Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Iklan
Iklan

Pasang Iklan Hubungi Admin

Baca berita tanpa iklan. Gabung Suara Realitas

Suara Realitas Official AppGRATIS • Berita terkini Install
Gabung Suara Realitas Masuk
S+
Tranding
Pasang iklan di sini

Jangkau pembaca Suara Realitas. Hubungi admin untuk tarif dan ketentuan iklan.

Bagikan:fXWTKejaksaan Agung Didesak Periksa Mantan Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Dugaan Korupsi BPO Rp.39 MKomentar: 0
Al Muktabar

Kejaksaan Agung Didesak Periksa Mantan Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Dugaan Korupsi BPO Rp.39 M

Suara Realitas, 2 Agustus 2025, 16:56 WIB · 1 menit bacaBaca di App
Huruf

‎JAKARTA, Suararealitas.co – Pegiat Anti Korupsi yang tergabung dalam Citizenry Banten kembali menggelar Aksi simpatik mendukung Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas Dugaan Kasus Korupsi Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional (BPO) sebesar Rp39 Milyar oleh Mantan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar.
‎
‎Koordinator Aksi Fale Wali menegaskan bahwa aksinya tersebut sebagai bentuk dukungan kepada Kejaksaan Agung dalam mengusut perkara dugaan korupsi tersebut.
‎
‎”Kami percaya kejaksaan tak akan pernah mengkhianati rakyat, dan akan menyelesaikan secara tuntas perkara yang merugikan rakyat Banten dan kami akan terus mengawal  kasus dugaan korupsi BPO Rp39 Milyar ini,” Ungkap Fale, Jum’at (01/08/2025).
‎
‎Fale menambahkan Selain aksi di Gedung Kejagung, Pihaknya juga akan menggelar aksi di Kantor Setwapres, Mengingat Al Muktabar saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan di Sekretariat Wakil Presiden.
‎
‎”Insyaallah Minggu depan kita di sana (Setwapres),” Tandasnya .
‎
‎Diketahui Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT
‎09/M.6/Fd.1/01/2025 tertanggal 2 Januari 2025 Kejaksaan Tinggi (Kejati)
‎Banten telah menyelidiki dugaan penyelewengan Biaya Penunjang
‎Operasional (BPO) Penjabat Gubernur Banten periode 2022-2024, Al
‎Muktabar senilai Rp39 miliar.
‎
‎Kejaksaan Tinggi Banten hingga saat ini telah melakukan pemeriksaan
‎terhadap 7 orang pejabat dilingkuP Pemerintah Provinsi Banten.

Baca Juga :  Galian PDAM Diduga Ilegal, M Toha Lumpuh Total
Baca Juga :  Proses Tanpa Verifikasi Tidak Sah, Polres Barito Utara Diminta Segera Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Hukum Mupakat Jahat di Lahan Adat
Baca tentangAl Muktabar
Lihat Hukum & Kriminal Selengkapnya→
Memuat berita berikutnya…
Artikel Terkait Hukum & Kriminal
Berita AktualKanal lain
NasionalKanal lain