Bogor, Suararealitas.co — Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya strategis memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Salah satu langkah nyatanya diwujudkan melalui pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diresmikan langsung oleh, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus , di Desa Cijayanti, Sentul, Bogor Jawa Barat, Rabu (7/8/2025).
Pembangunan dapur SPPG ini merupakan bagian dari implementasi delapan program hasil cepat Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada program prioritas nomor satu: pemenuhan makan bergizi gratis bagi masyarakat, terutama anak-anak dan pelajar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Wamenko Polkam menyebut pembangunan dapur SPPG sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjawab tantangan gizi nasional yang kompleks, termasuk fenomena triple burden of malnutrition atau beban gizi ganda: kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan kekurangan zat gizi mikro.
“Data tahun 2022 menunjukkan 32 persen anak mengalami anemia, 41 persen tidak sarapan, dan 58 persen memiliki pola makan yang tidak sehat. Ini bukan hanya isu kesehatan, tetapi menyangkut masa depan bangsa,” tegas Paulus.
Ia menekankan pentingnya fase 1.000 hari pertama kehidupan sebagai periode emas pembangunan sumber daya manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, yang mewajibkan negara hadir sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Setelah itu, anak-anak kembali dijangkau oleh Program MBG saat memasuki jenjang pendidikan formal dari SD, SMP, hingga SMA.
“Program Makan Bergizi Gratis ini bukan sekadar program Presiden, tetapi juga perintah undang-undang. Ini adalah bentuk keadilan sosial sejak dari rahim hingga ruang kelas,” ujarnya.
Sejak ditetapkan sebagai program unggulan pada 6 Januari 2025, MBG ditargetkan menjangkau 20 juta penerima manfaat sebelum 17 Agustus 2025. Per akhir Juli, program ini telah melayani 7,37 juta orang melalui 2.375 dapur SPPG dan membuka lebih dari 100 ribu lapangan kerja di sektor pangan lokal.
Dapur-dapur SPPG dirancang untuk melayani hingga 3.000 orang per hari dengan menu yang memenuhi standar kebutuhan gizi harian. Program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari UMKM, koperasi, petani, hingga nelayan lokal dalam rantai pasoknya. Operasionalnya diawasi langsung oleh Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah melalui sistem digital terintegrasi.
Di kesempatan yang sama, Wamenko Polkam mendorong partisipasi koperasi desa seperti Koperasi Merah Putih Cijayanti dalam menyuplai kebutuhan dapur seperti beras, telur, daging, dan susu. Ia menyebut keterlibatan koperasi penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi desa yang produktif dan berkelanjutan.
“Kalau koperasi bisa suplai semua kebutuhan dapur, itu luar biasa. Ekosistemnya terbentuk, cash flow-nya hidup,” ucapnya.
Wamenko juga menegaskan bahwa SPPG yang dibangun Kemenko Polkam bersifat non-profit, di mana seluruh dana digunakan untuk peningkatan kualitas makanan, operasional, dan honor tenaga kerja tanpa mengambil keuntungan finansial.
“SPPG ini bukan bisnis. Komitmen kami adalah gizi, bukan untung. Jika ekosistem desa berjalan, kualitas makanan anak-anak akan semakin baik, dan kita menciptakan generasi sehat, kuat, dan cerdas,” pungkasnya.
Pemerintah berharap pembangunan dapur SPPG di berbagai daerah mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, terutama dalam aspek pengawasan dan optimalisasi layanan.
