Jakarta, Suararealitas.co– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat dukungan terhadap pendidikan pesantren di Indonesia, tidak hanya dari aspek kurikulum dan pembinaan, tetapi juga dari segi infrastruktur yang layak dan aman. Hal ini disampaikan Mendagri usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengenai sinergi pembangunan infrastruktur pendidikan pesantren.
Penandatanganan dilakukan di Gedung Heritage, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta, pada Selasa (14/10/2025), disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Menurut Mendagri Tito Karnavian, pendidikan pesantren merupakan salah satu tiang penopang sistem pendidikan nasional yang telah berkontribusi besar terhadap pembentukan karakter dan moral bangsa. Oleh sebab itu, kata dia, sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar di lingkungan pesantren.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pendidikan pesantren ini menjadi sokoguru pendidikan tradisional di Indonesia. Karena itu, infrastruktur pesantren perlu kita dukung agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik, aman, dan layak,” ujar Mendagri.
Mendagri menyinggung bahwa peristiwa ambruknya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo beberapa waktu lalu menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk memastikan keamanan infrastruktur pendidikan keagamaan.
“Peristiwa beberapa hari lalu di Sidoarjo saya kira menjadi semacam wake up call bagi kita semua untuk menjamin bahwa ke depan, infrastruktur pendidikan pesantren harus lebih baik,” ucapnya.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa aspek keselamatan dan kelayakan bangunan pendidikan, termasuk pesantren, telah diatur secara tegas dalam berbagai regulasi. Ia menyebut beberapa di antaranya, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 juga menjadi landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan infrastruktur pendidikan, termasuk kewajiban pengawasan dan pemenuhan standar keselamatan.
Dalam konteks ini, Mendagri mengingatkan bahwa setiap pembangunan atau renovasi bangunan pesantren harus memiliki izin yang sah melalui mekanisme Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang merupakan pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Dalam pendirian bangunan, baik baru maupun renovasi, harus ada PBG agar keselamatan dan kelayakan gedung dapat dijamin. Sekarang prosesnya juga sudah dipermudah melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah,” jelasnya.
Mendagri menegaskan bahwa penerapan sistem one roof service di MPP akan membuat proses perizinan lebih cepat dan transparan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengawasi pembangunan fasilitas publik, termasuk pesantren dan madrasah.
“Kami harap pemerintah daerah tidak hanya menerbitkan izin PBG, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap kualitas bangunan. Mekanisme pengawasan ini perlu diperkuat, bukan untuk menghambat, tapi memastikan keselamatan anak-anak santri kita,” tegasnya.
Penandatanganan MoU antara tiga kementerian ini, menurut Mendagri, bukan hanya simbol kerja sama, melainkan juga langkah konkret memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah. Ia berharap MoU tersebut dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi Pemda untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan keagamaan di wilayahnya.
“Kami siap menindaklanjuti hasil kesepakatan ini ke seluruh daerah agar pemerintah daerah ikut memastikan fasilitas pendidikan pesantren yang layak, aman, dan sesuai standar,” tutur Mendagri.
Mendagri juga mengapresiasi peran Menko PM Muhaimin Iskandar yang telah menginisiasi kolaborasi antar kementerian ini. Ia menilai, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas di seluruh Indonesia.
“Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Menko yang telah menginisiasi kegiatan ini, dan kepada para menteri yang hadir. Ini adalah bentuk nyata bahwa negara hadir dalam mendukung lembaga pendidikan pesantren,” ujarnya menutup.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian Agama dan Kementerian PU.
