Jakarta,suararealitas.co.
Penambahan tenaga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) V Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Hal ini seiring bertambahnya unit hunian dan fasilitas yang harus dikelola, sementara jumlah tenaga operasional yang tersedia terus berkurang.
Selama kurang lebih dua tahun terakhir, UPRS V belum mendapatkan penambahan tenaga PJLP. Di sisi lain, beberapa personel yang sebelumnya bertugas sudah tidak dapat diperpanjang masa kerjanya karena faktor usia atau memasuki masa pensiun. Kondisi ini menyebabkan jumlah tenaga operasional semakin terbatas, sementara kebutuhan pelayanan terus berkembang.
Saat ini, tanggung jawab pengelolaan rusunawa di bawah UPRS V juga semakin bertambah dengan hadirnya Tower 6 dan Tower 7. Selain itu, UPRS V tengah mempersiapkan pengelolaan kawasan pertokoan yang jumlahnya mencapai kurang lebih 100 unit.
Bertambahnya fasilitas tersebut tentu membutuhkan dukungan tenaga operasional yang memadai, khususnya petugas keamanan, kebersihan, serta tenaga Mekanikal dan Elektrikal (ME). Pengelolaan pertokoan nantinya tidak hanya membutuhkan pengaturan pemanfaatan ruang usaha, tetapi juga dukungan keamanan, kebersihan, pemeliharaan instalasi, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan.
UPRS V Telah Berkonsultasi dengan Dinas
Kepala UPRS V, Muhammad Ali, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan konsultasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta selaku SKPD induk terkait kebutuhan penambahan tenaga PJLP.
Konsultasi tersebut merupakan bagian dari upaya menyampaikan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan, sekaligus mengusulkan pemenuhan tenaga operasional agar sejalan dengan perkembangan kawasan yang menjadi tanggung jawab UPRS V.
Kepala UPRS V Muhammad Ali, Mengatakan,kebutuhan tenaga PJLP perlu dilihat tidak hanya berdasarkan jumlah tower, tetapi juga luas kawasan, fasilitas yang tersedia, serta rencana pengembangan pelayanan, termasuk pengelolaan sekitar 100 unit pertokoan.
Beban Kerja Petugas Keamanan Membutuhkan Perhatian
Salah satu bidang yang membutuhkan perhatian adalah tenaga keamanan. Dengan keterbatasan jumlah personel, saat ini petugas keamanan harus menjalankan tugas dengan durasi kerja hingga 12 jam per hari.
Dalam kondisi tertentu, keterbatasan tenaga pengganti juga membuat pengaturan jadwal menjadi cukup sulit. Bahkan, ketika ada petugas yang sakit, terkadang mereka tetap berupaya masuk bekerja karena kebutuhan pelayanan keamanan harus tetap terpenuhi.
Pernah pula terjadi seorang petugas keamanan yang mengalami patah tulang pada tangannya tetap masuk bekerja. Hal ini menggambarkan besarnya tanggung jawab dan komitmen petugas dalam menjaga keamanan kawasan rusunawa di tengah keterbatasan personel.
Kondisi tersebut menjadi perhatian agar ke depan tersedia jumlah tenaga yang lebih proporsional, sehingga pelayanan keamanan tetap berjalan dengan baik tanpa mengabaikan kesehatan dan keselamatan para petugas.
Harapan Kepala UPRS V Muhammad Ali
Muhammad Ali berharap adanya kebijakan pemenuhan tenaga PJLP, setidaknya untuk menggantikan personel yang memasuki masa pensiun atau sudah tidak dapat diperpanjang masa kerjanya.
Menurutnya, keberadaan tenaga pengganti sangat penting agar jumlah SDM operasional tidak terus mengalami penurunan setiap tahun, sementara beban dan cakupan pekerjaan semakin bertambah.
“Harapan kami, mudah-mudahan ada kebijakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga PJLP, setidaknya menggantikan personel yang sudah memasuki masa pensiun atau tidak dapat diperpanjang masa kerjanya. Dengan demikian, jumlah SDM operasional dapat tetap terjaga. Apalagi saat ini terdapat penambahan Tower 6 dan Tower 7 serta persiapan pengelolaan pertokoan yang mencapai kurang lebih 100 unit. Tentunya semua itu membutuhkan dukungan tenaga keamanan, kebersihan, dan pemeliharaan teknis yang memadai,” ungkap Muhammad Ali.Selasa,( 10-11-2026 )
Ia menegaskan bahwa kebutuhan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.
Pengaturan Tugas Tetap Dimaksimalkan
Sambil menunggu kebijakan lebih lanjut dari Dinas, UPRS V terus mengoptimalkan pengaturan dan pembagian tugas PJLP yang tersedia. Seluruh personel yang masih aktif diarahkan untuk menjalankan tugas sesuai kebutuhan dan prioritas pelayanan di lapangan.
Upaya ini dilakukan agar fungsi keamanan, kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pelayanan kepada penghuni tetap berjalan dengan baik meskipun jumlah tenaga operasional masih terbatas.
Muhammad Ali menyampaikan bahwa jajaran UPRS V tetap berkomitmen memberikan pelayanan maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Namun, untuk menjaga keberlanjutan pelayanan dalam jangka panjang, diperlukan dukungan pemenuhan SDM yang seimbang dengan perkembangan kawasan.
Pada dasarnya, pengelolaan rumah susun tidak hanya berkaitan dengan penyediaan bangunan hunian, tetapi juga memastikan seluruh fasilitas dapat berfungsi, lingkungan terjaga, keamanan terjamin, dan masyarakat memperoleh pelayanan yang layak.
Karena itu, penambahan maupun penggantian tenaga PJLP diharapkan dapat menjadi bagian dari perencanaan kebutuhan SDM UPRS V ke depan.
Bagi UPRS V, kecukupan tenaga operasional bukan sekadar persoalan jumlah personel, melainkan salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Dengan dukungan SDM yang memadai, pengelolaan rusunawa diharapkan semakin optimal, profesional, dan mampu menjawab perkembangan serta kebutuhan masyarakat.
