JAKARTA, suararealitas.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan kemungkinan memanggil dan memeriksa mantan pimpinan Komisi VIII DPR periode 2019–2024 berinisial YS. Namanya mencuat dalam persidangan perkara dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan periode 2023–2024.
YS disebut dalam kesaksian mantan staf khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex. Dalam persidangan, Gus Alex mengungkap dugaan permintaan uang sebesar Rp 10 miliar yang disebut berasal dari YS untuk memuluskan pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2024.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, lembaganya akan mencermati seluruh fakta yang terungkap di persidangan dan menghubungkannya dengan hasil penyidikan yang telah dilakukan.
Pembahasan tersebut akan melibatkan tim jaksa penuntut umum (JPU) bersama penyidik guna menentukan kemungkinan pengembangan perkara dan langkah hukum berikutnya.
“Iya, tentunya nanti hasil persidangan yang saat ini berlangsung dan hasil penyidikan perkara kuota haji akan dibahas bersama antara tim JPU dan tim penyidik untuk langkah berikutnya,” ujar Taufik saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Taufik menambahkan, KPK tidak menutup kemungkinan memeriksa pihak-pihak yang namanya muncul dalam persidangan.
Meski demikian, pemanggilan seseorang harus didasarkan pada kebutuhan penyidikan serta didukung kecukupan alat bukti.
Dia menegaskan, penyebutan nama dalam persidangan tidak otomatis membuktikan seseorang terlibat dalam tindak pidana.
“Iya betul, tergantung kecukupan alat bukti dan bagaimana nanti dalam gelar perkara. Semua fakta-fakta dianalisis secara yuridis dan tentunya memenuhi unsur pertanggungjawaban pidananya,” tandasnya.
Dugaan Permintaan Uang Rp 10 Miliar
Sebelumnya, Gus Alex membeberkan dugaan permintaan uang Rp 10 miliar oleh YS untuk memperlancar pembahasan BPIH 2024.
Pengungkapan tersebut disampaikan saat dirinya menjalani persidangan sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Gus Alex menuturkan, pertemuan dengan YS berlangsung di Rasuna Said Tower, Jakarta, pada 20 November 2023. Pertemuan itu disebut berawal dari ajakan Yandri melalui pesan WhatsApp.
“Di situ Pak YS menyampaikan untuk memperlancar proses pembahasan BPIH tahun 2024, saya diminta menyiapkan dana sejumlah Rp 10 miliar,” ungkap Gus Alex di hadapan majelis hakim.
Namun, Gus Alex mengaku tidak menyanggupi permintaan tersebut. Dia kemudian menyampaikan hal itu kepada Yaqut Cholil Qoumas yang kala itu menjabat sebagai Menteri Agama.
Dalam persidangan yang sama, Gus Alex juga mengungkap dugaan permintaan tambahan dana reses dari pimpinan Komisi VIII DPR. Menurut keterangannya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR saat itu, Marwan Dasopang, awalnya meminta tambahan uang reses sebesar Rp 250 juta untuk masing-masing pimpinan komisi menjelang pengambilan keputusan BPIH 2024.
“Di situ beliau minta tambahan uang reses sejumlah Rp 250 juta untuk per pimpinan Komisi VIII. Nah, atas permintaan tersebut saya tidak bisa memenuhi sejumlah itu,” tuturnya.
Gus Alex menyebut permintaan tersebut kemudian mengalami penurunan menjadi Rp 100 juta dan akhirnya disepakati.
Dia mengaku menghubungi sejumlah pihak, termasuk Rizky Fisa Abadi dan Ali Mazhumi, untuk membantu menyiapkan dana tersebut.
Menurut Gus Alex, penyerahan uang dilakukan melalui staf masing-masing pihak. Dia menyebut stafnya yang bernama Fahmi menyerahkan uang Rp 100 juta kepada staf Marwan Dasopang.
Sementara itu, Rizky Fisa Abadi disebut menyerahkan uang kepada staf sejumlah anggota Komisi VIII DPR.
“Untuk Rizky Fisa Abadi itu menyerahkan langsung dana Rp 100 juta kepada stafnya Pak Ashab, Pak Abdul Wachid, dan Rp 100 juta kepada stafnya Ibu Diah Pitaloka,” pungkas Gus Alex.
Seluruh keterangan tersebut merupakan bagian dari fakta persidangan yang masih harus diuji dalam proses hukum.
KPK pun menyatakan akan menganalisis setiap informasi yang terungkap sebelum memutuskan langkah penyidikan selanjutnya.












