Jakarta, Suararealitas.co – Warga Sunter Jaya menunda unjuk rasa di Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025), setelah bertemu perwakilan Kodam Jaya. Koordinator lapangan aksi, Riyanto Ameng, mengatakan bahwa sejak awal sudah disepakati warga akan menunggu kehadiran perwakilan Kodam Jaya sebelum melanjutkan aksi.
“Tadi kami tunggu sampai jam 09.30 WIB tetapi pihak lain belum ada yang datang jadi warga memutuskan berangkat,” ujarnya saat dikonfirmasi tim media Rabu. Saat rombongan warga bergerak menuju Jakarta Pusat, beberapa perangkat warga yang belum berangkat bertemu perwakilan ATR/BPN dan Kodam Jaya.
Pertemuan itu menghasilkan surat permohonan dari Pangdam Jaya kepada Kepala Staf Angkatan Darat untuk menghapus catatan blokir tanah warga. “Sebenarnya dari pertemuan tadi hanya keluar surat permohonan dari Pangdam Jaya ke Kasad untuk penghapusan blokir tanah kami. BPN pun tidak mengeluarkan surat resmi yang mengatakan pencabutan blokir,” kata Riyanto.
Ia mengungkapkan bahwa pernyataan mengenai pencabutan blokir baru disampaikan secara lisan. “Memang secara lisan BPN dan Kodam Jaya mengatakan per hari ini status blokir kami sudah dicabut, tetapi kami juga tidak percaya begitu saja,” ujarnya
Mengetahui adanya pertemuan tersebut, rombongan warga yang sudah sampai Cawang dan Bassura memutuskan kembali ke Sunter. Menurut Riyanto, langkah itu diambil sebagai bentuk menghormati iktikad baik instansi yang telah bersedia menemui warga.
“Jadi tadi kami memilih putar balik sebagai tanda menghormati para perwakilan instansi yang sudah mau menemui warga dan memberikan kesempatan tersebut,” katanya. Saat ini, warga masih menunggu bukti administratif terkait pencabutan blokir.
Jika status tanah masih di blokir Kamis (11/12/2025), warga akan kembali menggelar aksi. “Besok saat kami coba cek status dan ternyata masih diblokir, maka kami akan konsolidasi ulang dan akan menduduki kementerian ATR/BPN,” tambahnya. Sebelumnya, warga Sunter Jaya, Jakarta Utara, menggelar aksi di depan kantor ATR/BPN Jakarta Utara, Rabu (26/11/2025), menuntut pembukaan blokir atas bidang tanah milik mereka.
