Jakarta, suararealitas.co – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Indonesia, bersama Pemerintah Inggris melalui program UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT) dengan mitra pelaksana Institute for Natural Resources, Energy, and Environmental Management (IREEM), meluncurkan tiga dokumen strategis untuk mendukung percepatan transisi menuju ekosistem maritim rendah karbon.
Tiga dokumen yang diluncurkan meliputi Buku Panduan Efisiensi Energi Sektor Maritim, Kajian Bahan Bakar Alternatif, dan Kajian Optimalisasi Onshore Power Supply (OPS).
Ketiganya disusun sebagai instrumen teknis yang saling melengkapi, di mana panduan efisiensi energi memberikan acuan praktis bagi operator pelabuhan dan pelayaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kemudian kajian bahan bakar alternatif menganalisis profil, model bisnis, dan jalur peralihan ke bahan bakar rendah karbon, sementara kajian OPS memberikan rekomendasi optimalisasi pasokan listrik darat untuk mengurangi penggunaan mesin bantu diesel pada kapal yang bersandar.
Agenda dekarbonisasi sektor maritim ini mendukung upaya Indonesia menuju Net Zero Emission tahun 2060, sejalan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2023 tentang Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Transportasi, penguatan mandat efisiensi energi dalam Kebijakan Energi Nasional sebagaimana diatur dalam PP Nomor 40 Tahun 2025, serta penyelarasan dengan target dekarbonisasi maritim International Maritime Organization (IMO).
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Lollan Panjaitan, menegaskan bahwa sebagai regulator sektor pelayaran dan kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki peran strategis dalam mengawal transformasi sektor maritim nasional menuju sistem transportasi laut yang lebih berkelanjutan.
“Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memegang peranan penting dalam membentuk industri maritim Indonesia. Dalam konteks dekarbonisasi, peran tersebut berarti memastikan armada nasional dan pelabuhan Indonesia terus bergerak menuju green shipping dan green ports, bukan semata-mata untuk memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga untuk menjaga daya saing pelayaran Indonesia di tingkat global,” ujar Lollan saat membuka acara Forum Kolaboratif UK PACT di Jakarta, Selasa (14/7).
Pada kesempatan yang dalam, UK Minister-Counsellor for Development, British Embassy Jakarta, Peter Rajadiston, menyebutkan, Pemerintah Inggris bangga bermitra dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam mempercepat transisi menuju ekosistem maritim rendah karbon di Indonesia.
“Inisiatif ini menyoroti kuatnya kerja sama maritim dalam Kemitraan Strategis Inggris–Indonesia serta kemitraan infrastruktur berkelanjutan kami, MELAJU, yang semakin menegaskan komitmen bersama untuk mendorong pertumbuhan hijau dan ketahanan ekonomi bagi kedua negara. Pedoman dan studi yang diluncurkan hari ini akan membantu memperkuat landasan bagi pengambilan keputusan yang berbasis bukti serta investasi yang strategis, sekaligus mendukung pengembangan ekosistem maritim yang lebih tangguh dan berdaya saing,” ujarnya.
Direktur Eksekutif IREEM, Arief Yunan, menambahkan, ketiga dokumen ini dirancang untuk menjembatani target dekarbonisasi dengan implementasi nyata di sektor maritim.
“Melalui panduan yang lebih terstruktur dan berbasis kebutuhan industri, kami berharap para pemangku kepentingan memiliki landasan yang lebih kuat untuk mempercepat penerapan solusi rendah karbon. Ini juga menjadi contoh bagaimana kolaborasi antara pemerintah, industri, mitra pembangunan, dan lembaga teknis dapat mendukung transformasi maritim yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut dilakukan juga penandatanganan simbolis komitmen bersama antara Kementerian Perhubungan, PT PELNI (Persero), dan PT Pelindo (Persero) untuk penguatan upaya dekarbonisasi sektor maritim, melalui penerapan efisiensi energi, pemanfaatan teknologi rendah karbon, dan pengembangan ekosistem maritim yang lebih berkelanjutan.
Acara ditutup dengan sesi diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, PT Pelindo (Persero), PT Pelni (Persero) dan British Embassy.
Penulis : sa
