JAKARTA, suararealitas.co – Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) V mendorong 2.612 keluarga di lingkungan rumah susun untuk memilah sampah sejak dari hunian.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi sampah tercampur dan menekan volume residu yang harus diangkut ke tempat pengolahan atau pembuangan akhir.
Kepala UPRS V, Muhammad Ali mengatakan, bahwa pengelolaan sampah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada petugas. Penghuni perlu terlibat karena sampah dihasilkan dari aktivitas sehari-hari masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Produksi sampah itu dari masyarakat sendiri. Maka masyarakat harus ikut bertanggung jawab. Kalau mengharapkan petugas, petugas itu terbatas, sementara produksi sampah tidak terbatas,” ujar Ali kepada suararealitas.co di Jakarta, Senin (14/9).
Untuk mendorong perubahan perilaku tersebut, UPRS V melakukan sosialisasi kepada penghuni dan tokoh masyarakat, menyediakan materi edukasi, serta menambah sarana dan prasarana pemilahan sampah.
UPRS V antara lain menyediakan lubang biopori berukuran besar dengan kedalaman sekitar 2,7 meter yang dimanfaatkan untuk mengolah sampah organik.
Sekitar 250 tong sampah juga telah didistribusikan kepada penghuni untuk menampung sampah organik, seperti sisa nasi, lauk, kue, dan makanan lainnya.
Sampah yang terkumpul selanjutnya dipilah berdasarkan jenisnya. Sampah nonorganik yang masih memiliki nilai ekonomi, seperti botol plastik dan kardus, dikumpulkan untuk dimanfaatkan atau dijual.
Sementara sampah organik yang dapat diolah dimanfaatkan sebagai bahan kompos.
Sampah yang tidak dapat diolah kembali menjadi residu untuk kemudian diangkut oleh Sudin LH Jakarta Barat.
Penumpukan Sampah Berkurang
Ali mengatakan, pemilahan dari sumber mulai berdampak terhadap volume sampah di kawasan rumah susun.
Sebelumnya, sejumlah titik penampungan dapat penuh dalam waktu sekitar dua hari. Kondisi tersebut mulai berkurang setelah sebagian sampah diolah sejak dari sumber.
“Kalau sekarang penumpukan tidak terlalu banyak. Karena lebih banyak yang diolah menjadi kompos, produksi sampah yang harus dibuang oleh Sudin LH juga berkurang,” ujarnya.
Meski demikian, UPRS V masih membutuhkan tambahan fasilitas. Pengadaan tempat sampah pilah telah dianggarkan untuk ditempatkan di setiap lantai serta sejumlah koridor yang mudah dijangkau penghuni.
Pengelola juga akan meminta penghuni memilah kembali apabila membawa sampah dalam kondisi tercampur.
“Kalau membawa sampah sudah dicampur, kami suruh pilah. Kalau tidak dipilah, tidak boleh buang di situ,” tegas Ali.
Fasilitas Pemilahan Terus Ditambah
Sementara di tempat terpisah, Kepala Satuan Sarana dan Prasarana (Sarpras) UPRS V Kevin Mario Nando mengatakan, berbagai fasilitas disiapkan untuk memperkuat Gerakan Pilah Sampah sesuai Instruksi Kadis DPRKP Nomor 1352 Tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.
Fasilitas tersebut mencakup bank sampah, lubang biopori, dan wadah pemilahan yang ditempatkan di sejumlah titik hunian.
Di Blok D, misalnya, tersedia bank sampah dengan ruang terpisah untuk sampah organik dan nonorganik. Sampah seperti botol plastik dan kardus dikumpulkan pada ruang khusus nonorganik.
UPRS V juga menambah tempat sampah berkapasitas sekitar 640 liter pada tahun ini.
Kevin menjelaskan, pemilahan sebelumnya lebih banyak dilakukan di tempat penampungan sementara. Kini, proses tersebut diarahkan dimulai sejak sampah berada di unit hunian.
Namun, perubahan perilaku penghuni masih menjadi tantangan. Sampah tercampur masih ditemukan meski sosialisasi telah dilakukan bersama RT, RW, dan pihak terkait.
Pengawasan dan Pengangkutan
Menurut Kevin, mekanisme pengawasan terhadap penghuni yang belum memilah sampah masih perlu diperkuat.
Salah satu opsi yang dibahas adalah tidak mengangkut sampah yang masih tercampur terkendala akan pengawasan terhadap warga yang membuang sampah. Namun, penerapan sanksi membutuhkan dasar dan mekanisme yang jelas.
“Kalau kami memberikan sanksi keras terhadap penghuni, kami juga perlu dasar dan mekanisme yang jelas. Karena itu, kami berharap ada kolaborasi dengan pihak lingkungan hidup untuk membantu pengawasan dan edukasi,” kata Kevin di ruangannya.
Ditambahkannya, dasar teguran memang ada SK Kepala Dinas tapi yang lemah pengawasan melekat terhadap warga yang membuang sampah di luar jam kerja pengelola.
Selain pemilahan, Kevin menilai sistem pengangkutan sampah perlu diperbaiki. Sejumlah titik masih mengalami penumpukan karena pengangkutan belum berjalan optimal.
Menurut dia, pemilahan dan pengangkutan harus berjalan beriringan agar penghuni memiliki kepastian bahwa sampah yang telah dipisahkan akan ditangani sesuai jenisnya.
Pemilahan yang dilakukan petugas pengelola di empat lokasi UPRS V saat ini disebut mencapai sekitar 80-90 persen.
Angka tersebut merupakan capaian pemilahan oleh petugas, bukan persentase penghuni yang telah memilah sampah dari rumah.
Sementara itu, untuk dua tower diperkirakan menghasilkan sekitar 1-2 meter kubik sampah per hari. Volume sampah dari blok hunian disebut lebih besar.
Pengolahan Kompos Tekan Residu
Sampah organik yang telah dipilah sebagian diolah menjadi kompos. Pengolahan tersebut saat ini belum diarahkan untuk kegiatan komersial.
Keterbatasan lahan bercocok tanam di lingkungan rumah susun membuat kebutuhan kompos dari penghuni masih terbatas. Karena itu, pengolahan kompos lebih difokuskan untuk mengurangi sampah organik dan residu.
Ke depan, UPRS V membuka peluang mengembangkan fasilitas pengolahan sampah yang dapat menghasilkan kompos untuk dimanfaatkan penghuni.
“Kalau kompos sudah bisa dibuat sendiri, tidak perlu beli. Ke depan bisa saja dikomersialkan untuk warga dan kembali dimanfaatkan warga,” ujar Kevin.
Kevin berharap peningkatan fasilitas, edukasi, pengawasan, perubahan perilaku penghuni, serta perbaikan sistem pengangkutan dapat berjalan secara terpadu.
“Pemilahan sejak dari hunian diharapkan mampu mengurangi sampah tercampur dan menekan volume residu yang harus diangkut oleh Sudin LH Jakarta Barat,” pungkasnya.
