Jakarta, Suararealitas.co— Penguatan riset dan inovasi daerah kembali ditekankan sebagai fondasi daya saing nasional dalam peluncuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (24/2/2026). Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, menegaskan bahwa kemampuan Indonesia bersaing di tingkat global sangat ditentukan oleh kemajuan yang tumbuh dari wilayah.
Arif menekankan, IDSD tidak disusun untuk sekadar memeringkat daerah. Instrumen ini dirancang sebagai alat diagnosis kebijakan—membantu pemerintah daerah mengenali titik lemah, menentukan prioritas, serta menyusun intervensi berbasis bukti. Dengan pendekatan tersebut, IDSD diharapkan mendorong perbaikan kinerja yang terukur, bukan kompetisi simbolik.
Dalam pemaparannya, Arif merujuk teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan Paul Romer. Empat faktor disebut krusial bagi pertumbuhan jangka panjang: riset dan pengembangan, inovasi, kewirausahaan, serta kualitas sumber daya manusia. Keempatnya, menurut Arif, harus terintegrasi dalam kebijakan daerah agar mampu menciptakan nilai tambah berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga mengingatkan laju perubahan teknologi yang kian cepat, sering kali melampaui kecepatan regulasi publik. Pengalaman disrupsi transportasi daring menjadi ilustrasi bagaimana kebijakan tertinggal dari inovasi. Karena itu, BRIN tengah menyiapkan proyeksi teknologi hingga 2045 untuk membantu pemerintah mengantisipasi perubahan, mulai dari transisi energi berbasis green hydrogen, pengembangan baterai grafena, hingga riset future protein dan cultured meat.
Kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci dalam agenda tersebut. Sinergi BRIN dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) diarahkan agar hilirisasi inovasi baik hasil riset nasional maupun lokal benar-benar menjawab kebutuhan spesifik wilayah. Upaya ini ditempatkan dalam kerangka besar visi Indonesia Emas 2045, dengan target menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia. Menurut Arif, keselarasan visi, strategi, dan eksekusi menjadi prasyarat agar transformasi berlangsung inklusif.
Pemerataan Jadi PR Daya Saing
Dalam pidato kunci, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan bahwa daya saing nasional tidak dapat dipandang parsial. Kelemahan di satu sektor, ujarnya, merupakan tanggung jawab bersama mulai dari pelaku usaha hingga pembina dan perumus kebijakan.
Rachmat mengingatkan risiko middle income trap jika pertumbuhan ekonomi bertahan di kisaran 5 persen tanpa peningkatan kualitas. Pertumbuhan tinggi, katanya, harus dibarengi pemerataan manfaat dan penciptaan lapangan kerja. Saat ini, arus investasi masih terkonsentrasi di wilayah maju seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur, sehingga tantangan berikutnya adalah memperluas daya tarik investasi ke luar Jawa.
Ia mendorong BRIN mempertajam riset yang berorientasi dampak, sejalan dengan prioritas industrialisasi nasional serta penguatan hilirisasi teknologi. Prinsip pembangunan berpusat pada manusia dan komitmen “no one left behind” kembali ditegaskan. Selain itu, riset diharapkan berperan strategis dalam mitigasi bencana serta penguatan ketahanan pangan, energi, dan air.
Metodologi Konsisten, Skor Nasional Meningkat
Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN Boediastoeti Ontowirjo menjelaskan, IDSD 2025 disusun dengan metodologi yang merujuk pada World Economic Forum melalui Global Competitiveness Index 2019, yang disesuaikan dengan konteks Indonesia.
Kerangka pengukuran IDSD mencakup empat komponen utama lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi yang diturunkan ke dalam 12 pilar dan puluhan indikator. Hasilnya, skor nasional mencapai 3,5, meningkat 0,07 dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan terjadi di sebagian besar pilar dan wilayah, meski kesenjangan skor antar kabupaten/kota masih menjadi pekerjaan rumah.
Tingginya korelasi IDSD 2024 dan 2025 yang mencapai 0,98 menunjukkan konsistensi metodologi pengukuran. Sejak 2022, BRIN tercatat sebagai wali data resmi indeks ini. Ke depan, IDSD diharapkan semakin menjadi rujukan utama perencanaan daerah, mendorong kebijakan yang lebih presisi sesuai karakter dan potensi masing-masing wilayah.
