutnya, perbedaan pengalaman pengguna dalam mengakses sistem menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti agar pelayanan dapat berjalan lebih baik.
Selain persoalan administrasi dan teknis, warga turut menyoroti pentingnya regenerasi serta pemerataan penempatan notaris. Mereka berharap proses regenerasi tidak hanya menjadi pembahasan, tetapi juga diwujudkan melalui langkah nyata, termasuk memastikan kesempatan yang lebih terbuka bagi pihak-pihak yang telah memenuhi persyaratan.
Widodo menyampaikan bahwa keberadaan notaris saat ini masih terkonsentrasi di kota-kota utama. Oleh karena itu, pemerataan kebutuhan notaris di daerah perlu menjadi perhatian agar pelayanan hukum dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Ia berharap putra-putra daerah dapat mengambil peran dalam memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus memperkuat kapasitas dan potensi daerah masing-masing.
Melalui kegiatan PASTI Ada SOLUSI Episode 25, berbagai masukan dan pengaduan warga tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Ditjen AHU, terutama dalam penyempurnaan mekanisme formasi, perpindahan wilayah jabatan, akses sistem, serta pemerataan notaris.
Upaya pembenahan diharapkan dapat menciptakan pelayanan yang lebih transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun para calon notaris di berbagai wilayah Indonesia.
