JAKARTA, (6/10) Suararealitas.co — Presidium Mitra BGN Indonesia menyatakan mulai menjalankan gerakan “Suspend BGN” sejak 5 Oktober 2026. Langkah tersebut ditempuh setelah berbagai upaya menyampaikan persoalan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai belum menghasilkan kepastian penyelesaian.
Presidium menyebut aksi tersebut akan terus dilakukan hingga terdapat kejelasan dan penyelesaian yang dinilai adil bagi para mitra yang telah berinvestasi dan terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Gerakan itu merupakan kelanjutan dari sejumlah upaya yang sebelumnya dilakukan mitra, termasuk Aksi Panca Mitra pada 1 Oktober 2026 di depan DPR RI serta pertemuan dengan pimpinan DPR RI untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi mitra dari berbagai daerah.
“Segala upaya sudah kami coba. Kami sudah datang ke DPR, kami sudah bertemu dengan pimpinan DPR RI, kami sudah menyampaikan penderitaan mitra dan meminta agar difasilitasi bertemu dengan Kepala BGN. Tetapi sampai hari ini kepastian yang kami harapkan belum terwujud,” kata Presidium Mitra BGN Indonesia.
Menurut Presidium, mitra sebelumnya telah menempuh berbagai jalur untuk menyampaikan aspirasi, mulai dari komunikasi dengan pihak terkait, penyampaian aspirasi melalui DPR RI, aksi terbuka, hingga meminta pertemuan langsung dengan pimpinan BGN.
Namun, rencana pertemuan yang diharapkan dapat menjadi pintu penyelesaian disebut kembali mengalami penundaan. Kondisi tersebut membuat kekecewaan mitra semakin besar.
Sebagai bentuk protes, mitra bahkan melakukan aksi simbolik dengan menutup mulut menggunakan lakban. Aksi tersebut disebut sebagai simbol bahwa suara mitra telah berulang kali disampaikan, tetapi belum mendapatkan jawaban yang memberikan kepastian.
“Hari ini kami tidak lagi banyak bicara. Mulut kami kami tutup. Bukan karena kami tidak mempunyai suara, tetapi karena kami merasa suara mitra tidak didengar,” ujar perwakilan Presidium.
Presidium menegaskan gerakan “Suspend BGN” bukan merupakan bentuk penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Mitra menyatakan tetap mendukung tujuan program tersebut, tetapi mempersoalkan ketidakpastian yang mereka alami setelah mengeluarkan modal, membangun fasilitas, membeli peralatan, menyiapkan tenaga kerja, serta memenuhi berbagai kebutuhan untuk mendukung program pemerintah.
Menurut mitra, ketika operasional SPPG mengalami penghentian atau penangguhan, berbagai kewajiban finansial tetap berjalan. Cicilan, beban investasi, biaya bangunan, hingga penyusutan peralatan tetap harus ditanggung.
Karena itu, mereka meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai status operasional SPPG sekaligus nasib investasi yang telah dikeluarkan para mitra.
Presidium juga menyoroti pertemuan dengan pimpinan DPR RI pada 1 Oktober 2026. Pertemuan tersebut dinilai menjadi salah satu upaya penting untuk membawa persoalan mitra ke tingkat kelembagaan.
Dalam pertemuan itu, mitra menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi sekaligus meminta DPR membantu membuka ruang komunikasi langsung dengan Kepala BGN.
Menurut Presidium, terdapat komitmen untuk memfasilitasi pertemuan tersebut. Namun, rencana pertemuan kemudian mengalami penundaan dan mitra disebut kembali diminta menunggu kemungkinan pertemuan pada 8 Oktober 2026.
“Kami sudah bersabar. Kami sudah mengikuti jalur yang ada. Kami sudah menyampaikan kepada DPR. Kami sudah meminta pertemuan dengan BGN. Tetapi kalau kembali ditunda, sampai kapan kami harus menunggu?” ujar Presidium.
Dalam gerakan “Suspend BGN”, mitra meminta kepastian mengenai status SPPG yang mengalami suspend atau penghentian operasional, investasi yang telah dikeluarkan, dasar dan mekanisme kebijakan suspend, keberlanjutan hubungan kerja sama dengan BGN, serta penyelesaian beban pembiayaan yang tetap berjalan selama operasional dihentikan atau ditangguhkan.
Mitra menegaskan tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka meminta pihak yang telah mengambil risiko dan berinvestasi untuk mendukung program pemerintah tidak ditinggalkan ketika terjadi perubahan kebijakan.
“Kami sudah mencoba berbicara. Kami sudah menyampaikan penderitaan kami. Kami sudah datang ke DPR. Kami sudah meminta dipertemukan dengan BGN. Sekarang kami memilih bungkam. Suspend BGN sampai keadilan terwujud,” tegas Presidium.
Presidium menambahkan, aksi tersebut tidak ditujukan untuk menghentikan Program Makan Bergizi Gratis. Mereka justru meminta agar program tersebut dijalankan dengan tata kelola yang memberikan kepastian hukum, kepastian kebijakan, serta perlindungan yang wajar bagi pihak yang telah berinvestasi dalam pelaksanaannya.
Bagi para mitra, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut keuntungan usaha, melainkan juga investasi, utang, tenaga kerja, keluarga, dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada keberlanjutan usaha mereka.
“Kami tidak meminta dikasihani. Kami meminta keadilan.”
