Jakarta, Suararealitas.co – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong transformasi peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar semakin profesional, humanis, dan dekat dengan masyarakat.
Satpol PP tidak lagi hanya dipandang sebagai aparat penegak Peraturan Daerah (Perda), tetapi sebagai wajah pemerintah daerah yang hadir memberikan pelayanan serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa pola komunikasi dan cara Satpol PP berinteraksi dengan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Menurutnya, citra pemerintah daerah salah satunya tercermin melalui sikap dan perilaku aparatur yang berada langsung di lapangan.
“Kalau pajangannya bagus, orang melihat toko itu akan bagus, tetapi kalau pajangannya jelek masyarakat langsung melabeli toko itu jelek,” ujar Tomsi dalam keterangannya yang di terima pada (31/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Tomsi saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Training of Trainers (ToT) bagi Anggota Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Pusdiklat PT JISS, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, Tomsi menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Satpol PP menjadi salah satu kebutuhan utama dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
Hal ini mengingat personel Satpol PP saat ini memiliki latar belakang kepegawaian yang beragam, mulai dari tenaga honorer, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, keberagaman tersebut perlu diimbangi dengan penguatan kompetensi dan pemahaman yang sama mengenai tugas, fungsi, serta standar operasional prosedur (SOP) Satpol PP.
“Pelatihan seperti ini penting untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kemampuan personel, serta memastikan seluruh anggota Satpol PP memiliki standar pelayanan yang baik dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat,” katanya.
Tomsi menambahkan, transformasi Satpol PP tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan kemampuan teknis penegakan aturan, tetapi juga harus dibarengi dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja.
Aparatur Satpol PP dituntut mampu mengedepankan komunikasi persuasif, empati, serta pendekatan yang berorientasi pada penyelesaian masalah.
Ia juga mendorong Satpol PP di seluruh daerah untuk menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan Satpol PP harus mampu menghadirkan kesan positif melalui tindakan sederhana namun berdampak besar.
Beberapa bentuk pelayanan sosial yang dapat dilakukan, kata Tomsi, antara lain membantu anak-anak menyeberang jalan, mendukung kegiatan kemanusiaan, membantu masyarakat dalam kondisi darurat, hingga berbagai aksi sosial lainnya yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga.
“Mulai berkreasi, memiliki ide-ide baru untuk mengembangkan pekerjaannya. Jangan hanya melihat Satpol PP dari sisi penegakan aturan, tetapi bagaimana keberadaan kita benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tomsi meminta para pimpinan Satpol PP di daerah menjadi motor penggerak perubahan organisasi. Para kepala Satpol PP diharapkan mampu menjadi teladan dalam membangun budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan.
Ia berharap hasil dari kegiatan ToT tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan di masing-masing daerah sehingga mampu mencetak aparatur Satpol PP yang semakin kompeten, dipercaya, dan memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat.
“Saya berharap keberadaan di sini betul-betul membawa suatu perubahan. Yakinkan kepada kepala daerah masing-masing bahwa komitmen Bapak Menteri berkaitan dengan membuat Satpol PP sebagai satuan Polisi Pamong Praja yang dicintai oleh masyarakat,” pungkas Tomsi.
Kegiatan Bimbingan Teknis ToT Satpol PP dan Linmas tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Mayjen TNI Edi Nurhabad, Executive Advisor PT JISS Ari Yusuf Amir, Direktur Utama PT JISS Brigjen TNI (Purn.) M. Gultan, jajaran direksi PT JISS, serta para peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Melalui kegiatan tersebut, Kemendagri berharap Satpol PP mampu bertransformasi menjadi institusi pelayanan publik yang modern, profesional, dan humanis, sekaligus menjadi representasi pemerintah daerah yang hadir untuk melayani dan melindungi masyarakat.
