JAKARTA, Suararealitas.co – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan peluang khusus bagi anak-anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan vokasi KKP Tahun Akademik 2026/2027.
Sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, KKP menyediakan kuota afirmasi khusus lebih dari 10 persen dari total penerimaan peserta didik baru jalur Anak Pelaku Utama (APU) pada setiap satuan pendidikan. Dari total 1.310 kuota jalur afirmasi APU yang tersedia pada tahun 2026, sebanyak 150 kursi dialokasikan khusus bagi anak-anak pelaku utama KP terdampak bencana di wilayah Sumatera.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung percepatan rehabilitasi dan pemulihan pascabencana, sekaligus memastikan anak-anak dari keluarga nelayan, pembudi daya ikan, petambak, pengolah, hingga pelaku usaha perikanan tetap memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas dan masa depan yang lebih terarah. Pendaftaran Pentaru (Penerimaan Peserta Didik Baru) resmi dibuka sejak 12 Mei lalu.
“Kami ingin memastikan bahwa di tengah situasi sulit akibat bencana, anak-anak keluarga pelaku utama kelautan dan perikanan tetap memiliki harapan dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Pendidikan vokasi KKP harus hadir sebagai ruang pemulihan, penguatan kapasitas, sekaligus jembatan menuju masa depan yang lebih baik,” tegas Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (26/5).
Kuota afirmasi tersebut tersedia pada pendidikan tinggi vokasi maupun pendidikan menengah vokasi di bawah naungan KKP, yang selama ini menjadi pilar pencetak sumber daya manusia unggul sektor kelautan dan perikanan.
Pada jenjang pendidikan tinggi, kesempatan terbuka di Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP), serta delapan Politeknik Kelautan dan Perikanan yang tersebar di Bitung, Bone, Dumai, Jembrana, Karawang, Pangandaran, Kupang, dan Sorong.
Sementara pada jenjang pendidikan menengah, afirmasi dibuka melalui Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) di Ladong (Aceh), Pariaman, Kota Agung, Tegal, Waiheru, Pontianak, dan Sorong.
Lebih dari sekadar akses pendidikan, kebijakan afirmatif ini merupakan bentuk empati negara sekaligus investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan sosial-ekonomi keluarga pelaku utama kelautan dan perikanan. Di tengah proses pemulihan yang masih berlangsung di sejumlah wilayah terdampak, kesempatan ini diharapkan menjadi sumber semangat baru bagi generasi muda untuk bangkit dan menata masa depan.
“Melalui pendidikan vokasi yang berbasis praktik, disiplin, dan kebutuhan dunia kerja, KKP ingin memastikan anak-anak korban bencana tidak hanya pulih, tetapi juga tumbuh menjadi generasi tangguh yang mampu membawa perubahan bagi keluarga, komunitas, dan sektor kelautan dan perikanan Indonesia,” terang Nyoman.
KKP juga mengajak pemerintah daerah, dinas terkait, penyuluh perikanan, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyebarluaskan informasi ini agar dapat menjangkau masyarakat terdampak secara luas, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
