Halte diRusunawa Pesakih yang sedang di bangun tanpa papan Proyek.
Jakarta,suararealitas.co.
Pembangunan halte di kawasan Rusunawa Pesakih, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, menuai pertanyaan dari masyarakat. Pasalnya, proyek yang sedang dikerjakan tersebut diduga tidak dilengkapi papan informasi proyek yang seharusnya menjadi sarana keterbukaan informasi kepada publik.
Sejumlah pertanyaan pun muncul di tengah masyarakat. Siapa perusahaan atau PT yang menjadi pelaksana pekerjaan? Berapa nilai anggaran yang digunakan? Kapan proyek tersebut mulai dikerjakan dan kapan ditargetkan selesai?
Ketiadaan papan informasi proyek membuat masyarakat kesulitan mengetahui secara jelas identitas pelaksana, sumber anggaran, nilai kontrak, hingga jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
Salah seorang warga Rusunawa Pesakih mengungkapkan keheranannya atas pembangunan halte tersebut yang tidak disertai papan informasi proyek.
“Seharusnya setiap proyek pembangunan fasilitas umum memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Kami ingin tahu siapa PT yang mengerjakan, berapa anggarannya, dan kapan pekerjaan ini selesai. Jangan sampai masyarakat hanya melihat pembangunan berjalan, tetapi tidak mengetahui informasi proyeknya,” ungkap warga.Selasa, ( 17-11-2026 )
Menurutnya, transparansi bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Justru dengan adanya papan informasi, masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya pembangunan agar hasil pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang digunakan.
“Kalau memang proyek ini menggunakan anggaran pemerintah, kenapa informasi dasarnya tidak dipasang secara terbuka? Kami bukan ingin menghambat pembangunan, tetapi masyarakat juga punya hak untuk mengetahui,” tambahnya.
Saat dikonfirmasi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, Ismanto, terkait proyek pembangunan halte tersebut, hingga berita ini ditulis belum memberikan jawaban.
Belum adanya tanggapan tersebut semakin menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana keterbukaan informasi proyek yang berada di bawah kewenangan instansi terkait.
Publik berharap Sudin Perhubungan Jakarta Barat segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perusahaan pelaksana, nilai anggaran, sumber pembiayaan, serta target penyelesaian proyek.
Jangan sampai pembangunan fasilitas publik justru minim informasi. Sebab, uang yang digunakan untuk pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan, dan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran publik dikelola.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Plt Sudin Perhubungan Jakarta Barat maupun pihak pelaksana proyek.












