Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Iklan
Iklan

Pasang Iklan Hubungi Admin

Baca berita tanpa iklan. Gabung Suara Realitas

Suara Realitas Official AppGRATIS • Berita terkini Install
Gabung Suara Realitas Masuk
S+
Tranding
Pasang iklan di sini

Jangkau pembaca Suara Realitas. Hubungi admin untuk tarif dan ketentuan iklan.

Bagikan:fXWTDLHK Sebut, Pajak Armada Menunggak, Akibat BPKB Terselip di BPKADKomentar: 0
Akibat BPKB Terselip di BPKAD

DLHK Sebut, Pajak Armada Menunggak, Akibat BPKB Terselip di BPKAD

Suara Realitas, 31 Mei 2026, 11:14 WIB · 2 menit bacaBaca di App
Huruf
Unit kendaraan DLHK Kabupaten Tangerang yang menunggak pajak selama 12tahun

KABUPATEN TANGERANG, Suararealitas.co – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten mengakui 20 persen dari jumlah armada pengangkut sampah di Kabupaten Tangerang menunggak pajak. Hal tersebut di ungkapkan Kasubag Umpeg DLHK Kabupaten Tangerang Heri saat di temui di ruanganya, Jumat (28/05/2026).

Untuk jumlah kendaraan armada truk sampah se-Kabupaten Tangerang sebanyak 245 unit kendaraan yang tersebar di 9 UPTD dengan anggaran pajak 300 juta pertahun.

Heri Kasubag Umpeg DLHK membenarkan armada truk pengangkut sampah ada yang menunggak pajak lantaran BPKB armada tersebut terselip di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang.

“Kami sudah berkoordinasi dengan BPKAD dalam rangka meminjam BPKB untuk keperluan pembayaran pajak tahunan ataupun lima tahunan, namun sampai saat ini BPKB tersebut belum di ketemukan oleh pihak BPKAD,” ujarnya.

Baca Juga :  LSM Barata Desak Inspektorat Periksa DLHK Terkait Tunggakan Pajak

Ia juga menjelaskan, dirinya masuk menjadi Kasubag Umpeg di DLHK sejak tahun 2023 sebelumnya di Dinas Perdagangan Kabupaten Tangerang. Ada beberapa kendaraan yang BPKB yang terselip sehingga menunggak pajak sampai 5 tahun sampai 12 tahun.

“Kendala nunggaknya pajak ini bukan saja karena tidak adanya anggaran, namun karena seringnya ke alpa’an pihak UPTD dalam memberikan informasi ke Umpeg dalam pembayaran pajak yang sudah semestinya di bayarkan, kan tekhnisnya mereka yang pakai, semestinya tahu saat waktu bayar pajak dan menginformasikan ke kami,” katanya.

Baca Juga :  Satpol PP, Tunggu Surat Dari DLH Terkait Peternakan Sapi di Pakulonan

Heri juga menjelaskan, pihaknya juga saat ini sudah berkoordinasi dengan pihak Samsat dalam melakukan pembayaran pajak armada yang menunggak.

Sementara, Ketua DPP LSM Barata Ali Parham SH. MH mempertanyakan, sisa anggaran 20 persen yang tidak di bayarkan setiap tahunnya, sedangkan pengajuan anggaran pasti tetap sebesar jumlah armada yang ada yaitu 245 unit.

“Ini menjadi kepatutan bagi masyarakat dalam penggunaan anggaran APBD yang notabene uang rakyat, di kemanakan sisa anggaranya buat apa saja sisanya, dalam waktu dekat kami akan bersurat ke Inspektorat dan BPK Provinsi Banten terlait hal tersebut,” tegasnya.

Lihat Berita Aktual Selengkapnya→
Memuat berita berikutnya…
Artikel Terkait Berita Aktual
NasionalKanal lain