Banda Aceh – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di desa-desa seluruh Indonesia telah sesuai dengan target dan sasaran yang ditetapkan. Hal ini terbukti, salah satunya dari pemanfaatan dana desa 2023 yang lebih diprioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi dan kualitas SDM di desa.
“Tahun 2023, dana desa yang dipakai untuk pertumbuhan ekonomi 45,7 persen, untuk SDM 37,1 persen. Artinya ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di desa-desa sudah on track dan itu karena pendamping desa. Karena memang dana desa bisa dipakai apa saja kecuali yang dilarang,” tegas menteri yang akrab disapa Gus Halim ini pada Rapat Sinergitas dan Konsolidasi TPP dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Banda Aceh, Minggu (6/8/2023).
Gus Halim menambahkan, besarnya total presentase dana desa 2023 untuk dua aspek tersebut menjadi bukti bahwa perencanaan dalam membangun desa telah sesuai masalah, potensi, dan data yang ada. Dana desa dapat dimanfaatkan untuk apa saja asalkan berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM.
Menurut Gus Halim, keberhasilan ini tidak lepas dari hasil kerja keras Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Ia pun berharap manfaat baik keberadaan tenaga ahli hingga Pendamping Lokal Desa (PLD) dapat dipublikasikan sehingga masyarakat mengetahuinya.
“Kalau pendamping tidak bisa kerja, pemanfaatan dana desa tidak sesuai aturan, kalau pendamping tidak bisa kerja maka saya tidak bisa melihat pembangunan di desa, kalau pendamping tidak bisa kerja maka saya tidak tahu apakah perencanaan pembangunan di desa sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan masalah ,” terang Gus Halim.
Gus Halim menambahkan ketika nanti semua desa telah berhasil mencapai status mandiri, maka pendampingan yang harus dilakukan juga semakin berat. Sebab fokusnya tidak lagi pada infrastruktur, justru beralih pada pemberdayaan agar SDM semakin berkualitas seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Desa semakin mandiri semakin butuh pendamping. Makanya obsesi saya adalah 1 desa 1 pendamping. Karena pekerjaannya semakin berat,” ujar Gus Halim.
Dalam acara itu, diajukan pengajuan santunan dan Jaminan Hari Tua (HJT) dari BPJS kepada dua keluarga pendamping desa yang gugur saat menjalankan tugas. Keduanya adalah untuk ahli waris Edi Shandra PLD Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp43.662.440, ahli waris Fadhliana PD Kabupaten Nagan Raya sebanyak Rp43.695.392.
Selain itu terkumpul juga dana solidaritas TPP Aceh untuk ahli waris Fadhliana sebesar Rp19.816.000 sebagai bentuk solidaritas.
Hadir mendampingi Gus Halim dalam rapat yang diikuti 869 TPP tersebut yakni Kepala Pusat PPMDDTT M Yusra. Selain itu hadir juga Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M Daud dan Irmawan, serta Kepala Kantor BPJS Cabang Banda Aceh Syarifah Wan Fatimah.
