JAKARTA, suararealitas.co – Jelang Kongres PWI 2025, isu intervensi pemerintah kembali mencuat ke publik.
Padahal, penggunaan fasilitas Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Bekasi hanyalah bentuk dukungan fasilitas, bukan campur tangan.
“Sejak awal wacana percepatan kongres, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria justru menekankan agar independensi PWI terjaga. Pemerintah hanya ingin kongres lancar tanpa intervensi,” tegas Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, Jumat (22/8/2025) di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hendry menyebut, bahwa ada pihak yang mencoba menggiring opini bahwa calon tertentu adalah ‘wakil resmi’ pemerintah untuk memimpin PWI lima tahun ke depan.
“Saya dapat laporan, ada yang bilang calon X harus didukung karena itu keinginan pemerintah. Bahkan disebut akan ada konsekuensi bila tidak dipilih,” ujarnya.
Hendry yang juga pernah menjabat Wakil Ketua Dewan Pers 2019-2022 menegaskan, hasil pengecekan ke sejumlah pejabat pemerintah memastikan tidak ada arahan resmi.
“Kalau ada oknum memberi dukungan pribadi, itu bukan sikap pemerintah,” katanya.
Tak hanya itu, tekanan juga datang dari sebuah grup media besar yang memiliki jaringan di berbagai provinsi.
Menurut Hendry, sejumlah Ketua PWI Provinsi ditekan atasan mereka di grup media itu agar memilih calon tertentu.
“Aneh sekali. Apa kontribusi mereka untuk PWI? Nggak ada. Jadi jangan ngerecokin organisasi wartawan,” ujarnya kembali.
Ia mengingatkan, urusan media berbeda dengan urusan organisasi profesi. Pengurus PWI provinsi harus diberi ruang memilih dengan bebas tanpa tekanan pihak manapun.
“Sebagai orang media, mestinya sadar jangan cawe-cawe menjagokan calon,” kata Hendry.
Diketahui, Kongres Persatuan PWI sendiri akan digelar di BPPTIK, Jababeka, Kabupaten Bekasi, 29–30 Agustus mendatang.
Utusan dari 38 provinsi dan cabang khusus Solo akan hadir untuk memilih Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.
Agenda ini menjadi krusial setelah munculnya Kongres Luar Biasa (KLB) tandingan yang menimbulkan kesan dualisme, membuat organisasi wartawan tertua dan terbesar di Tanah Air ini terbelah dan menyulitkan organisasi dengan lebih 30 ribu anggota ini menjalankan program kerja.
