LSM Mitra Pemerintah Dalam Membangun Daerahnya

- Jurnalis

Rabu, 17 November 2021 - 20:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

LSM Mitra Pemerintah
LSM mitra pemerintah dalam membangun daerahnya, sesuai dengan Undang-Undang.

Suararealitas.com, Semarang – LSM merupakan mitra pemerintah dalam membangun didaerahnya, dimana organisasi ini diakui oleh pemerintah,  dimana lembaga ini berhak mengawasi kinerja pemerintah sesuai dengan Undang-Undang, karena LSM ini, mengontrol sesuai temuan dilapangan data yang benar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“LSM bukan bentuk organiaasi yang mencari-cari kesalahan pemerintah, tapi sekedar kontrol sosial kinerja pemerintahan,” demikian dikatakan Suyana LSM PKP pada acara Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) bagi Pemerintah Desa se-Kabupaten Semarang, di Hotel Griya Persada, Bandungan Kabupaten Semarang, Rabu (17/11/2021).

Acara gelombang pertama dihadiri oleh 300 Kepala Desa dan perangkatnya, dengan narasumber Suyana Ketua LSM PKP, media Hendro Kompas TV, Viosari media Polri, Edwin Monitor Hukum.

Baca Juga :  Didampingi Kepala Desa Gunung Kaler, Kapolsek Kresek Laksanakan Sholat Jumat Keliling

Edwin mewakili media memaparkan, bahwa media merupakan kontrol sosial kinerja pemerintah, sedangkan, Vio Sari dari Media Polri dan sekaligus pimpinan media viosarinews.com menambahkan, bahwa wartawan tidak mencari-cari melainkan mengawal jalannya pemerintahan. “Jadi Kepala Desa tidak perlu takut dengan media, karena media bukan musuh, melainkan alat kontrol, agar tidak terjadi penyimpangan anggaran desa,” ujar Vio Sari.

Usai memaparkan Viosari memberikan nomor handphone, guna menjalin kemitraan bagi Kepala Desa yang membutuhkan bantuan demi kemajuan desanya.

Suyana dalam keterangannya mengatakan, bahwa acara tersebut dilakukan untuk pemerintah desa diseluruh Kabupaten Semarang tentang aset desa. 

“Tujuannya acara ini terkait dengan aset desa, dimana aset desa didata oleh pemerintah desa agar lebih baik kedepannya” ucapnya.

Suyana menambahkan, karena selama ini, banyak aset-aset desa yang alih tangan maupun alih fungsi, dengan adanya aturan pemerintah desa tentang pendataan pengelolaan aset desa akan menjadikan lebih baik dan tertib administrasi desa,” imbuhnya.

Baca Juga :  Gus Halim: UU Desa Daulatkan Desa Sebagai Subyek Pembangunan

Menurut Suyana, banyak aset desa yang hilang di Kabupaten-Kabupaten yang ada.

“Terutama pada Kabupaten Semarang pendataan aset desa kedepannya bisa lebih tertata,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Suradi Kepala Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, sangat berterimakasih dengan adanya acara Sipades ini. “Kami selaku pemerintah desa mengucapkan terima kasih. Karena dengan adanya kegiatan ini otomatis bisa menambah wawasan pengetahuan, dan pengertian dari perangkat desa,” ucapnya.

Suradi menambahkan, dengan acara ini, bisa lebih hati-hati untuk menggunakan, ataupun melaksanakan aturan-aturan yang sudah disampaikan,” tutur Suradi Kades peserta Bimtek.*(Her/Red)

Sumber : Viosari

Berita Terkait

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H di Bekas Maqom Mbah Priok Berlangsung Khidmat dan Kondusif
GB Star Resto dan Cafe Diduga Belum Kantongi NPPBKC
LBH PKGI Soroti Perlindungan ASN dalam Jeratan Kredit, Desak OJK Kaji Batas Potongan Penghasilan
Kasi Trantib Acep Pudin Pimpin Pendataan 134 Kios di Lahan Fasos Fasum Kutabaru
Sosok Ketua DPRD Dimata Komisi 3: Mengedepankan Musyawarah Setiap Keputusan
Makan Minum Rapat Rp1,49 Miliar di Rajeg Viral di Media Sosial, BARATA Layangkan Somasi
Bungkam Soal Konsumsi Rp1,49 Miliar, Kini 40 Proyek Infrastruktur Rajeg Jadi Sorotan
Rp1,49 Miliar untuk Nasi Kotak Rapat, Kecamatan Rajeg Kenyang Anggaran

Berita Terkait

Senin, 14 September 2026 - 07:50 WIB

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H di Bekas Maqom Mbah Priok Berlangsung Khidmat dan Kondusif

Rabu, 9 September 2026 - 16:56 WIB

GB Star Resto dan Cafe Diduga Belum Kantongi NPPBKC

Jumat, 4 September 2026 - 21:26 WIB

LBH PKGI Soroti Perlindungan ASN dalam Jeratan Kredit, Desak OJK Kaji Batas Potongan Penghasilan

Minggu, 9 Agustus 2026 - 11:19 WIB

Kasi Trantib Acep Pudin Pimpin Pendataan 134 Kios di Lahan Fasos Fasum Kutabaru

Kamis, 23 Juli 2026 - 12:44 WIB

Sosok Ketua DPRD Dimata Komisi 3: Mengedepankan Musyawarah Setiap Keputusan

Berita Terbaru

Ragam Daerah

DPD GPN Resmi Daftar di Kesbangpol Tanggamus

Kamis, 17 Sep 2026 - 11:36 WIB

Kabar Polisi

Polda Metro Jaya Ungkap Impor Ilegal 49,85 Ton Kacang Tanah

Rabu, 16 Sep 2026 - 19:15 WIB