JAKARTA, Suararealitas.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan kunjungan ke 10 wilayah sebagai langkah memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Program tersebut disiapkan menyusul maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir.
Tito mengatakan, kegiatan yang dijadwalkan dimulai pekan depan itu bertujuan mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi para kepala daerah sekaligus memperkuat upaya pencegahan penyimpangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dengan adanya OTT-OTT KPK belakangan ini, saya sudah berkoordinasi dengan KPK. Mulai minggu depan kami akan berkeliling ke 10 titik,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Menurut Tito, dalam agenda tersebut ia akan bergantian hadir bersama Ketua KPK, deputi KPK, maupun Wakil Menteri Dalam Negeri.
Setiap daerah akan dikunjungi selama dua hari untuk membahas berbagai persoalan yang berpotensi memicu penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menjelaskan, hasil inventarisasi itu nantinya menjadi dasar dalam memberikan pendampingan dan penguatan kepada kepala daerah agar mampu menjalankan pemerintahan sesuai ketentuan.
“Ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan oleh kepala daerah,” ujarnya.
Tito mengaku prihatin dengan banyaknya kepala daerah yang terjerat OTT. Namun, ia menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk mengganti kepala daerah karena mereka dipilih langsung melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Menurut dia, berbeda dengan saat menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), ketika mutasi pejabat kepolisian dapat dilakukan sewaktu-waktu, kepala daerah hanya dapat diberhentikan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, Kemendagri terus berupaya memperkuat pembinaan dan pengawasan agar para kepala daerah tidak terjerumus dalam praktik korupsi.
Tito juga mengungkapkan bahwa fenomena maraknya OTT kepala daerah telah dilaporkannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, pemerintah tengah menyiapkan langkah untuk meningkatkan kapasitas kepala daerah, baik sebelum maupun setelah dilantik.
Ia menilai, latar belakang kepala daerah yang beragam menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak sedikit kepala daerah berasal dari kalangan nonbirokrat, seperti pengusaha maupun artis, sehingga memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tata kelola pemerintahan.
“Kalau hanya memahami hal-hal yang bersifat umum, mereka berpotensi disesatkan atau menerima informasi yang keliru dari bawahannya. Karena itu, penguatan aspek teknis birokrasi menjadi sangat penting,” kata Tito.
Penulis: Panji
