Konflik penegakan hukum dan kerugian fiskal memicu gejolak pada regulasi maupun dorongan kuat pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kondisi ini mencerminkan dilema yang dihadapi pemerintah daerah dalam menegakan peraturan daerah hingga peraturan gubernur, sehingga sering kali membuka peluang pemasangan reklame di banyak titik tanpa kontrol ketat.
Baca Juga : Serius Atasi Banjir, Andra Soni Ajak Dua Pemangku Wilayah dan BBWSCC Telusuri kali Angke
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
