Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Iklan
Iklan

Pasang Iklan Hubungi Admin

Baca berita tanpa iklan. Gabung Suara Realitas

Suara Realitas Official AppGRATIS • Berita terkini Install
Gabung Suara Realitas Masuk
S+
Tranding
Pasang iklan di sini

Jangkau pembaca Suara Realitas. Hubungi admin untuk tarif dan ketentuan iklan.

Bagikan:fXWTMenteri Hukum Buka 3.330 Formasi ALB Notaris, Sistem War Dihapus Mulai 2027Komentar: 0

Menteri Hukum Buka 3.330 Formasi ALB Notaris, Sistem War Dihapus Mulai 2027

Suara Realitas, 20 November 2026, 13:13 WIB · 4 menit bacaBaca di App
Huruf

JAKARTA, Suararealitas.co — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan pembukaan 3.330 formasi bagi Anggota Luar Biasa (ALB) notaris untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada calon notaris yang belum memperoleh wilayah kerja. Selain itu, Kementerian Hukum akan menghapus sistem war atau perebutan kuota dalam proses pemilihan wilayah kerja notaris mulai 2027.

Kebijakan tersebut disampaikan Supratman dalam kegiatan PASTI Ada SOLUSI Episode 26 pada Jumat ( 20/11/2026). Ia mengatakan, penambahan formasi dan perubahan mekanisme pelayanan merupakan tindak lanjut atas berbagai pengaduan serta aspirasi yang disampaikan para calon notaris di seluruh Indonesia.

Supratman mengungkapkan, dalam beberapa minggu terakhir dirinya menerima banyak pengaduan masyarakat melalui media sosial. Berbagai laporan tersebut ditanggapi sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan Kementerian Hukum.

“Kami tidak akan mengklaim bahwa kami sudah sempurna. Tetapi justru karena masukan dari Bapak Ibu semua, itulah yang akan kami jadikan bahan membangun sistem agar pelayanan ke depan semakin baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Supratman.

3.330 Formasi Dialokasikan ke Delapan Wilayah

Menindaklanjuti aspirasi para ALB, Kementerian Hukum membuka 3.330 formasi untuk proses penerimaan calon notaris pada tahap berikutnya. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi para pendaftar yang sebelumnya belum mendapatkan kesempatan memperoleh wilayah kerja.

Supratman menjelaskan, alokasi formasi dibagi berdasarkan koefisien masing-masing wilayah. Sumatera memperoleh 694 formasi, Jawa 440 formasi, Bali 133 formasi, Nusa Tenggara 267 formasi, Kalimantan 698 formasi, Sulawesi 667 formasi, Maluku 232 formasi, dan Papua 199 formasi.

Dengan penambahan tersebut, pemerintah berharap kesempatan pengangkatan notaris dapat semakin merata di berbagai daerah.

Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Hukum tengah membenahi sistem pelayanan untuk mengatasi kendala teknis yang sebelumnya terjadi, termasuk gangguan ketika pengguna mengakses dan mengisi permohonan.

Baca Juga :  Jelang Musim Hujan, Kecamatan Ciracas Gelar Kerja Bakti Bersihkan Saluran Air di Terminal Kampung Rambutan

Perpindahan Wilayah Kerja Dipermudah

Selain penambahan formasi, Supratman mengumumkan perubahan mekanisme perpindahan wilayah kerja notaris. Notaris yang ingin berpindah dari wilayah kerja kategori C ke B maupun dari C ke A kini dapat mengajukan permohonan kapan saja melalui layanan elektronik Kementerian Hukum.

Persyaratan yang berlaku tetap harus dipenuhi, tetapi prosesnya tidak lagi menggunakan sistem war atau perebutan kuota.

“Kuotanya kami hapus, tidak ada sistem war. Siapa pun boleh pindah ke mana pun sepanjang memenuhi persyaratan,” tegasnya.

Menurut Supratman, perubahan tersebut memberikan kemudahan bagi notaris untuk mengajukan perpindahan tanpa harus bersaing memperebutkan kuota dalam waktu bersamaan.

Sistem War Diganti Nomor Urut Pendaftaran

Supratman juga memastikan sistem war dalam proses pemilihan wilayah kerja notaris akan dihapus mulai 2027. Sebagai gantinya, pemerintah menerapkan mekanisme berdasarkan nomor urut pendaftaran dan nomor voucher.

Melalui sistem tersebut, calon notaris dapat mengetahui posisi antrean serta memperkirakan waktu pengangkatan sesuai ketersediaan formasi di wilayah kerja yang dipilih.

Ia mencontohkan, apabila suatu wilayah memiliki lima formasi pada tahun berjalan, lima pendaftar pertama akan diprioritaskan untuk mengikuti proses pengangkatan sesuai ketentuan. Sementara pendaftar berikutnya masuk dalam antrean untuk periode selanjutnya.

Menurutnya, mekanisme ini akan memberikan kepastian kepada calon notaris sekaligus membuat proses pengangkatan lebih tertib dan transparan.

Minta Ikatan Notaris Indonesia Perkuat Persatuan

Dalam kesempatan tersebut, Supratman turut mengingatkan pentingnya persatuan di lingkungan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ia meminta seluruh keluarga besar organisasi tersebut mengutamakan kepentingan anggota dibandingkan persoalan perebutan jabatan kepengurusan.

Ia menilai, organisasi profesi harus lebih fokus pada upaya memberikan pelayanan dan memperjuangkan kepentingan para anggotanya.

Kementerian Hukum, kata Supratman, siap memberikan dukungan terhadap upaya memperkuat persatuan organisasi notaris.

Ia juga mengaku memahami berbagai kesulitan yang pernah dihadapi notaris, termasuk proses perpindahan wilayah kerja dan pengurusan rekomendasi organisasi. Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan dirinya mendorong pembenahan sistem pelayanan.

Baca Juga :  Satpol PP Tertibkan PKL di Cengkareng Timur, Gerobak hingga Meja Diangkut

Evaluasi Verifikasi Beneficial Ownership

Selain persoalan notaris, Supratman menyoroti pengaduan masyarakat terkait sistem pelaporan beneficial ownership (BO) atau pemilik manfaat.

Ia menyinggung laporan mengenai proses verifikasi BO yang mempersyaratkan persetujuan pemilik manfaat terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Menanggapi hal tersebut, Supratman telah meminta Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Direktur Badan Usaha untuk melakukan evaluasi.

Ia menegaskan, verifikator tidak boleh melampaui tugas dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Kementerian Hukum tetap akan memastikan pihak yang ditetapkan sebagai pemilik manfaat serta memastikan penyelenggaraan RUPS memenuhi ketentuan, termasuk kewajiban menyampaikan undangan kepada seluruh pemegang saham, baik yang hadir maupun tidak hadir.

Ke depan, undangan RUPS tersebut akan diwajibkan untuk diunggah ke dalam sistem Kementerian Hukum agar proses verifikasi dapat berjalan sesuai ketentuan.

Buka Ruang Pengaduan dan Pengawasan Publik

Supratman menambahkan, Kementerian Hukum juga tengah memproses sejumlah pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum notaris.

Ia menegaskan, seluruh pengaduan masyarakat menjadi bagian dari evaluasi untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Karena itu, ia mengajak masyarakat, termasuk para notaris dan calon notaris, untuk terus menyampaikan masukan konstruktif serta ikut mengawasi pelayanan Kementerian Hukum.

“Semua masukan pasti akan kami dengar dan kami berbenah untuk memperbaiki sistem pelayanan,” ujarnya.

Melalui PASTI Ada SOLUSI Episode 26, Kementerian Hukum menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat serta memastikan berbagai persoalan pelayanan hukum mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.

Lihat Pemerintahan Selengkapnya→
Memuat berita berikutnya…
Artikel Terkait Pemerintahan
Berita AktualKanal lain
NasionalKanal lain