JAKARTA, Suararealitas.co – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto merespons pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang meminta KPK untuk memeriksa keluarga Presiden Joko Widodo terkait dugaan tindak pidana korupsi. Setyo menegaskan bahwa setiap masyarakat yang memiliki informasi mengenai tindak pidana korupsi dapat melaporkannya ke KPK dengan menyertakan bukti-bukti pendukung. Minggu, (23/2/2025).
“Setiap orang jika mengetahui adanya informasi dugaan tindak pidana, silakan melapor dengan membawa dokumen,” ujar Setyo saat dihubungi, Jumat (21/2/2025). Ia menambahkan bahwa setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan aturan yang berlaku. “Selanjutnya akan diverifikasi dan validasi sesuai aturan yang berlaku,” imbuhnya.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menyampaikan permintaan agar KPK menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap keluarga Presiden Jokowi. Pernyataan ini disampaikan Hasto setelah dirinya ditahan oleh KPK terkait dugaan perintangan penyidikan kasus suap yang menyeret mantan anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.
“Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” kata Hasto sebelum dibawa ke Rumah Tahanan KPK pada Kamis (20/2/2025). Hasto juga menilai bahwa penahanannya memiliki konsekuensi politik dan mengklaim dirinya dikriminalisasi.
“Saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia, karena negara ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang,” ujarnya. “Saya tidak pernah menyesal dan akan terus berjuang dengan semangat yang menyala-nyala,” lanjutnya.
Pernyataan Hasto ini mendapat tanggapan dari Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Herzaky menilai bahwa Hasto dalam kondisi panik sehingga mengeluarkan pernyataan tersebut.
“Kalau orang panik, apa saja bisa diucapkan. Menurut kami, tidak perlu dikomentari lebih lanjut,” kata Herzaky kepada wartawan di Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).
Lebih lanjut, Herzaky menegaskan bahwa masyarakat sudah bisa menilai sendiri situasi yang terjadi dan bahwa kebenaran akan terungkap dalam persidangan. “Jika Pak Hasto merasa tidak bersalah, silakan buktikan di persidangan. Tetapi jika bukti dari KPK sangat lengkap, ya mohon maaf,” ujarnya.
Herzaky juga menampik anggapan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan bentuk politisasi hukum. Ia menilai bahwa KPK telah berhati-hati dalam menetapkan tersangka.
“Kita percayakan kepada KPK, mereka pasti sudah sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi kita tunggu saja proses hukumnya,” pungkasnya.
