Tangerang, Suararealitas.co – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, mendorong pengembangan hilirisasi agromaritim sebagai strategi memperkuat perekonomian daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan. Langkah tersebut menjadi bagian dari arah pembangunan jangka panjang daerah melalui sinergi dengan perguruan tinggi, khususnya Institut Pertanian Bogor (IPB).
Gagasan tersebut disampaikan Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba dalam IPB Stakeholder Forum 2026 bertema Meneguhkan Kemandirian, Menginspirasi Masa Depan, yang berlangsung di Nusantara Hall, ICE BSD City, Tangerang, Rabu (4/11/2026).
Dalam pemaparannya bertajuk Sinergi Perguruan Tinggi dengan Pemerintah: Meletakkan Dasar Hilirisasi Agromaritim sebagai Antitesis Hilirisasi Pertambangan di Kabupaten Halmahera Selatan (RPJPD 2025–2045), Hasan menjelaskan bahwa pertumbuhan industri pengolahan dan pertambangan nikel telah mendorong pertumbuhan ekonomi Halmahera Selatan hingga 37,7 persen. Namun, tingginya pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Menurut Hasan, kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah daerah untuk membangun model ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi lokal di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, dan kelautan.
Sebelum berkembangnya industri pertambangan, sektor perkebunan merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Halmahera Selatan. Karena itu, pemerintah daerah ingin memastikan sektor tersebut tetap berkembang dan mampu berjalan berdampingan dengan pertumbuhan industri.
Hasan menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditopang industri harus tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, termasuk melalui penguatan sektor perkebunan yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi daerah.
Ia menjelaskan, Halmahera Selatan memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan luas wilayah sekitar 40.263 kilometer persegi. Sekitar 78 persen wilayahnya merupakan lautan dan 22 persen daratan, dengan luas daratan sekitar 8.759 kilometer persegi serta terdiri atas 463 pulau.
Karakteristik tersebut menyimpan potensi besar di sektor kelautan dan perikanan, selain perkebunan yang selama ini menjadi komoditas unggulan masyarakat. Potensi tersebut dinilai perlu dikembangkan melalui pendekatan terintegrasi agar memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah.
Untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan menjalin kerja sama dengan IPB dalam pengembangan konsep agromaritim 4.0. Kerja sama tersebut diawali dengan pembahasan pada 2024 dan diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada 15 Agustus 2024.
Kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama antara sejumlah fakultas di IPB dan perangkat daerah terkait. Kolaborasi itu menghasilkan peta jalan atau roadmap pengembangan agromaritim sebagai acuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi wilayah.
Pada 2025, hasil kerja sama tersebut mulai diturunkan ke dalam berbagai kajian dan program perencanaan. Pengembangan konsep agromaritim juga menjadi bagian dari arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Selatan 2025–2045 serta dijabarkan dalam RPJMD 2025–2029.
Hasan menilai dukungan perguruan tinggi sangat penting, terutama untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan memastikan pengelolaan potensi daerah berjalan dari hulu hingga hilir.
Sejumlah program implementasi kolaborasi mulai berjalan pada 2026. Salah satunya pengembangan budidaya ikan laut di Desa Paluin melalui sistem keramba jaring tancap. Program tersebut dinilai menunjukkan hasil positif karena metode budidayanya lebih sesuai dengan karakteristik ekosistem perairan setempat dan mampu menghasilkan produksi yang lebih optimal.
Selain itu, pemerintah daerah juga merencanakan optimalisasi pemanfaatan padi varietas IPB 9G pada 2027 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan diversifikasi komoditas di daerah yang selama ini didominasi perkebunan kelapa.
Dorong Regenerasi Petani melalui Program 100 Petani Milenial
Tantangan lain yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah rendahnya minat generasi muda untuk mengembangkan sektor pertanian dan perikanan. Hasan mengungkapkan, perkembangan industri membuat banyak lulusan sekolah menengah atas lebih tertarik bekerja di sektor industri dibandingkan mengembangkan usaha produktif berbasis sumber daya alam lokal.
Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah daerah meluncurkan program penciptaan 100 petani milenial pada 2025 dengan dukungan anggaran APBD. Program ini disertai pendampingan dan pelatihan untuk mendorong generasi muda mengembangkan usaha pertanian.
Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk kesulitan mencari peserta yang bersedia terjun menjadi petani. Pemerintah daerah menyadari perubahan pola pikir dan budaya masyarakat membutuhkan proses serta pendampingan berkelanjutan.
Hasan menilai pengembangan sektor agromaritim tidak cukup hanya mengandalkan potensi sumber daya alam. Diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat, dukungan teknologi, akses pengolahan, serta kolaborasi berbagai pihak agar komoditas lokal mampu menghasilkan nilai tambah.
Ia berharap IPB dapat terus memperkuat pendampingan dan menjadikan Halmahera Selatan sebagai salah satu proyek percontohan atau pilot project pengembangan agromaritim di Indonesia.
Melalui sinergi pemerintah daerah dan perguruan tinggi, Halmahera Selatan diharapkan mampu membangun struktur ekonomi yang lebih beragam, sehingga manfaat pertumbuhan industri dapat berjalan beriringan dengan penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Upaya tersebut sekaligus menjadi fondasi pembangunan daerah menuju 2045, dengan menempatkan hilirisasi agromaritim sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat dan penopang kemandirian daerah.
