Jakarta, Suararealitas.co – Pemerintah mempercepat hilirisasi garam nasional sebagai langkah strategis menuju swasembada dan penguatan industri dalam negeri. Komitmen itu ditegaskan dalam talkshow Bincang Bahari bertajuk “Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri: Tantangan & Peluang Industri Nasional” yang digelar Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).
Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, menyampaikan bahwa KKP tengah mengembangkan Sentra Industri Garam Nasional (SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.
Kawasan dengan potensi lahan sekitar 10.000–13.000 hektare tersebut dibagi dalam 10 zona produksi. Pada tahap awal, pemerintah akan menggarap dua zona, sementara delapan zona lainnya ditawarkan kepada investor dan industri pengguna garam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kolaborasi menjadi kunci karena kebutuhan investasinya besar. Pemerintah tidak dapat membiayai seluruhnya sendiri,” ujar Frista.
Menurutnya, pengembangan SIGN diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur produksi, fasilitas pengolahan, serta penerapan teknologi guna meningkatkan kapasitas dan kualitas garam nasional.
Di sisi hilir, PT Garam (Persero) memperkuat perannya melalui proyek strategis bersama Pertamina di Balikpapan. Sekretaris Perusahaan PT Garam, Indra Kurniawan, mengungkapkan proyek tersebut ditargetkan menghasilkan hingga 1 juta ton garam industri per tahun.
Proyek ini memanfaatkan air buangan (brine) berkadar garam tinggi dari fasilitas MDMP Pertamina yang sebelumnya dinetralisir sebelum dikembalikan ke laut. Melalui penerapan teknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR), potensi tersebut diolah menjadi garam industri bernilai tambah.
“Dengan tambahan kapasitas ini, kami optimistis dapat memperkuat pasokan domestik dan menekan ketergantungan impor, khususnya untuk sektor CAFE,” kata Indra.
Sektor CAFE (Chemical, Alkali, Food, and Energy) selama ini masih bergantung pada pasokan garam impor untuk kebutuhan industri.
Selain proyek Balikpapan, PT Garam juga menjalankan penguatan produksi di Rote, Bipolo, dan Madura, serta memperluas kemitraan dengan petambak rakyat melalui skema koperasi guna menjamin kualitas dan kepastian pasar.
Sinergi antara KKP, BUMN, investor, dan pelaku usaha dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun kemandirian garam nasional sekaligus memperkuat rantai pasok industri dalam negeri.
