Bahas Persiapan Eliminasi Malaria Tahun 2022, Pemkab Pesisir Barat Lampung Gelar Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi persiapan eliminasi malaria tahun 2022 di ruang rapat Sekretariat Daerah, Kamis (13/10). (Foto: Ist/pesisirbaratkab.go.id)

Krui – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat menggelar rapat koordinasi persiapan eliminasi malaria tahun 2022.

Kemudian berdasarkan informasi dari Kadis Kominfotik dan Persandian Pesisir Barat, Suryadi, S.IP, MM bahwa rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Audi Marpi, S.Pd, MM.

Adapun rapat koordinasi tersebut berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah, Jl. Jaya Wijaya, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Kamis (13/10/2022).

Sementara itu, turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs.Zukri Amin, MP, dan para perwakilan dari OPD terkait.

Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Audi Marpi menyampaikan bahwa hingga saat ini malaria menjadi masalah kesehatan di Indonesia. 

“Malaria termasuk ke dalam penyakit menular tropis (tropical diseases) yang banyak terdapat di negara-negara beriklim tropis. Secara global Pemerintah Pusat telah menyatakan komitmennya dalam menanggulangi penyakit malaria ini.

Dimana, Indonesia menargetkan terbebas dari malaria dan eliminasi malaria secara nasional tercapai pada 2030,” ujar Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Audi Marpi, dikutip dari laman pesisirbaratkab.go.id.

Bahkan Audi beranggapan, untuk mewujudkan Kabupaten Pesisir Barat bebas malaria, bukan hanya menjadi tugas dari sektor dinas kesehatan.

“Tentunya diperlukan kerja sama dan dukungan lintas sektor antar instansi dari tingkat pekon hingga pusat untuk mencapai tujuan tersebut,” anggapnya.

Ia pun mencontohkan, misalnya, dukungan kegiatan ditingkat pekon dengan memaksimalkan kegiatan dan program bidang kesehatan, pembangunan wilayah di kabupaten sektor pariwisata yang ramah lingkungan, dan pengawasan kepada para pelaku wisata baik domestik maupun mancanegara, tidak serta-merta dapat dilakukan tanpa adanya koordinasi dan pemahaman yang sama seluruh pemangku kebijakan.*(Za/SR)

Sumber: Portal Resmi Kabupaten Pesisir Barat