KKP Jamin Kredibilitas Pemerintah Kelola Ekosistem Karbon Biru Nasional

 

Jakarta, (13/2) Suararealitas.co– Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan pengelolaan ekosistem karbon biru nasional memegang prinsip high integrity. Pendekatan berbasis integritas tinggi diperlukan agar manfaat iklim, sosial, dan ekonomi dapat berjalan seimbang, sekaligus menjaga kredibilitas Indonesia dalam pengembangan pasar karbon nasional dan global.

“Pengembangan karbon biru harus dijalankan secara terintegrasi dan berprinsip high integrity. Pengelolaan karbon biru perlu berbasis sains, didukung tata kelola yang kuat, sistem MRV yang kredibel, serta perlindungan sosial dan lingkungan agar kredibilitas program nasional tetap terjaga,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (13/2).

Baru-baru ini pihaknya menggelar Workshop on High-Integrity Blue Carbon di Jakarta, sebagai langkah strategis meningkatkan kesiapan Indonesia dalam merancang dan mengelola inisiatif karbon biru yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan dalam kerangka Nilai Ekonomi Karbon (NEK) nasional.

Workshop tersebut mempertemukan pejabat pimpinan tinggi dan tenaga teknis lintas unit di lingkungan KKP, bersama kementerian/lembaga terkait dan mitra pembangunan, serta organisasi internasional di bidang iklim, ekosistem pesisir, dan pasar karbon. Forum ini menjadi ruang pembelajaran bersama untuk menyatukan pemahaman teknis, pendekatan kebijakan, serta kesiapan implementasi karbon biru di Indonesia.

Penguatan ekosistem karbon biru juga menjadi bagian strategis dalam mendukung pencapaian target Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC).

“Indonesia memikul tanggung jawab strategis sebagai salah satu negara dengan ekosistem karbon biru terbesar di dunia. Mangrove dan padang lamun Indonesia memiliki peran krusial dalam mitigasi perubahan iklim, sekaligus menjaga ketahanan pesisir, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir,” bebernya.

Koswara menegaskan pentingnya penguatan kapasitas internal dan mekanisme koordinasi lintas unit di lingkungan KKP, termasuk melalui pembentukan Tim Terpadu Pengelolaan Karbon Biru lintas Eselon I, sebagai instrumen penguatan tata kelola karbon biru sektor kelautan, khususnya dalam memastikan koordinasi perencanaan, standardisasi metodologi, penguatan sistem MRV, penyusunan baseline dan target, hingga pelaporan karbon sektor kelautan secara terintegrasi.

*Berbasis Sains*

Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menegaskan bahwa karbon biru tidak boleh semata-mata diposisikan sebagai instrumen ekonomi, tetapi harus dibangun berbasis sains dan memberikan manfaat nyata bagi ekosistem serta masyarakat pesisir, sejalan dengan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim dalam RPJMN 2025–2029.

Workshop juga membahas aspek safeguards dan uji tuntas (due diligence) proyek karbon biru dengan menghadirkan narasumber dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), yang menekankan pentingnya penguatan perlindungan sosial, tata kelola transparansi, serta pencegahan risiko tata kelola dalam pengembangan proyek karbon biru.

Pembahasan mengenai uji tuntas proyek karbon biru juga disampaikan oleh Steven Lutz dari GRID-Arendal, yang menekankan pentingnya integritas data, kejelasan tata kelola, serta kesesuaian proyek dengan standar internasional untuk menjaga kredibilitas karbon biru Indonesia di pasar global.

Dalam sesi studi kasus global yang dilaksanakan secara panel daring, disampaikan pembelajaran dari berbagai negara terkait implementasi karbon biru. Kenya Marine and Fisheries Research Institute (KMFRI) memaparkan pengalaman pengembangan proyek karbon biru berbasis padang lamun, termasuk pengukuran stok karbon dan pengelolaan berbasis sains. Sementara itu, Japan Blue Economy Association (JBEA) menyampaikan pengalaman Jepang dalam pengembangan pasar karbon biru nasional, termasuk pendekatan penetapan harga karbon dan penggunaan panduan IPCC dalam penghitungan karbon.

Blue Carbon Lead GRID-Arendal, Steven Lutz, juga menyampaikan gambaran global perkembangan karbon biru serta peluang Indonesia untuk memimpin pengembangan karbon biru global melalui penguatan kapasitas kelembagaan, sistem pemantauan, verifikasi, serta pembiayaan karbon yang kredibel.

Workshop ini diselenggarakan oleh KKP bekerja sama dengan GRID-Arendal dan Yayasan Rekam Nusantara, serta didukung oleh Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) melalui Program Oceans for Development.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong terciptanya keselarasan kebijakan dan praktik di tingkat nasional untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin global dalam pengelolaan karbon biru yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan.