JAKARTA, suararealitas.co – Keluarga pasien kecelakaan lalu lintas terlibat cekcok mulut dengan petugas administrasi RSUD Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (09/05/2025) dini hari.
Keributan tersebut bermula saat keluarga pasien diminta untuk melengkapi dokumen administrasi berupa salinan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan Salinan Surat Izin mengemudi yang saat itu tidak mungkin dapat terpenuhi lantaran dokumen-dokumen tersebut tengah dititipkan untuk dijadikan barang bukti oleh Satlantas Polres Metro Jakarta Barat.
“Sudah kami serahkan surat tanda terima dari Polisi yang menyatakan jika semua yang diminta oleh petugas RSUD tengah dititipkan, tapi mereka tetap bersikeras meminta fotocopy dari STNK dan SIM,” kata Aceng keluarga pasien korban kecelakaan lalu lintas kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).
Aceng menilai, permintaan untuk melengkapi administrasi yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh keluarga pasien disebut – sebut sebagai dalih dari RSUD Kalideres agar dirinya tidak mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan dari Jasa Raharja.
“Waktu awal kita datang dan meminta surat kronologi dari rumah sakit para petugas RSUD pura pura tidak mengetahui, tapi setelah kami desak akhirnya mereka memberikan blanko surat kronologi itu,” ungkapnya.
Selain itu, masih menurut Aceng, jika memang salinan dokumen seperti surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) bersifat wajib, seharusnya petugas administrasi menginformasikannya sejak awal sehingga dapat dipersiapkan sebelum diserahkan ke polisi untuk dijadikan barang bukti.
“Kami melihatnya upaya mempersulit kami sebagai keluarga pasien semakin memperkuat dugaan kebobrokan RSUD Kalideres dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat,” kata Aceng
Tidak berhenti hingga disitu, kebobrokan pelayanan RSUD Kalideres juga terlihat saat keluarga diminta untuk membayar terlebih dahulu tagihan pengobatan keluarganya dengan dalih kekhawatiran pihak dari Jasa Raharja tidak dapat memberikan fasilitas jaminan kesehatan.
“Rada absurd ini, kita dibikin sulit agar apa ?, agar kita masuk sebagai pasien umum dan harus membayar apa yang seharusnya dibayarkan oleh pemerintah ?, bobrok banget ini pelayanan kesehatan di RSUD Kalideres,” ucap Aceng.
Dengan demikian, ia berharap pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan kesehatan di RSUD Kalideres sehingga kedepan tidak lagi terjadi persoalan serupa.
“Kita sebagai rakyat sipil merasa disepelekan, kami akan bersurat ke pak gubernur,” pungkas Aceng.
Terpisah, Humas RSUD Kalideres Hendra Purnama mengaku belum mengetahuinya, namun demikian pihaknya mengaku akan memberikan info saat dirinya melakukan pengecekan.
“saya coba konfirmasi ke yang bersangkutan dulu ya,” tulis Hendra Purnama saat dikonfirmasi suararealitas.co via WhatsApp.
