Retribusi Dipungut, Tapi Tak Tertib Disetor: Ada Apa di Dinas Perhubungan Bengkalis?

, - Jurnalis

Kamis, 19 Maret 2026 - 17:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

POTRET - aktivis dari kalangan mahasiswa, Bayu Doni Padang saat menyoroti persoalan setoran retribusi di pemerintahan Bengkalis. (Foto: Suara Realitas).

POTRET - aktivis dari kalangan mahasiswa, Bayu Doni Padang saat menyoroti persoalan setoran retribusi di pemerintahan Bengkalis. (Foto: Suara Realitas).

BENGKALIS, suararealitas.co – Pengelolaan keuangan daerah seharusnya menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Namun, temuan terkait ketidaktertiban penyetoran pendapatan retribusi daerah oleh Bendahara Pembantu Penerimaan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis justru menunjukkan adanya celah serius dalam tata kelola keuangan publik.

Retribusi daerah merupakan bagian penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber langsung dari masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Setiap rupiah yang dipungut seharusnya segera disetorkan ke Kas Daerah (Kasda).

Ketika proses ini tidak berjalan tertib, maka muncul potensi kebocoran, penyalahgunaan, hingga praktik “parkir dana” yang merugikan daerah.

Mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial turut menyoroti persoalan ini. Bayu Doni Padang, seorang mahasiswa menilai, bahwa masalah ini mencerminkan penyakit klasik dalam birokrasi daerah.

“Kalau retribusi sudah dipungut dari masyarakat, tapi tidak langsung disetorkan secara tertib ke kas daerah, maka patut dipertanyakan ke mana aliran dana itu sebenarnya. Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi menyangkut integritas dan potensi kebocoran keuangan daerah,” tegas Bayu kepada suararealitas.co, Kamis (19/3/202.

Lanjut, Bayu juga menekankan pentingnya ketegasan pimpinan dalam menertibkan sistem yang ada.

“Kepala dinas tidak boleh hanya memberi instruksi di atas kertas. Harus ada tindakan nyata dan pengawasan ketat. Kalau tidak, persoalan seperti ini akan terus berulang setiap tahun tanpa ada perbaikan yang berarti,” lontarnya.

Baca Juga :  Warga Soroti Pembiaran Bangunan Liar di Kalideres, Khawatir Berujung Sengketa

Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan ketertiban administrasi, belum sepenuhnya dijalankan.

Di tengah tuntutan publik akan pemerintahan yang bersih, praktik pengelolaan keuangan yang tidak tertib justru menjadi kemunduran.

Selain itu, lemahnya sistem juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Pengelolaan retribusi yang masih bersifat manual membuka peluang terjadinya penyimpangan.

Oleh karena itu, digitalisasi sistem pembayaran dan integrasi langsung dengan kas daerah menjadi solusi yang mendesak untuk diterapkan.

Jika tidak segera dibenahi, dampaknya akan meluas. Pendapatan daerah yang tidak optimal akan menghambat pembangunan dan menurunkan kualitas pelayanan publik.

Pada akhirnya, masyarakat yang akan menanggung kerugian dari lemahnya tata kelola tersebut.

Masalah ini harus menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Penegakan disiplin, penguatan pengawasan, serta perbaikan sistem menjadi langkah mutlak yang harus diambil.

Sebagaimana disampaikan oleh Bayu Doni Padang, persoalan ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang kepercayaan publik.

“Ketika keuangan daerah tidak dikelola dengan baik, yang hilang bukan hanya uang, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.

Baca Juga :  Ketika Hasil Audit Hanya Jadi Arsip: Bau Tak Sedap Belanja Daerah Bengkalis

Adapun, dia pun mengaku bahwa persoalan ini tidak bisa hanya dianggap sebagai kelalaian administratif semata.

“Ini adalah indikasi lemahnya pengawasan internal serta tidak optimalnya peran pimpinan dalam memastikan sistem berjalan sebagaimana mestinya,” sebutnya.

“Kepala Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa setiap mekanisme penerimaan dan penyetoran berjalan sesuai aturan,” pungkasnya.

Desakan publik pun kian keras. Bapenda, Inspektorat, Bupati Kabupaten Bengkalis, hingga Gubernur Riau dituntut bertindak.

Pembiaran seperti ini hanya menegaskan stigma lama. Hukum lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Sebagai etalase Indonesia, Bengkalis tak pantas dibiarkan jadi panggung pelanggaran hukum terang-terangan.

Publik tentu menanti keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas praktik korupsi yang menggerogoti pendapatan retribusi daerah.

Kendati demikian, masyarakat berharap agar proses hukum berjalan secara transparan dan adil.

Tidak ada lagi kompromi bagi siapa pun yang merugikan negara, apalagi dalam urusan keuangan daerah.

Kini, suararealitas.co tengah berusaha melakukan konfirmasi kepada pihak terkait. Konfirmasi akan dimuat pada kolom berikutnya.

Di saat situasi tidak menentu, suararealitas.co tetap berkomitmen memberikan fakta dan realita jernih dari situasi dan kondisi lapangan. Ikuti terus update terkini suararealitas.co.

,

Berita Terkait

Karang Taruna Audiensi dengan Kapolres Cianjur, Soroti Maraknya Peredaran Obat Keras Terbatas di Kios-kios
Dua Debt Collector Diamankan, Polda Banten Usut Pengeroyokan Personel Brimob
Senkom Malang Gelar Coaching Clinic SIM Gratis, Gen Z Dibekali Edukasi Keselamatan Berkendara
APBN 2026 Digelontorkan Rp294 Juta di Lapas Pamekasan, Publik Waspadai Dugaan ‘Main Proyek’
Polres Cirebon Kota Siapkan Pengamanan Nobar Persib vs Persijap, Bobotoh Diimbau Tertib dan Langsung Pulang Usai Kegiatan
Heboh! Data Kependudukan Diduga Dimanipulasi, Disdukcapil Jepara Diseret ke Ombudsman Jateng
Forgas Bali Cegah dan Tangkal Intervensi Sampradaya Asing Ideologi Transnasional
Aksi Sosial Mercure Kuta Bali Bantu Warga Terdampak Banjir di Desa Banjar Buleleng

Berita Terkait

Rabu, 17 Juni 2026 - 21:06 WIB

Karang Taruna Audiensi dengan Kapolres Cianjur, Soroti Maraknya Peredaran Obat Keras Terbatas di Kios-kios

Kamis, 4 Juni 2026 - 12:40 WIB

Dua Debt Collector Diamankan, Polda Banten Usut Pengeroyokan Personel Brimob

Minggu, 31 Mei 2026 - 22:29 WIB

Senkom Malang Gelar Coaching Clinic SIM Gratis, Gen Z Dibekali Edukasi Keselamatan Berkendara

Sabtu, 23 Mei 2026 - 17:10 WIB

APBN 2026 Digelontorkan Rp294 Juta di Lapas Pamekasan, Publik Waspadai Dugaan ‘Main Proyek’

Sabtu, 23 Mei 2026 - 16:57 WIB

Polres Cirebon Kota Siapkan Pengamanan Nobar Persib vs Persijap, Bobotoh Diimbau Tertib dan Langsung Pulang Usai Kegiatan

Berita Terbaru