SPMB Banten Panik, Rakyat Mulai Bangkit

KOTA TANGERANG, Suararealitas.co – Satu rumah, dua anak kembar, tapi hanya satu yang diterima di sekolah negeri. Inilah potret buram SPMB Banten 2025. Sistem yang dijanjikan adil justru menciptakan ketimpangan, bahkan dalam keluarga sendiri.

Peristiwa itu terjadi di SMAN 5 Kota Tangerang. Sepasang anak kembar mendaftar melalui jalur yang sama. Mereka tinggal di alamat yang sama, mengisi formulir pada waktu yang sama, mengunggah dokumen yang sama. Namun hasil seleksi memisahkan mereka. Satu diterima, satu ditolak. Sekolah tak memberi penjelasan yang masuk akal. Hanya menyebut, “sistem yang menentukan.”

Orang tua mereka terpukul. Sang ayah menyebut keputusan itu tak hanya menyakitkan, tapi juga menghina logika.

“Kalau ini bukan kegagalan, apa namanya?” katanya. Sang ibu lebih tajam. “Anak saya tanya, ‘Ma, aku salah apa?’ Saya tidak punya jawaban. Karena yang salah bukan dia, tapi Gubernur yang sedang main-main dengan nasib rakyatnya.”

Kisah memilukan ini bukan satu-satunya. Di SMAN 6 Kota Tangerang, warga yang tinggal hanya beberapa tidak jauh dari sekolah justru mendapati anak mereka tidak diterima.

Kekecewaan berubah menjadi aksi. Mereka menutup gerbang sekolah dengan urugan tanah dan puing bangunan. Bagi mereka, itu satu-satunya cara untuk menunjukkan kemarahan pada sistem yang mereka anggap tidak adil.

“Kami tinggal tidak jauh sekolah. Tapi anak kami ditolak, dikalahkan anak-anak dari luar zona. Kami bukan bodoh. Kami cuma rakyat yang tidak punya kuasa,” ujar salah satu warga.

Di balik semua ini, duduk masalahnya jelas: sistem yang disiapkan tanpa kesiapan. Petunjuk teknis dan pelaksanaan baru keluar hanya beberapa hari sebelum pendaftaran dibuka. Sekolah tidak sempat memahami. Tak ada sosialisasi. Panitia bekerja dalam ketidakpastian. Akibatnya, ribuan anak menjadi korban tafsir yang sembrono.

Mohamad Harsono Tunggal Putra, pengamat pendidikan, menyebut kekacauan ini sebagai bencana sistemik. Menurutnya, hal tersebut adalah kegagalan negara dalam menjalankan tanggung jawab paling dasar: memastikan keadilan dalam pendidikan.

“Juknis keluar mendadak, panitia panik, sekolah limbung, dan rakyat disuruh terima hasil yang tak bisa dijelaskan, itu bukan kecelakaan. Itu pembiaran,” tegas Harsono.

Ia juga menolak keras narasi bahwa siswa yang ditolak bisa diarahkan ke sekolah swasta. “Mereka bukan korban yang bisa dilempar ke mana saja. Kalau negara menyuruh rakyat membayar lantatan sistem yang gagal, maka program sekolah gratis tidak lebih dari kebohongan publik,” ucapnya.

Harsono kini menyerukan satu langkah: batalkan hasil seleksi yang cacat. Jika tidak, ia memperingatkan, rakyat akan mengambil alih panggung.

“Kalau Dinas Pendidikan tak punya keberanian mengakui kesalahan dan mencabut hasil seleksi ini, maka saya nyatakan: anulir, atau people power akan bergerak. Ini bukan ancaman. Ini peringatan. Dan rakyat sedang mendengarnya.”

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten.