Jakarta, (19/8) – Prahara pergantian ketua umum melalui munaslub golkar untuk mengganti ketua umum Airlangga Hartarto yang sempat bertiup kencang sebelumnya, belum dirasa reda.
Pasalnya kini tengah berhembus pelaporan ketua umum golkar kepada dewan etik prihal “pelanggaran berat oleh ketua umum karena telah memutuskan sendiri partai golkar berkoalisi mengusung Prabowo Subianto menjadi capres dalam pemilu 2024.”
Tuduhan pelanggaran tersebut telah dibantah keras oleh wakil ketua umum sentra organisasi karyawan swadiri indonesia (SOKSI) Valentino Barus pada Jumat (18/8) malam di Jakarta.
Tidak hanya itu Valentino juga mensinyalir bahwa tuduhan tersebut tidak tepat dan terkesan ngawur, pasalnya dalam konteks capres/cawapres ini telah ada putusan dari seluruh DPD partai golkar provinsi se indonesia dan 3 ormas pendiri yaitu tri karya (SOKSI, KOSGORO 57, Ormas MKGR).
Tidak hanya itu 5 ormas yang didirikan golkar (AMPI, Satkar Ulama, MDI, HWK, Al Hidayah) serta 2 organisasi sayap (AMPG, KPPG) juga telah sepakat secara bulat memberikan kewenangan penuh atau mandat kepada tetua umum Airlangga Hartarto untuk melakukan komunikasi politik dan memutuskan capres/cawapres pemilu 2024 yang akan diusung partai golkar, ujarnya.
Senada dengan itu, sayap organisasi SOKSI merespon cepat situasi saat ini, dengan menyatakan siap menerima perintah dari ketua umum SOKSI Ali Wingso Sinaga untuk rapatkan barisan dalam mengawal ketua umum golkar Airlangga Hartarto.
“Dewan pimpinan pusat baladhika karya soksi (DEPIPUS BKS) siap mengawal,” ujar ketua harian Yakub Ismail. Sabtu (19/8) pagi.
Yakub juga menyebut bahwa situasi ini akan menjadi salah satu agenda yang akan dikomunikasikan dengan seluruh jajaran pada rapat pengurus yang akan digelar pekan depan di markas besar BKS Jakarta Selatan.
Ia juga menghimbau agar seluruh pengurus dan anggota BKS secara nasional untuk tegak lurus pada keputusan organisasi yang telah memberikan mandat kepada ketua umum Airlangga Hartarto dalam menentukan arah serta dukungan pemilu 2024 pungkasnya.
