JAKARTA, (6/9) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,16 triliun di tahun 2025 untuk pelaksanaan Program Ekonomi Biru, peningkatan kesejahteraan nelayan, memperkuat sistem ketahanan pangan, hingga penyediaan pangan bergizi bagi masyarakat.
“Kami laporkan bahwa masukan dan arahan yang diberikan oleh Komisi IV DPR dalam Raker, RDP dan FGD terhadap usulan penambahan anggaran sebesar Rp6,16 triliun telah kami tindaklanjuti,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Jumat (6/9/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri Trenggono mengungkapkan, usulan penambahan anggaran karena pelaksanaan Program Ekonomi Biru penting untuk transformasi sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih modern dan mengedepankan prinsip berkelanjutan. Selain itu, anggaran akan dipakai untuk menambah bantuan kepada masyarakat stakeholder perikanan, ketahanan pangan nasional, dan penyediaan pangan bergizi dan bermutu bagi masyarakat.
Kemudian untuk penguatan pengawasan dan pencegahan IUU Fishing, program asuransi nelayan, bantuan operasional penyuluh, penanaman mangrove, bantuan sarana prasarana produktif untuk masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil, serta pembangunan kampung nelayan/budidaya modern untuk peningkatan produktivitas masyarakat, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan, hingga penciptaan lapangan pekerjaan.
Anggaran KKP di tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 19 Juli 2024 KKP sebesar Rp6,22 trilun di tahun 2025. Sehingga jika usulan penambahan terealisasi, anggaran KKP menjadi Rp12,38 triliun di tahun depan.
“Dari Rp6,22 triliun itu, hampir setengahnya untuk belanja operasional pegawai dan perkantoran. Sementara untuk pelaksanaan program kerja sebesar Rp3,31 triliun,” beber Trenggono.
Usulan penambahan anggaran ini pun didukung oleh sejumlah Anggota Komisi IV DPR. Pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang begitu luas seyogyanya diimbangi dengan anggaran yang juga besar.
“Kita sadari panjangnya pantai, banyaknya pulau, ini energi sangat yang besar dengan keterbatasan anggaran yang sangat minimal. Harapan kami ini bisa dipacu dengan suatu energi yang lebih baik,” ujar Guntur Sasono, anggota Komisi IV DPR.
Senada disampaikan anggota dewan lainnya Hanan A. Rozak dari Fraksi Partai Golkar. Hanan meminta penambahan anggaran diimbangi dengan kinerja KKP yang lebih baik, khususnya dalam mengimplementasikan Penangkapan Ikan Terukur, dan pengembangan budidaya berkelanjutan.
Peningkatan produktivitas perikanan menurutnya akan mendukung pelaksanaan program makan bergizi yang digagas oleh pemerintahan mendatang.
“Untuk anggaran tambahan itu apakah kita sudah bisa memastikan PIT sudah bisa diimplementasikan. Payung hukum sudah ada, dan di 2025 apa yang bisa kita laksanakan, sehingga PIT bisa terlaksana. Begitu juga kami melihat distribusi anggarannya ke perikanan budidaya, ini kita sangat mendukung dalam rangka peningkatan gizi masyarakat melalui program makan bergizi gratis itu,” terangnya.
Sebagai informasi, Program Ekonomi Biru terdiri mencakup lima arah kebijakan, yakni perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan, pengawasan dan pengelian pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengentasan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
