Jakarta, (7/9) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya terus melanjutkan pelaksanaan program Padat Karya/ Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) di bidang permukiman pada Tahun Anggaran (TA) 2024. Pelaksanaan program Padat Karya/ IBM tersebut bertujuan untuk mendistribusikan anggaran infrastruktur kerakyatan secara merata di seluruh Indonesia, mendorong perekonomian masyarakat, dan memperluas lapangan pekerjaan.
Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, alokasi anggaran Padat Karya tersebut disalurkan melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan dukungan Penanganan Kemiskinan Ekstrem yang tersebar di 15 lokasi.
“Untuk rencana pelaksanaan Padat Karya/ IBM di Direktorat Jenderal Cipta Karya dialokasikan sebesar Rp2,10 triliun. Dengan perkiraan serapan tenaga kerja sebanyak 47 ribu orang,” kata Diana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu (6/9/2023). RDP tersebut membahas mengenai alokasi anggaran menurut fungsi dan program Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR pada TA 2024.
Pelaksanaan PISEW tersebar di 738 lokasi dengan proyeksi serapan tenaga kerja sebanyak 11.075 orang. Adapun Sanimas, tersebar di 1.546 lokasi dengan proyeksi serapan tenaga kerja sebanyak 15.455 orang. Sanitasi LPK tersebar di 1.279 lokasi dengan 7.648 orang, TPS3R dilaksanakan di 173 lokasi dengan 1.722 orang, serta Pamsimas yang dilaksanakan di 1.183 lokasi dengan proyeksi serapan tenaga kerja sebanyak 11.829 orang.
“Terkait pelaksanaan Padat Karya/ IBM, kami harap usulan dapat mulai disampaikan pada pertengahan September 2023 sampai dengan Oktober 2023 untuk selanjutnya dilaksanakan verifikasi. Sehingga, rekrutmen dan pelatihan untuk tenaga fasilitator dapat dilakukan pada awal 2024,” jelas Diana.
Diana menambahkan, Kementerian PUPR melalui Sekretariat Jenderal juga terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan Program Padat Karya/ IBM kepada publik. Termasuk proses penjaringan usulan program Padat Karya/ IBM di Direktorat Jenderal Cipta Karya.
“Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi atas kajian KPK, seluruh rangkaian penjaringan usulan kegiatan Padat Karya/ IBM, kita lakukan secara online melalui website Kementerian PUPR yang saat ini sedang disusun oleh Sekretariat Jenderal,” tambah Diana.
Salah seorang anggota Komisi V Sumail Abdullah, mengapresiasi program Padat Karya/ IBM yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Direktorat Jenderal Cipta Karya ini sangat luar biasa kaitannya dengan masyarakat. Mulai dari kesehatan, kualitas hidup masyarakat, sanitasi, hingga restorasi gedung dan lain-lain. Diharapkan dengan anggaran yang telah ditetapkan, mampu meningkatkan kualitas kerja dan pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya di seluruh Indonesia,” tandas Sumail.
