Jakarta, SuaraRealitas.co –
Pihak Polres Metro Jakarta Utara membantah keras pemberitaan yang beredar di salah satu media online yang menuding adanya pelanggaran dalam pembangunan proyek di lingkungan Mapolres, khususnya terkait dugaan pengabaian izin dan keselamatan kerja (K3). Selasa,(05/08/2025).
Menurut penjelasan dari Sumber yang sudah wawancarai Redaksi SuaraRealitas.co, pembangunan tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
“Pembangunan masjid itu sudah memiliki izin resmi dan dilaksanakan oleh kontraktor yang profesional. Seluruh pekerja juga sudah memenuhi standar keselamatan kerja atau K3. Tidak benar jika disebutkan bahwa kegiatan tersebut sembarangan atau membahayakan,” tegas Sumber yang kita wawancarai, Selasa (05/08).
Polres juga menegaskan bahwa saat pihak media melakukan kontak dengan salah satu anggota, tindakan tersebut bukanlah bentuk konfirmasi jurnalistik sebagaimana mestinya, melainkan lebih condong kepada pelontaran tuduhan sepihak yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik.
“Apa yang dilakukan terhadap anggota Propam, itu jelas bukan koordinasi atau konfirmasi. Narasi yang disampaikan justru bersifat tuduhan tanpa dasar dan tidak dilakukan sesuai etika profesi jurnalistik,” sambungnya.
Lebih lanjut, Polres Jakarta Utara menegaskan bahwa proyek renovasi masjid di lingkungan Mapolres tidak menimbulkan konflik, dampak sosial, maupun gesekan keagamaan sebagaimana yang coba digambarkan dalam pemberitaan tersebut.
“Sebaliknya, masyarakat sekitar justru menyambut baik renovasi masjid ini. Tidak ada satu pun keluhan atau penolakan dari warga. Jadi narasi yang dibangun dalam pemberitaan itu sangat tidak berimbang dan tidak sesuai fakta di lapangan,” ujar Salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Polres menyayangkan adanya upaya framing yang memperburuk citra institusi kepolisian dan pembangunan yang sedang berjalan. Mereka berharap media bisa kembali pada fungsi utamanya sebagai penyampai informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
Pihak Polres juga membuka ruang dialog bagi siapa pun yang ingin mengetahui atau mempertanyakan proses pembangunan tersebut, selama dilakukan sesuai koridor hukum dan etika.
Report: Baretha.S
