TIGARAKSA – Suararealitas.co ||Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menegaskan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam satu tahun kepemimpinan Bupati Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Agus Supriatna, mengatakan berbagai langkah strategis terus dilakukan untuk menjawab tantangan kekurangan tenaga pendidik maupun kebutuhan infrastruktur sekolah.
Menurutnya, persoalan kekurangan guru merupakan isu nasional yang juga dirasakan di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Tangerang. Namun demikian, pemerintah daerah telah menyiapkan skema penanganan melalui percepatan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta optimalisasi redistribusi guru antar sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai langkah konkret, pada 28 November 2025 lalu sebanyak 3.809 tenaga guru resmi dilantik sebagai PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Tangerang. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari total 8.205 PPPK yang diangkat, menjadikan formasi PPPK Kabupaten Tangerang sebagai yang terbesar di Provinsi Banten.
“Kami memahami kebutuhan riil di lapangan. Pemetaan kebutuhan guru per kecamatan terus diperbarui sebagai dasar pengajuan formasi PPPK berikutnya,” ujar Agus, Minggu (22/2/2026).
Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengusulkan formasi guru dalam setiap rekrutmen PPPK yang dibuka pemerintah pusat. Selain itu, dilakukan penataan distribusi tenaga pendidik agar sekolah-sekolah yang kekurangan guru dapat segera teratasi.
Upaya tersebut juga diiringi peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan penguatan kompetensi guna menjaga mutu pembelajaran tetap optimal. Pemkab Tangerang juga terus berkoordinasi dengan kementerian terkait agar kebijakan nasional mengenai tenaga honorer tidak mengganggu proses belajar-mengajar.
Tak hanya itu, Pemkab Tangerang meluncurkan program sekolah gratis bagi SD dan SMP swasta mulai tahun ajaran 2025. Program ini menyasar 51 SD swasta dan 128 SMP swasta terpilih dengan dukungan anggaran sebesar Rp40 miliar.
Agus menjelaskan, program tersebut dihadirkan sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
“Upaya ini sejalan dengan pengusulan penambahan formasi guru. Kami ingin memastikan tidak ada anak di Kabupaten Tangerang yang terkendala mengakses pendidikan,” tegasnya.
Di sektor infrastruktur, Agus menyebutkan pemerintah daerah tetap mengalokasikan minimal 20 persen APBD untuk sektor pendidikan. Anggaran tersebut difokuskan pada rehabilitasi ruang kelas rusak, pembangunan unit sekolah baru di wilayah padat penduduk, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar.
“Perbaikan ruang kelas rusak dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas. Sekolah dengan kategori rusak berat menjadi perhatian utama,” jelasnya.
Terkait lahan sekolah yang belum tersertifikasi, proses administrasi dan legalisasi aset terus berjalan guna mencegah potensi persoalan hukum di kemudian hari.
Ia menegaskan, pembangunan sektor pendidikan dilakukan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, disertai evaluasi rutin agar kebijakan tetap tepat sasaran. Selain aspek akademik, Pemkab Tangerang juga menjalankan program penunjang seperti peningkatan gizi siswa dan penguatan karakter sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang menyeluruh.
“Kritik dan masukan menjadi bagian dari evaluasi kami. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kami berkomitmen memastikan setiap anak di Kabupaten Tangerang mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas,” pungkasnya.
