Jakarta,suararealitas.co.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau progres pembangunan prasarana dan sarana pengendalian banjir di Kali Angke, segmen Permata Buana, Jakarta Barat, Selasa (3/11/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Pramono mengatakan kawasan Permata Buana menjadi salah satu titik yang kerap mengalami banjir dengan waktu surut paling lama. Hal itu disebabkan kondisi topografi wilayah yang lebih rendah dibandingkan kawasan sekitarnya.
Menurutnya, pembangunan turap melalui pemancangan sepanjang sekitar 2,057 kilometer diharapkan mampu mengurangi volume dan debit air yang berpotensi menyebabkan banjir. Namun, upaya tersebut dinilai perlu diperkuat dengan infrastruktur pendukung lainnya.
”Secara topografi, tempat ini memang lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Tetapi, dengan pembangunan yang sudah dilakukan, volume dan debit air yang berpotensi menyebabkan banjir pasti mengalami pengurangan,” ujar Pramono.
Ia menjelaskan, pekerjaan pembangunan Kali Angke tersebut terbagi dalam empat segmen dengan progres mencapai sekitar 90 persen.
Untuk mengoptimalkan pengendalian banjir, Pemprov DKI Jakarta juga menyetujui rencana pembangunan embung guna menambah kapasitas tampungan air di kawasan tersebut.
”Saya menyetujui untuk dibuatkan embung agar daya tampung air atau catchment-nya bertambah. Sebab, kalau hanya mengandalkan infrastruktur yang ada, saya yakin tidak akan cukup,” tegasnya.
Selain meninjau Kali Angke, Pramono juga memaparkan hasil pembahasan sejumlah persoalan di Kecamatan Kembangan. Ada tiga isu utama yang menjadi perhatian, yakni penanganan banjir dan genangan, kemacetan melalui pelebaran jalan, serta pengelolaan sampah.
Untuk penanganan banjir, Pemprov DKI memutuskan melanjutkan pembangunan sheet pile sepanjang kurang lebih 2,3 kilometer dan normalisasi saluran air.
Sementara itu, pelebaran Jalan Raya Joglo akan dilakukan secara bertahap dan diperkirakan membutuhkan waktu hingga 2028.
Di sektor pengelolaan sampah, Pramono turut menyoroti kinerja TPS 3R Meruya Selatan. Fasilitas tersebut memiliki kapasitas pengolahan sekitar 7,3 ton, tetapi saat ini baru mampu mengolah sekitar 3,5 hingga 4 ton sampah setiap hari.
Ia meminta kapasitas pengolahan sampah tersebut ditingkatkan, terlebih dengan adanya Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang pengelolaan sampah.
”Kami mendorong TPS 3R untuk bekerja sama dengan pihak swasta. Pengalaman di Menteng Atas dan Kelapa Gading menunjukkan pola kerja sama tersebut bisa berjalan baik dan secara signifikan mengurangi sampah yang selama ini dikirim ke Bantargebang,” jelasnya.
Pramono pun memberikan persetujuan agar pengelolaan TPS 3R di Meruya Selatan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta, selama memberikan manfaat nyata terhadap pengurangan volume sampah di Jakarta.
”Silakan dikerjasamakan dengan swasta selama itu memberikan manfaat bagi pengurangan sampah secara signifikan di Jakarta,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum mengatakan, kawasan Rawa Buaya dan Cengkareng masuk dalam rencana penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta.
Untuk wilayah Cengkareng, pemerintah menyiapkan pembangunan Polder Apuran. Sementara penanganan kawasan Rawa Buaya akan dilakukan bersamaan dengan penyelesaian pembangunan Kali Angke.
”Rawa Buaya beserta penyelesaian Kali Angke akan kami laksanakan secara multiyears mulai 2027 hingga akhir 2028,” ujar Ika.
Ia menambahkan, penanganan banjir di sejumlah wilayah tersebut dilakukan secara bertahap. Selain pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, upaya pemeliharaan saluran juga terus dilakukan melalui program gerebek lumpur.
Kegiatan tersebut melibatkan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Suku Dinas SDA, jajaran kecamatan hingga tingkat kota.
Melalui berbagai program tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap kapasitas pengendalian banjir di Jakarta Barat semakin meningkat, sekaligus mengurangi risiko genangan yang selama ini kerap terjadi di sejumlah kawasan permukiman.
