Jakarta,Suararealitas.co – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia terus memperkuat peran sosialnya dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan gizi nasional melalui program Makanan Bergizi Gotong Royong (MBG). Dalam sosialisasi mingguan yang digelar pada Selasa (15/07) di Jakarta, Tim Satgas MBG KADIN kembali mengundang para pengurus KADIN pusat, perwakilan KADIN daerah, dan asosiasi mitra untuk memperkenalkan lebih dalam mengenai konsep Dapur Gizi Mandiri (DGM) berbasis yayasan.
Program MBG merupakan kolaborasi strategis antara KADIN dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mendorong terbentuknya dapur-dapur gizi mandiri di seluruh Indonesia, dengan prioritas bagi wilayah di luar Pulau Jawa. Tujuannya adalah menyediakan makanan sehat, bergizi, dan terstandar kepada masyarakat, sekaligus membuka peluang kewirausahaan sosial berbasis yayasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program Sosial yang Terstruktur dan Terukur
Desi Arianti, Koordinator Satgas MBG KADIN Indonesia, menegaskan bahwa unit dapur tidak boleh dikelola oleh entitas komersial seperti CV, koperasi, atau PT Tapi Harus berbentuk yayasan. Ini penting karena yayasan bersifat nirbala dan dapat menerima dana hibah tanpa beban pajak,” ujarnya.
Pembentukan yayasan pun relatif mudah. Hanya dibutuhkan enam orang warga negara dengan KTP dan NPWP. Untuk wilayah Jakarta, KADIN menyediakan layanan One Stop Service bersama notaris mitra yang memungkinkan proses legalisasi yayasan selesai dalam waktu hanya tiga hari.
Program ini berjalan secara nasional dengan target 1.000 titik Dapur Gizi di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Hingga pertengahan Juli 2025, telah tercatat 150 titik yang telah terverifikasi di sistem portal BGN, dan lebih dari 350 titik lainnya masih dalam proses pengajuan dan pembangunan.
Beberapa daerah menunjukkan progres signifikan, seperti Sulawesi Tenggara yang telah menginisiasi 18 titik. Sementara itu, KADIN Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa mereka telah mengajukan titik-titik baru dan tengah menunggu proses verifikasi sebagai bentuk partisipasi aktif dari tingkat provinsi hingga kabupaten.
Syarat Lokasi & Standar Infrastruktur
Standar lokasi untuk dapur gizi ditetapkan minimal 400 meter persegi (20×20 meter), baik berupa gedung, ruko, atau bangunan bekas seperti gudang yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Spesifikasi ini mengacu pada petunjuk teknis dari BGN, termasuk dalam hal layout dapur, ventilasi, sirkulasi kerja, dan perlengkapan.
Standar luas ini juga berdampak pada insentif sewa yang diberikan. Lokasi yang memenuhi 400 m² berhak atas kompensasi sewa maksimal Rp2.000 per meter persegi. Bila lebih kecil, maka besaran sewa dapat turun menjadi Rp1.500 atau Rp1.000 per meter persegi, sesuai penilaian.
Tahapan Ketat dan Terintegrasi dalam Sistem BGN
Setelah semua persyaratan dasar terpenuhi, yayasan akan mendapatkan status “persiapan” dari BGN dan diwajibkan menyelesaikan pembangunan dapur dalam waktu maksimal 45 hari. Keterlambatan akan menyebabkan status dibatalkan otomatis dari sistem.
Selama tahap persiapan, yayasan wajib mengunggah minimal 100 item perlengkapan dapur, mulai dari panci, sendok, loyang, timbangan, hingga sepatu dapur. Proses ini diikuti oleh verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Penilaian mencakup kelayakan fasilitas, struktur manajemen yayasan, dan kesiapan operasional berbasis pelayanan gizi.
Setiap dapur wajib memiliki tim pelaksana dengan komposisi minimal:
– 1 kepala dapur,
– 1 ahli gizi,
– 3 staf akuntansi/logistik.
Skema Pendanaan dan Operasional Dapur
Setiap unit dapur gizi MBG dirancang untuk melayani hingga 3.000 porsi per hari. Skema pendanaan dari BGN meliputi:
– Rp660 juta untuk bahan baku,
– Rp198 juta untuk operasional dapur,
– Rp132 juta untuk sewa lahan/bangunan (khusus yayasan).
Menu yang disajikan terdiri dari nasi, lauk utama (ayam/ikan/telur), lauk pendamping, sayur, dan buah, dengan gramasi gizi tertentu sesuai standar BGN.
Pembayaran dilakukan melalui sistem deposit berkala setiap 10–14 hari, dan pencairan berikutnya mensyaratkan proposal operasional berisi estimasi logistik, target pelayanan, serta rencana belanja dua minggu ke depan.
Untuk memfasilitasi yayasan baru, KADIN Indonesia menyediakan tim onboarding yang terdiri dari admin-admin berpengalaman seperti Mbak Mira, Mbak Tia, dan Adit, guna membantu proses pendaftaran, unggah dokumen, dan pendampingan teknis.
Desi Arianti juga menekankan pentingnya transparansi data dan ketepatan unggah dokumen. “Kesalahan kecil seperti ketidaksesuaian file atau data bisa menyebabkan penolakan dari sistem,” ujarnya.
Koordinator nasional MBG menyampaikan bahwa program ini disambut antusias oleh berbagai daerah. “Hampir tidak ada kendala besar, karena BGN sangat membantu. Kalaupun ada penolakan, sifatnya minor dan selalu ada solusi,” katanya.
Sosialisasi mingguan ini diselenggarakan secara hybrid, dengan sesi offline setiap Selasa di Jakarta serta sesi online melalui Zoom untuk menjangkau seluruh wilayah. KADIN berharap semakin banyak yayasan lokal yang bergabung dalam program ini untuk bersama-sama membangun ekosistem pangan bergizi yang merata dan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa program MBG ini menjangkau seluruh jaringan KADIN di Indonesia. Minat dari daerah sangat tinggi, dan kami siap mendukung penuh dari sisi legal, teknis, maupun manajemen,” tutup Desi.
