JAKARTA, suararealitas.co – Persoalan sertifikat Unit C1010 Apartemen Menara Cawang, Jakarta Timur, milik Ir. Mukroni, belum menemukan titik terang.
Padahal, Mukroni telah melunasi Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sejak 6 Oktober 2017.
Hampir sembilan tahun berlalu, tetapi Mukroni belum menerima Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) unit tersebut.
Kondisi ini mendorong DPP Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KOWANTARA meminta BTN segera memberikan kepastian hukum. Lembaga tersebut juga meminta pengembang menjelaskan kendala penerbitan sertifikat.
Ketua DPP LBH KOWANTARA, Muhammad Ruhunussa, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat tanggapan kepada BTN. Surat Nomor 052/LBH-KOWANTARA/XI/2026 itu bertanggal 6 November 2026.
Surat tersebut menindaklanjuti jawaban BTN tertanggal 26 Oktober 2026. Sebelumnya, LBH KOWANTARA meminta klarifikasi mengenai dokumen kepemilikan Unit C1010 Apartemen Menara Cawang.
“Kami menghargai jawaban dan komitmen koordinasi yang disampaikan BTN. Namun, persoalan ini belum selesai. Klien kami telah melunasi kewajiban KPA sejak 2017 sehingga harus ada kepastian mengenai status sertifikat dan dokumen kepemilikan apartemen tersebut,” ujar Ruhunussa, Rabu (11/11/2026).
BTN Akui KPA Lunas, Sertifikat Belum Diterima
Dalam surat jawabannya, BTN melalui Kantor Cabang Jakarta Harmoni mengonfirmasi pelunasan KPA Mukroni pada 6 Oktober 2017.
BTN juga menyebut telah menyerahkan dokumen pokok pembiayaan kepada nasabah pada 31 Oktober 2017. Namun, penyerahan tersebut tidak mencakup sertifikat.
Menurut BTN, pengembang belum menyerahkan SHMSRS Unit C1010 kepada Kantor Cabang Jakarta Harmoni.
BTN menjelaskan bahwa jaminan pembiayaan berupa unit Apartemen Menara Cawang Blok C 10/10.
Selain itu, BTN memperoleh informasi dari pengembang mengenai proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Pertelaan. Pengembang masih menyelesaikan tahapan administrasi tersebut untuk mendukung proses balik nama sertifikat.
BTN menyatakan akan terus memantau perkembangan dan berkoordinasi dengan pengembang.
Namun, bank belum menguraikan secara terperinci kendala penerbitan SK Pertelaan. BTN juga belum menjelaskan jadwal penyelesaian sertifikat dalam surat jawaban tersebut.
LBH KOWANTARA Minta Bukti Penyerahan Dokumen
Ruhunussa meminta BTN membuktikan pernyataan mengenai penyerahan dokumen pada 31 Oktober 2017.
Menurutnya, bank perlu menunjukkan daftar dokumen, berita acara serah terima, dan identitas penerima. BTN juga harus menjelaskan apakah dokumen tersebut berupa asli atau salinan.
“Kami meminta BTN menunjukkan bukti serah terima dokumen pada 31 Oktober 2017. Ini penting agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai dokumen apa saja yang sebenarnya telah diserahkan kepada klien kami,” tegasnya.
Selain itu, LBH KOWANTARA meminta BTN menjelaskan dasar pengikatan agunan. Pihaknya juga mempertanyakan status jaminan setelah nasabah melunasi KPA.
Ruhunussa turut meminta riwayat komunikasi antara BTN dan pengembang. Penjelasan itu diperlukan untuk mengetahui langkah yang telah ditempuh kedua pihak sejak pencairan kredit.
Menurut LBH KOWANTARA, bukti administrasi sangat penting untuk menghindari perbedaan keterangan. Dokumen tersebut juga dapat membantu menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas setiap tahapan.
Status SK Pertelaan dan Tanggung Jawab Pengembang
LBH KOWANTARA juga menyoroti proses penerbitan SK Pertelaan. Berdasarkan penjelasan BTN, pengembang masih mengurus dokumen tersebut.
Ruhunussa meminta BTN membuka informasi mengenai proses administrasinya. Informasi itu mencakup nomor dan tanggal permohonan serta instansi yang menangani.
Ia juga meminta penjelasan mengenai status pemeriksaan dan kendala yang menghambat proses penerbitan.
Di sisi lain, pengembang perlu menjelaskan perkembangan pengurusan pertelaan. Pengembang juga perlu menyampaikan target penyelesaian sertifikat kepada konsumen.
Sejumlah pertanyaan penting masih membutuhkan jawaban. Apakah pengembang sudah mengajukan seluruh persyaratan? Apakah instansi terkait menemukan kekurangan dokumen? Kapan pengembang menargetkan penyelesaian SHMSRS?
Hingga berita ini disusun, belum tersedia keterangan langsung dari pihak pengembang mengenai persoalan tersebut.
Karena itu, redaksi perlu memperoleh penjelasan pengembang untuk memastikan penyebab keterlambatan. Keterangan instansi yang menangani administrasi pertanahan juga penting untuk memverifikasi status permohonan.
BTN Diminta Menetapkan Target Penyelesaian
Ruhunussa menilai BTN tidak cukup hanya menyampaikan komitmen koordinasi. Bank perlu menunjukkan langkah konkret dan target waktu penyelesaian.
“Kami tidak menginginkan janji penyelesaian yang tidak memiliki kepastian. BTN harus menjelaskan apa yang sudah dilakukan, apa yang masih menjadi kendala, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan setiap tahapan penyelesaian dapat dituntaskan,” katanya.
Sebagai solusi, LBH KOWANTARA mengusulkan pertemuan bersama. Pertemuan itu melibatkan BTN, pengembang, Mukroni, kuasa hukumnya, serta notaris atau PPAT terkait jika diperlukan.
Para pihak diharapkan menyepakati tahapan penyelesaian secara tertulis. Kesepakatan tersebut harus mencantumkan penanggung jawab, target waktu, dan mekanisme pemantauan.
Apabila pengembang belum menerbitkan sertifikat, seluruh tahapan administrasi perlu dijelaskan secara transparan.
Proses tersebut dapat mencakup penyelesaian pertelaan atau akta pemisahan, penerbitan sertifikat individual, serta pelaksanaan AJB apabila diperlukan. Selanjutnya, para pihak perlu menyelesaikan pendaftaran peralihan hak sesuai ketentuan hukum.
LBH KOWANTARA Beri BTN Waktu 10 Hari Kerja
Dalam surat resminya, LBH KOWANTARA meminta BTN memberikan jawaban substantif. Bank juga diminta menyertakan dokumen pendukung dan menunjuk penanggung jawab atau person in charge (PIC).
Selain itu, BTN harus mengusulkan jadwal pertemuan. LBH KOWANTARA memberikan batas waktu paling lambat 10 hari kerja sejak BTN menerima surat secara lengkap.
LBH KOWANTARA mendasarkan permintaan tersebut pada Pasal 1338 KUHPerdata tentang pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik.
Pihaknya juga merujuk Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, LBH KOWANTARA mengacu pada Pasal 75 POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengenai penanganan pengaduan konsumen.
Ruhunussa menegaskan bahwa pihaknya masih mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan.
Namun, LBH KOWANTARA mempertimbangkan langkah lanjutan jika BTN tidak memberikan jawaban memadai. Langkah tersebut meliputi pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), hingga gugatan perdata berdasarkan bukti yang tersedia.
“Kami masih mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan. Namun, apabila tidak ada penyelesaian yang jelas, tentu kami akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” tegas Ruhunussa.
Kepastian Sertifikat Menjadi Hak Konsumen
Persoalan Unit C1010 Apartemen Menara Cawang memperlihatkan pentingnya transparansi administrasi kepemilikan rumah susun.
BTN menyatakan KPA Mukroni telah lunas. Namun, bank juga menjelaskan bahwa pengembang belum menyerahkan sertifikat SHMSRS.
Sementara itu, Mukroni melalui LBH KOWANTARA meminta kepastian status dokumen dan jadwal penyelesaian.
Ketiga pihak perlu membuka informasi sesuai kewenangan masing-masing. BTN perlu menjelaskan riwayat pembiayaan dan koordinasinya dengan pengembang. Pengembang perlu memaparkan perkembangan penerbitan pertelaan dan sertifikat.
Di sisi lain, Mukroni berhak memperoleh penjelasan mengenai dokumen kepemilikan unitnya.
Ruhunussa berharap BTN dan pengembang segera menyelesaikan persoalan tersebut. Ia ingin kliennya memperoleh kepastian hukum atas unit apartemen yang KPA-nya telah lunas sejak 2017.
“Intinya, kami meminta kejelasan dan tanggung jawab sesuai kewenangan serta kewajiban masing-masing pihak. Klien kami membutuhkan kepastian atas dokumen kepemilikan unit yang telah dibayar dan fasilitas kreditnya sudah dilunasi,” tutupnya.
