JAKARTA, suararealitas.co – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027.
Pramono menegaskan, seluruh perusahaan di Ibu Kota wajib menjalankan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Pemprov DKI tidak akan tinggal diam jika ditemukan perusahaan yang mengabaikan aturan tersebut.
“Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu,” kata Pramono di Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat.
Pramono mengakui, keputusan mengenai besaran UMP 2027 tidak mungkin memuaskan seluruh pihak, baik pekerja maupun kalangan pengusaha.
Meski demikian, dia menilai angka yang ditetapkan pemerintah merupakan hasil pertimbangan untuk mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.
Menurutnya, Pemprov DKI telah berupaya mengambil kebijakan yang berada di tengah-tengah dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kebutuhan pekerja hingga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pengupahan.
“Begitu saya sudah mengeluarkan Pergub (Peraturan Gubernur) mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan enggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha,” ujar Pramono.
Dia menambahkan, penetapan upah minimum dilakukan melalui pertimbangan yang moderat dan rasional agar dapat diterima oleh berbagai kalangan.
“Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang moderat, rasional yang bisa diterima oleh semuanya dan juga yang memenuhi aspek KLH-nya,” jelasnya.
Pramono menilai keputusan tersebut menjadi pilihan terbaik yang dapat diambil pemerintah daerah dalam menentukan besaran upah minimum untuk tahun mendatang.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp 6.130.000. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp 407.065 atau sekitar 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang mencapai Rp 5.729.876.
Ketetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang telah ditandatangani Pramono Anung pada Jumat.
Dengan penetapan tersebut, perusahaan di Jakarta diwajibkan memenuhi ketentuan pengupahan sesuai UMP 2027.
Pemprov DKI juga menegaskan komitmennya untuk mengawasi pelaksanaan aturan tersebut dan mengambil tindakan terhadap perusahaan yang tidak mematuhinya.












