JAKARTA, suararealitas.co – Budaya digital yang begitu lekat di masyarakat saat ini serta perkembangan teknologi, telah mengubah wajah industri media di Indonesia.
Media mainstream yang mendominasi sumber informasi utama, kini harus berbagi ruang dengan media baru, seperti portal berita, media sosial, kanal podcast YouTube, hingga platform digital lainnya.
Peta perubahan ini juga menghadirkan persaingan yang tajam dan mengubah pola penyebaran informasi, bahkan akibat dari hal ini menimbulkan persoalan hukum, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap kegiatan jurnalistik.
Menurut Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2022, Hendry Ch Bangun bahwa untuk penyelenggara pers, perusahaan media di Indonesia berlaku UU Pers, di dalam UU Pers Pasal 1 Ayat 1, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik.
Penjelasannya adalah kegiatan jurnalistik merupakan proses, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui berbagai jenis saluran media.
Lembaga yang dimaksud Pasal 1 angka 1 lalu didefinisikan pada Pasal 1 angka 2 berbunyi, “Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang SECARA KHUSUS menyelenggarakan, menyiakan, atau menyalurkan informasi,” ujar Hendry.
Wartawan profesional, yang bekerja di media massa apapun platform nya apalagi telah memiliki sertifikat kompetensi mendapat perlindungan hukum sebagaimana disebutkan di Pasal 8 UU Pers.
Sementara kreator konten yang tidak berbadan hukum pers, berada di wilayah hukum UU ITE.
Kecuali dia bekerja di media sosial milik atau perpanjangan dari media massa, dia tergolong pekerja pers.
Revolusi Perubahan Media Di Ruang Publik Serta Kedudukan Hukum Media Konvensional dan Media Baru.
Kehadiran media baru membuka ruang demokrasi informasi. Siapapun dapat menggunggah semua peristiwa melalui media sosial.
Akibatnya, banyak penyebaran berita bohong, disinformasi, fitnah, manipulasi informasi, dan pelanggaran privasi. Inilah perbedaan antara media mainstream dengan media sosial.
”Batasnya jelas, media massa berbadan hukum pers, tunduk pada Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pedoman Pemberitaan Media Siber. Ini masuk wilayah UU Pers. Apabila hanya produk media sosial dan tidak terkait media massa dia masuk UU ITE,” Kata Hendry.
Tentu saja Dewan Pers melindungi semua platform media massa, sejauh bentuk tersebut berbadan hukum pers, atau perpanjangan (ekstensi) dari media massa konvensional.
Media Baru: Kebebasan Digital dan Persoalan Kepastian Hukum
Media baru mempunyai karakter beragam dan luas, tidak hanya mencakup perusahaan media daring, tetapi individu, kreator konten, pemilik akun media sosial, blogger, podcaster.
Persoalannya muncul ketika aktivitas penyampaian informasi melalui media baru dianggap sama dengan pola kerja jurnalistik, padahal tidak semua konten digital merupakan produk jurnalistik.
Di sinilah pentingnya memahami antara kebebasan berekspresi sebagai hak warga negara dan kemerdekaan pers sebagai hak dan tanggung jawab kegiatan jurnalistik.
Media baru yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui internet dapat masuk dalam kategori media siber.
Dewan Pers telah mengatur hal tersebut melalui Pedoman Pemberitaan Media Siber Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012.
Pedoman tersebut menegaskan bahwa media siber yang melaksanakan kegiatan jurnalistik harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Perlu dipahami bahwa media digital yang menjalankan kerja jurnalistik dipastikan dapat perlindungan hukum melalui mekanisme Dewan Pers yang diatur UU Pers, sedangkan penggunaan media sosial untuk menyebarkan opini, komentar, atau informasi yang bukan bagian karya jurnalistik menggunakan Undang-undang lain.
UU Pers dan UU ITE: Dua Kerangka Hukum yang Sering Beririsan
Persoalan paling penting antara media mainstream dan media baru adalah penerapan hukum terhadap informasi yang disebarkan melalui ruang digital.
Di Indonesia, penyampaian informasi digital tunduk patuh pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 secara khusus mengatur kegiatan jurnalistik, kemerdekaan pers, serta hak dan kewajiban perusahaan pers dan wartawan.
Dalam konteks ini, prinsip penyelesaian sengketa melalui mekanisme pers menjadi penting. Pemberitaan yang merugikan pihak tertentu, bila dilakukan dengan pola kerja jurnalistik harus melalui mekanisme pengaduan kepada ke Dewan Pers.
Perkembangan kedudukan hukum pers Indonesia yang terbaru adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025.
Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 8 UU Pers.
Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah hanya dapat dilakukan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik melalui Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan.
Putusan ini memiliki arti penting bagi perlindungan profesi wartawan sekaligus memperjelas kedudukan mekanisme penyelesaian sengketa pers.
Putusan ini juga memperlihatkan bahwa persoalan kedudukan hukum media bukan sekadar persoalan teknologi atau platform, melainkan menyangkut status kegiatan jurnalistik dan tanggung jawab profesional di dalamnya.
Tantangan Penegakan Hukum di Era Konvergensi Media
Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi hukum terhadap media mainstream dan media baru sudah memadai.
Menurut Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia, Dadang Rachmat, SH,. MH., bahwa Hukum Indonesia memandang beberapa aspek yang berbeda yakni;
Aspek kelembagaan. Media mainstream adalah perusahaan pers berbadan hukum, ada struktur redaksi, dan wartawan yang menjalankan kegiatan jurnalistik secara profesional.
Media baru dapat dikelola oleh perusahaan pers, kelompok independen, maupun individu tanpa struktur kelembagaan jurnalistik.
Aspek tanggung jawab. Media mainstream dalam pemberitaan wajib berpatokan pada Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan UU Pers. Sedangkan media baru bergantung pada jenis aktivitas dan konten yang diproduksi.
Jika melakukan pola kerja jurnalistik sebagai perusahaan pers, berlaku ketentuan pers. Jika hanya ekspresi pribadi atau aktivitas pengguna platform, berlaku ketentuan hukum lain yang relevan.
Aspek perlindungan hukum. Wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara sah memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UU Pers dan putusan Mahkamah Konstitusi.
Sedangkan, pengguna media sosial tetap memperoleh perlindungan kebebasan berekspresi berdasarkan konstitusi, tetapi tidak otomatis memperoleh seluruh perlindungan khusus profesi wartawan.
Aspek penyelesaian sengketa. Sengketa pemberitaan yang merupakan produk jurnalistik dapat diselesaikan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers.
Adapun persoalan konten digital nonjurnalistik dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang sesuai dengan karakter perbuatannya.
Pers tunduk patuh pada UU Pers sedangkan media sosial tunduk patuh pada UU ITE dan juga berdasarkan pola kerja kegiatan yang dilakukan.
Dadang menambahkan, perlindungan kepada wartawan tidak cukup hanya dengan memberikan kartu pers atau surat tugas.
Sebuah perusahaan pers harus menekankan kepada semua wartawannya bekerja sesuai pola kerja jurnalistik, mendapatkan pembekalan hukum, memiliki identitas dan penugasan yang jelas, serta memperoleh pendampingan ketika menghadapi intimidasi, ancaman, kekerasan, atau persoalan hukum akibat pelaksanaan tugas jurnalistik.
AMKI mendorong setiap perusahaan pers yang menjadi anggota untuk memiliki kebijakan perlindungan wartawan, termasuk bantuan hukum, pendampingan ketika terjadi sengketa pemberitaan, dan mekanisme keselamatan kerja di lapangan. (Sayid Iskandarsyah)
