BEKASI, suararealitas.co – Obat daftar G atau obat keras, seperti tramadol, kerap disalahgunakan untuk tujuan reaksi.
Jika tidak diminimalkan, berpotensi menghasilkan generasi yang sakit akibat efek konsumsi obat tanpa resep dokter.
Toko kosmetik di Jalan Raya Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat yang dikelola perantau asal Aceh didapati menjajakan tramadol, hexymer, riklona, alprazolam, mercy, dan dumolid.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, obat tersebut digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.
Keberadaan toko yang tak kantongi nomor izin edar (NIE) itu dengan leluasa mengedarkan tanpa rasa takut serta terorganisir dengan baik, dan diduga kuat adanya keterlibatan “oknum’ aparat nakal.
“Saya Jupri bang, jika ada apa-apa bos suruh saya komunikasi. Urusan Polsek dan Polres saya tidak tau bang. Itu urusan bos saya,” ujar penjaga toko obat keras terbatas bernama Jupri, kamis (14/01/2025) lalu.
Atas maraknya peredaran obat keras terbatas tersebut, masyarakat pun mempertanyakan kinerja kepolisian dan instansi terkait.
“Saya sih sangat kecewa dengan kinerja kepolisian dan instansi terkait, masa toko kosmetik menjual obat keras tanpa resep dokter dibiarkan begitu saja, pada ngapain aja si sebenarnya???,” keluh sumber saat dimintai keterangan suararealitas.co, Selasa (14/01).
“Saya meminta kepada pak Kapolri dan Kapolda untuk menindak tegas pengedar pil haram itu. Alasan saya berdasar, karna saya masih memiliki anak yang duduk di sekolah menengah pertama,” tutupnya.
Diketahui, Obat Tramadol ini dijual murah kisaran Rp 60.000,- s/d Rp 70.000,- perlembarnya untuk menjangkau pasar sampai kepada kalangan bawah. Bahkan untuk hexymer dalam satu paketnya dijual hanya dengan harga Rp. 10.000,- dengan isi beberapa butir.
Meski demikian, mengacu pada Undang-Undang pelaku pengedar sediaan farmasi tanpa resep dokter dapat dijerat dengan Pasal 435 UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan sebagaimana pengganti Pasal 106 UU RI nomor 36 tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun.
Selain itu, Undang-Undang No. 7 Tahun 1963. Tentang Farmasi, serta untuk pengedar dapat djerat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Penulis : Alx
Editor : Reza Mahendra