JAKARTA, suararealitas.co – Dugaan kejanggalan dalam rencana pembangunan supermarket di Jl. Raya Kelapa Dua, H.Kelik RT.2/RW.2, Kebon Jeruk, Jakarta Barat memicu sorotan publik.
Proyek itu diduga kuat tidak mengantongi izin karena dari informasi yang didapat, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tersebut sedang diurus.
“Lagi sedang dibuat PBG nya,” kata pemborong proyek saat dikonfirmasi wartawan melalui pengawas truk via telepon, Minggu (2/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengawas truk-truk pengangkut puing yang enggan menyebutkan namanya mengaku bahwa terkait perizinan Andalalin (analisis dampak lalu lintas) sudah diserahkan ke oknum RW setempat.
“Seperti itu urusan semuanya sudah satu pintu sama RW,” ujarnya.
Pantauan dilapangan, belum terlihat adanya papan proyek pembangunan maupun dokumen resmi yang biasanya wajib dipasang sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Tidak hanya dugaan pelanggaran perizinan, proyek tersebut juga disinyalir maraknya kasus dugaan pungutan liar alias pungli berdalih untuk kondisikan wilayah maupun berbagai aparatur baik dari instansi kelurahan, kecamatan, Binamas, Babinsa serta Ormas.
Saat dikonfirmasi, sang oknum RW.02 berinisial H mengaku bahwa memang semua satu pintu terkait koordinasi diluar perizinannya.
“Ane (saya) juga sebelum pelaksanaan ane sudah ngadep ke Lurah ke ruangannya terkait koordinasi di awal aja ini diluar legalitas formal. Ane dah koordinasi ke Satpol segala macem, Binamas, Babinsa, keamanan wilayah, FKDM. Semua udah dibagi. Untuk data sipil semuanya sudah ada semuanya di pihak mandor pelaksana (kontraktornya),” ungkap H.
“Tadi pagi Roby Satpol kesini, cuman karna lagi libur aja dia. Terkait perizinan ane nggak mau disembarangin bang, PBG harus dijalanin. Ini kan lagi diproses sama pelaksana, itu biasanya dia yang ngadep dan diluar koordinasi ane legalitas formal bukan kapasitas ane. Bahkan waktu truk datang pertama itu ane yang jagain bang biar jangan ada yang markir disini. Jangankan itu bang dampak dominonya seperti apa kedepannya juga ane pikirin,” sambungnya.
Dikabarkan, sejumlah pengendara sepeda motor mengeluhkan sepanjang jalan tersebut dipenuhi oleh debu akibat dugaan puing-puing proyek tersebut yang berceceran. Hal ini sangat membahayakan pengguna jalan yang melintas.
Sementara itu, warga sekitar yang enggan menyebutkan namanya karna keamanan merasa tidak nyaman atas keberadaan proyek tersebut, lantaran berdebu, dan banyaknya truk-truk pengangkut puing itu parkir sembarangan, sehingga mengganggu aktifitas.
Masyarakat berharap Pemkot Jakarta Barat yakni Walikota, Sudin Citata, Satpol PP, dan Dishub Jakbar segera melakukan pemeriksaan terhadap aspek administrasi maupun teknis bangunan tersebut.
Apabila ditemukan adanya pelanggaran, warga meminta pemerintah mengambil langkah tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai informasi, setiap pembangunan gedung di DKI Jakarta wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
Regulasi tersebut mengatur bahwa setiap bangunan gedung harus memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan.
Selain itu, papan nama proyek yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) DKI Jakarta itu seharusnya terpasang di depan proyek.
Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2012 tentang Papan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Bahkan, pembangunan juga wajib memperhatikan kesesuaian tata ruang, aspek lingkungan, keselamatan bangunan, ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung sesuai peruntukan kawasan.
Apabila pembangunan dilakukan tanpa PBG, pemerintah daerah berwenang menjatuhkan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pembangunan, pembekuan perizinan, hingga pembongkaran bangunan sesuai tingkat pelanggaran yang ditemukan.
Kendati demikian, hingga berita ini disusun belum ada keterangan resmi dari pengembang maupun pihak terkait.
Kini, redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait guna memperoleh konfirmasi sehingga pemberitaan dapat disajikan secara berimbang sesuai prinsip jurnalistik. Konfirmasi akan dimuat pada kolom berikutnya.
Di saat situasi tidak menentu, suararealitas.co tetap berkomitmen memberikan fakta dan realita jernih dari situasi dan kondisi lapangan. Ikuti terus update terkini suararealitas.co.
Penulis : Roy Helmi
Editor : Za
