Korupsi Mengakar: Diskusi ETOS Bahas Dampak Mafia Migas dan Pupuk

- Jurnalis

Jumat, 7 Maret 2025 - 18:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, suararealitas.co – ETOS Indonesia Institute menggelar diskusi publik yang mengangkat tema “Mafia Migas dan Pupuk: Siapa yang Diuntungkan, Siapa yang Dirugikan?” Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk aktivis, akademisi, dan pejabat pemerintah, yang bertujuan untuk membahas isu-isu krusial terkait mafia migas dan pupuk di Indonesia.

Ketua Harian Nasional DPP KNPI, Raja Agung Nusantara, membuka diskusi dengan menyampaikan pentingnya kolaborasi antara aktivis dan pemerintah dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan rakyat. “Kita harus optimis dan semangat dalam melihat bangsa Indonesia. Tema ini sangat mendalam dan menyentuh hati, karena banyak yang dirugikan oleh praktik mafia ini,” ujarnya di Jakarta, Jum’at (07/03/2025).

Disisi lain, Direktur Eksekutif ETOS Institute, Iskandarsyah, menekankan perlunya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. “Kita harus mengawasi setiap langkah yang diambil oleh pejabat terkait, terutama dalam kasus pupuk dan migas. Uang rakyat harus dikembalikan kepada negara,” tegasnya.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah siapa yang sebenarnya diuntungkan dari praktik mafia ini. Banyak peserta sepakat bahwa para bandar dan pengusaha besar adalah pihak yang paling diuntungkan, sementara rakyat kecil justru menjadi korban. “Korupsi ini sudah menjadi sistem yang mengakar. Kita perlu mencari tahu siapa yang merekomendasikan orang-orang ini untuk menduduki posisi strategis,” tambah Iskandarsyah.

Diskusi ini juga menyoroti peran penting penegak hukum dalam memberantas mafia migas dan pupuk. “Jangan sampai hasil korupsi ini kembali dikorupsi. Kita harus memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil tidak sia-sia,” kata Raja Agung.

Baca Juga :  Giliran PAN Raih Capaian Tertinggi dan Terbaik Pilkada 2024

Dalam sesi tanya jawab, peserta mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap kondisi saat ini. “Bagaimana kita bisa mempercayai sistem yang ada jika korupsi terus berulang? Kita perlu solusi yang lebih dari sekadar penangkapan,” ungkap salah satu peserta.

Acara ini diakhiri dengan harapan bahwa diskusi ini dapat menjadi langkah awal untuk mendorong perubahan positif dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. “Kita harus bersatu untuk melawan mafia dan memastikan bahwa rakyat mendapatkan haknya,” tutup Raja Agung.

Diskusi publik ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk lebih kritis terhadap isu-isu yang berkaitan dengan mafia migas dan pupuk. Dengan adanya kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan Indonesia dapat bebas dari praktik korupsi yang merugikan rakyat.

Berita Terkait

Audiensi Serah Terima Pengelolaan Rusunami Citypark Didorong Melalui Jalur Musyawarah
Ketua FORKABI Jakarta Barat Matrobin: Ketahanan Pangan dan Pelestarian Budaya Betawi Jadi Prioritas
Komisi III DPR Harap Kuntadi Bawa Jampidsus Makin Profesional dan Berintegritas
WPPKBI Tegaskan Dukungan kepada KOWANI, Perkuat Regenerasi dan Tata Kelola Organisasi Perempuan
DPR Tegaskan PAW Ombudsman RI Tidak Wajib Ikuti Nomor Urut Hasil Uji Kelayakan
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa Minta Penanganan Kasus Febrie Adriansyah Junjung Asas Kesetaraan di Hadapan Hukum
Yahya Zaini Minta BGN Tak Terlalu Lama Moratorium Dapur MBG, Prioritaskan yang Sudah Dibangun
PM Modi Kenang Soekarno di DPR RI, Ajak Indonesia Bangun Era Baru Kemitraan Strategis

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 20:38 WIB

Audiensi Serah Terima Pengelolaan Rusunami Citypark Didorong Melalui Jalur Musyawarah

Sabtu, 25 Juli 2026 - 13:38 WIB

Ketua FORKABI Jakarta Barat Matrobin: Ketahanan Pangan dan Pelestarian Budaya Betawi Jadi Prioritas

Kamis, 23 Juli 2026 - 14:21 WIB

Komisi III DPR Harap Kuntadi Bawa Jampidsus Makin Profesional dan Berintegritas

Rabu, 22 Juli 2026 - 23:56 WIB

WPPKBI Tegaskan Dukungan kepada KOWANI, Perkuat Regenerasi dan Tata Kelola Organisasi Perempuan

Rabu, 22 Juli 2026 - 10:57 WIB

DPR Tegaskan PAW Ombudsman RI Tidak Wajib Ikuti Nomor Urut Hasil Uji Kelayakan

Berita Terbaru