Jakarta, Suararealitas.co — Pemerintah dan asosiasi perunggasan nasional mendorong percepatan hilirisasi industri unggas guna meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Komitmen tersebut mengemuka dalam seminar “AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026” di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Forum lintas sektoral itu digelar di tengah berbagai tantangan industri perunggasan nasional, mulai dari fluktuasi harga, tingginya biaya produksi, hingga dominasi rantai pasok oleh korporasi besar. Padahal, sektor perunggasan selama ini menjadi penyedia utama protein hewani masyarakat sekaligus penopang ekonomi di wilayah pedesaan.
Ketua penyelenggara seminar dari Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Alvino, mengatakan hilirisasi menjadi langkah penting agar peternak rakyat tidak terus bergantung pada penjualan ayam hidup dan telur mentah yang rentan terhadap gejolak harga pasar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut dia, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur pascapanen melalui pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), fasilitas rantai dingin (cold storage), serta sistem penyerapan hasil ternak oleh BUMN pangan sebagai bagian dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
“Melalui sinergi antara Kementerian Pertanian, BUMN pangan, dan lembaga investasi nasional, ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dapat segera diwujudkan bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Alvino.
Penguatan hilirisasi tersebut sejalan dengan rencana pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bersama Kementerian Pertanian yang tengah menyiapkan pendanaan sebesar Rp20 triliun untuk membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi berskala nasional.
Selain itu, pemerintah juga berencana mengalihkan kewenangan impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM), bahan baku utama pakan ternak, dari pihak swasta kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan itu diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pakan dan melindungi peternak lokal dari gejolak pasar global.
Forum tersebut juga membahas sinkronisasi kebijakan penyerapan hasil ternak oleh BUMN pangan guna menjaga stabilitas harga ayam dan telur nasional. Seminar menghadirkan unsur pemerintah, BUMN pangan, asosiasi peternak, hingga lembaga investasi nasional.
Sejumlah pihak yang dijadwalkan hadir antara lain Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), PT Berdikari (Persero), PT Agrinas, Danantara, Kementerian Dalam Negeri, serta Direktorat Jenderal Kemendes PDTT.
Selain membahas hilirisasi, persoalan distribusi dan serapan hasil ternak dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian dalam forum tersebut.
Alvino menilai program MBG sejatinya dapat menjadi penggerak utama kesejahteraan petani dan peternak lokal. Namun, pola pengadaan bahan pangan untuk dapur MBG saat ini dinilai masih melibatkan terlalu banyak perantara sehingga manfaat ekonomi di tingkat peternak belum optimal.
“Harapannya ke depan, seluruh kebutuhan program MBG bisa disuplai langsung dari petani dan peternak. Dengan begitu, harga di tingkat petani dan peternak bisa lebih stabil dan tetap berada di atas biaya pokok produksi,” katanya.
Ia juga menyoroti distribusi bahan pangan untuk dapur MBG yang dinilai masih didominasi pemasok atau trader. Kondisi tersebut membuat harga di tingkat peternak tetap rendah, sementara harga jual ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap tinggi.
Karena itu, KPUN mendorong agar dapur-dapur MBG membeli langsung produk dari petani dan peternak rakyat tanpa melalui banyak perantara.
Alvino menambahkan, perusahaan integrator besar sebaiknya difokuskan pada pasar modern, industri olahan, dan ekspor, sementara pasar tradisional perlu menjadi ruang utama bagi peternak rakyat dan pelaku UMKM.
“Perusahaan besar sebaiknya diperkuat di sektor hilirisasi seperti produk olahan, rantai dingin, serta pasar modern dan ekspor. Sedangkan pasar tradisional sebaiknya menjadi ruang bagi peternak rakyat agar mereka tetap bisa bertahan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah dapat mendorong peningkatan ekspor produk perunggasan nasional agar penyerapan produksi dalam negeri semakin optimal.
Terkait perlindungan terhadap peternak rakyat, Alvino berharap pemerintah dan DPR memberi perhatian serius terhadap kondisi sektor peternakan yang dinilai semakin tertekan.
“Semoga kondisi ini menjadi perhatian bersama agar petani dan peternak di Indonesia tidak semakin terpinggirkan,” kata Alvino.
