MAJALENGKA, Suararealitas.co – Indonesia harus segera mengambil sikap tegas: keluar dari Board of Peace (BoP) sebelum negara ini terseret lebih jauh ke dalam permainan geopolitik yang berbahaya. Nama “Board of Peace” memang terdengar mulia, tetapi sejarah politik internasional berkali-kali membuktikan bahwa istilah “perdamaian” sering dijadikan topeng bagi agenda dominasi.
“Segera keluar dari BoP (Board of Peace) sekarang juga, jangan biarkan Indonesia dijadikan alat legitimasi penjajah”, ungkap Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM. selaku Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional).
Aceng mengingatkan, ketika sebuah lembaga yang mengatasnamakan perdamaian justru lahir di tengah eskalasi konflik Timur Tengah, maka publik berhak curiga. Apalagi inisiatif tersebut berada dalam orbit kekuatan yang selama ini identik dengan blok politik yang dipimpin tokoh seperti Donald Trump dan pemerintahan Benjamin Netanyahu. Dua figur ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika konflik yang terus memperparah tragedi kemanusiaan di Gaza Strip.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertanyaannya sederhana: mengapa Indonesia harus masuk dalam forum yang dikendalikan oleh pihak-pihak yang justru menjadi bagian dari konflik tersebut?
Dalam politik global, Aceng menjelaskan bahwa forum seperti BoP bukan sekadar ruang diplomasi. Ia adalah instrumen legitimasi geopolitik. Dengan mengajak Indonesia bergabung, para aktor di belakangnya ingin membangun narasi global: bahwa kebijakan mereka mendapat dukungan dari negara Muslim terbesar di dunia.
“Jika itu terjadi, maka Indonesia bukan lagi mediator, melainkan alat propaganda politik internasional, ini bukan sekadar masalah diplomasi, tetapi menyangkut martabat bangsa”, tandasnya.
Sejak masa Sukarno dan Mohammad Hatta, Indonesia telah meletakkan fondasi politik luar negeri bebas aktif. Prinsip ini lahir dari kesadaran bahwa negara-negara berkembang tidak boleh menjadi pion dalam permainan kekuatan besar.
Prinsip itu pula yang melahirkan solidaritas global seperti yang terlihat dalam Konferensi Asia-Afrika. Indonesia saat itu berdiri sebagai kekuatan moral dunia, bukan sebagai pengikut blok kekuatan mana pun.
Namun bergabung dalam BoP justru berpotensi menyeret Indonesia ke orbit geopolitik tertentu. Dalam dunia yang sedang bergerak menuju polarisasi baru antara blok Barat dan kekuatan alternatif global, langkah seperti ini dapat menjadi kesalahan strategis yang sangat mahal.
“Lebih berbahaya lagi, sejarah menunjukkan bahwa dalam politik kekuatan besar tidak ada persahabatan abadi—yang ada hanya kepentingan abadi. Ketika kepentingan berubah, sekutu pun bisa ditinggalkan tanpa penyesalan”, paparnya.
Banyak contoh dalam sejarah global bagaimana sekutu-sekutu Barat akhirnya ditinggalkan ketika situasi berubah. Negara atau kelompok yang sebelumnya didukung penuh tiba-tiba dibiarkan menghadapi krisis sendirian. Indonesia tidak boleh menjadi korban berikutnya.
“Jika konflik global semakin melebar, keterlibatan dalam struktur seperti BoP justru dapat menempatkan Indonesia dalam posisi yang rawan. Negara ini bisa dipersepsikan sebagai bagian dari poros tertentu dan akhirnya terseret dalam konflik yang sebenarnya bukan kepentingannya. Karena itu, langkah paling rasional sekaligus paling bermartabat adalah menarik Indonesia keluar dari Board of Peace sekarang juga”, tambahnya.
Aceng menggaris bawahi bahwa Indonesia tidak membutuhkan forum yang dirancang oleh kekuatan besar untuk memperjuangkan perdamaian. Bangsa ini memiliki sejarah diplomasi yang jauh lebih bermartabat dan independen.
Jika pemerintah tetap bertahan dalam BoP, maka publik berhak bertanya: apakah ini benar-benar untuk perdamaian, atau justru membuka pintu bagi Indonesia untuk dijadikan alat dalam permainan geopolitik global?
“Sejarah akan mencatat pilihan ini, dan sejarah tidak pernah memaafkan bangsa yang secara sukarela membiarkan dirinya dijadikan alat legitimasi bagi kepentingan kekuatan dunia”, pungkasnya.
Penulis : ASH
Editor : Eka
