Mahasiswa Soroti Korupsi dan Konsentrasi Kekuasaan di Era Prabowo-Gibran

JAKARTA, suararealitas.co  – Peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia memantik sikap kritis dari kalangan mahasiswa.

Dalam forum Diskusi Terbuka bertajuk “Mimbar Menggugat 81 Tahun Merdeka : Rakyat Sejahtera atau Kekuasaan Makin Berkuasa?” yang diselenggarakan oleh PMKRI Cabang Jakarta Pusat Sanctus Robertus Bellarminus, mahasiswa menyoroti arah demokrasi yang dinilai semakin melenceng.

Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara, Rusmin Sangadji, yang hadir sebagai salah satu narasumber utama, melontarkan kritik tajam terkait kondisi tata kelola pemerintahan saat ini. Membahas sub-tema “Korupsi, Konflik Kepentingan, dan Konsentrasi Kekuasaan di Era Prabowo-Gibran“, Rusmin sangadji menegaskan bahwa demokrasi seolah direduksi hanya sebatas ritual pemilu.

“Demokrasi tidak hanya selesai di kotak suara dan pergantian rezim. Demokrasi mutlak mensyaratkan transparansi, pembatasan kekuasaan, dan pengawasan yang ketat. Di era saat ini, kita justru melihat kekuasaan semakin terkonsentrasi dan pengawasan semakin melemah,” tegas Rusmin sangadji di hadapan para aktivis lintas organisasi, sesuai dengan semangat konsolidasi yang tertuang dalam forum tersebut.

Korupsi Bukan Lagi Kasus Individu, melainkan Penyakit Struktural lebih lanjut, Rusmin membedah fenomena korupsi yang mendera Indonesia sepanjang tahun 2026.

Ia menyoroti bahwa kasus-kasus rasuah yang terungkap ke publik belakangan ini melibatkan proyek-proyek bernilai fantastis, pejabat republik, hingga program strategis pemerintah.

Menurutnya, publik tidak boleh lagi memandang korupsi sekadar sebagai kejahatan individu yang mencuri uang negara.

Politik Transaksional “Korupsi hari ini adalah produk dari struktur kekuasaan yang korup, sarat akan konflik kepentingan, dan buah dari politik transaksional antara penguasa politik dan pemilik modal,” ujar Rusmin Sangadji merujuk pada latar belakang persoalan bangsa saat ini.

Dampak Multi-Sektor Ia mengingatkan bahwa kerugian negara akibat mega-korupsi ini berimbas langsung pada kualitas hidup rakyat.

Pembangunan infrastruktur yang mandek, serta terbengkalainya sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan, adalah harga mahal yang harus dibayar rakyat akibat minimnya transparansi tata kelola sumber daya publik.

Konsolidasi Mahasiswa: Menguji Arah Negara Sebagai pimpinan HMI di wilayah pusat ibu kota, Rusmin sangadji menggunakan forum “Mimbar Menggugat” ini untuk menyerukan konsolidasi besar-besaran gerakan mahasiswa.

Ia menekankan bahwa di usia 81 tahun kemerdekaan, rakyat seharusnya menjadi subjek utama penyelenggaraan negara, bukan sekadar objek penderita.

“Tugas kita sebagai mahasiswa hari ini adalah menguji secara kritis: apakah negara benar-benar semakin kuat dalam melayani rakyatnya, atau justru kekuasaan yang semakin menumpuk pada segelintir kelompok oligarki? Jika jawabannya yang kedua, maka konsolidasi gerakan mahasiswa bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan sejarah untuk merespons situasi bangsa,” tutup Rusmin Sanagdji, menegaskan urgensi perlawanan terhadap pembajakan demokrasi.

Forum kolaboratif ini menjadi sinyal kuat bahwa elemen mahasiswa, baik dari HMI maupun PMKRI, GMNI, GMKI, & PMII mulai merapatkan barisan untuk mengawal ketat jalannya pemerintahan di tengah berbagai dugaan konflik kepentingan yang mencederai cita-cita kemerdekaan.