JAKARTA, Suararealitas.co – Sidang kasus pemerasan sertifikasi keselamatan dan keamanan kerja (K3) dengan terdakwa eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer di Pengadilan Tipikor Jakarta, menuai sorotan.
Sidang menjadi menarik setelah Noel, sapaan Ebenezer mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudi Sadewa yang sedang ditarget hingga adanya keterlibatan partai berinsial ‘K’ dalam kasus yang menjeratnya.
Menyikapi pernyataan itu, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo pun men-‘nyemprit’ Noel,agar menyampaikan keterangan yang diketahuinya dalam persidangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mengimbau, ya, kepada terdakwa agar lebih fokus untuk mengikuti persidangan. Sehingga bisa membantu proses persidangan ini berjalan efektif. Dan jika memang memiliki informasi-informasi lain yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan, silakan disampaikan di depan majelis hakim supaya itu kemudian juga menjadi fakta persidangan,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (27/01/2026).
Menurut Budi, jika Noel menyampaikan keterangannya di hadapan hakim, maka jaksa penuntut bisa menganalisisnya dan melakukan tindak lanjut. Lagipula, masyarakat saat ini masyarakat sudah cerdas untuk melihat fakta persidangan. Sehingga, narasi yang dibangun di luar substansi akan menjadi hal yang kontraproduktif.
Sebab, dugaan pemerasan yang sekarang sedang disidangkan sudah melalui proses setelah dilaksanakannya operasi tangkap tangan (OTT). “Dalam perkara ini kami pastikan dari perkara yang bermula dari peristiwa tangkap tangan ini, KPK melakukan penangkapan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi beserta barang buktinya,” jelas Budi.
“Artinya semuanya sudah firm, baik aspek formil maupun materiilnya, termasuk barang bukti yang kemudian sudah kami tunjukkan ke publik sebagai bagian dari transparansi, termasuk soal konstruksi perkaranya yaitu dugaan tindak pemerasan berkaitan dengan pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.”
Immanuel Ebenezer sebelumnya bicara banyak hal di luar substansi persidangan. Dia menyebut ada keterlibatan partai politik berinisial ‘K’ dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3.
Selain itu, dia juga mengklaim adanya keterlibatan ormas non-agama dalam kasus ini. Tapi, sama seperti pernyataannya soal partai ‘k’, dia tak mau menjabarkannya lebih jauh.
Kemudian, Immanuel Ebenezer juga bicara soal Purbaya yang akan mengalami nasib serupa karena dijebak seperti klaimnya. Sebab, Menkeu Purbaya membuat pestapora bandit terganggu.
“Hati-hati, Pak Purbaya, sejengkal lagi nih. Saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan di-Noel-kan. Hati-hati dong, Pak Purbaya,” ujarnya.
Adapun pernyataan Immanuel Ebenezer ini kemudian ditanggapi santai Purbaya.
“Oh biar saja, yang penting gua enggak terima duit. Noel kan terima (duit), kan gua enggak terima duit, gaji gua gede di sini (Menkeu), cukup. Case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinannya terjadi, kecuali saya mulai terima uang,” katanya kepada wartawan, Senin, 26 Januari.
“Saya sih rasanya enggak ada urusan, saya hanya bertanggung jawab ke Presiden, yang lain saya enggak peduli,” pungkas Purbaya.
Sebelumnya, KPK juga pernah mengingatkan Noel yang meminta pengampunan atau amnesti dari Presiden Prabowo Subianto setelah jadi tersangka. Noel sebaiknya mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.
“Kita pahami amnesti itu kan hak prerogatif presiden ya. Meski demikian, ya, sebaiknya kepada yang bersangkutan tidak sedikit-sedikit minta amnesti begitu ya,” kata Budi kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (25/08/2025) lalu.
“Jadi kita ikuti saja dulu proses penyidikannya. Ini kan masih panjang ya, karena kan ini baru dilakukan kegiatan tangkap tangan,” sambung dia.
Budi mengatakan usai proses tangkap tangan dan penetapan tersangka ini, penyidikan bakal dilakukan dengan memanggil pihak terkait.
“Dan tentu kan dalam proses suatu penanganan perkara kan cukup panjang ya. Penyidikan, nanti proses penuntutan, nanti masuk ke persidangan, dan juga eksekusi,” tegasnya.
Immanuel Ebenezer minta Prabowo memberikan amnesti sesaat setelah menggunakan rompi oranye. Dia menyampaikan ini ketika akan masuk ke dalam mobil tahanan KPK.
“Semoga saya, semoga saya, mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo,” kata Imannuel Ebenezer kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 22 Agustus.
Alih-alih mendapat amnesti, Prabowo justru mencopotnya dari jabatan wakil menteri. Pengumuman ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hadi Prasetyo.
“Bapak Presiden telah menandatangani putusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan,” kata Prasetyo, Jumat malam.
Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan 11 tersangka terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Penetapan ini diawali operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring 14 orang, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.
Penulis : RED
