Jakarta – Dalam perjalanan 20 tahunnya, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) terus bersikap sebagai pilar gerakan Buruh Migran Indonesia (BMI), berjuang untuk hak-hak buruh migran dan keluarganya. Melandaskan perjuangannya pada prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan keadilan gender, SBMI membangun gerakan dari desa sebagai kekuatan melawan penindasan dan pemiskinan akibat Industrialisasi dan revolusi hijau.
Proyek besar seperti Industrialisasi dan revolusi hijau telah menciptakan ketidakmerataan ekonomi dan kesenjangan pendapatan. Wilayah pedesaan dan pesisir menjadi korban, dengan lahan pertanian tergerus oleh industrialisasi dan pendapatan nelayan kecil terkikis oleh pencemaran laut.
Kongres dengan tema “Memperkuat Akar Gerakan Buruh Migran dan Keluarganya dalam Melawan Pemiskinan dan Penindasan melalui Pendekatan Lintas Sektor” dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Senin (04/12/2023). Menaker Ida menyoroti pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.
Dalam sambutannya, Menaker Ida mengakui upaya-upaya perbaikan dalam tata kelola pelindungan, namun menekankan perlunya inovasi sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Ia mengapresiasi peran satgas pelindungan di pusat dan 25 wilayah debarkasi/embarkasi dalam mensosialisasikan perlindungan kepada berbagai pihak.
Tujuan Konferensi Nasional adalah mengkonsolidasikan gerakan lintas sektor, baik internal buruh migran maupun sektor eksternal yang mempengaruhi migrasi paksa. Konferensi ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan strategi, solidaritas perjuangan, dan dokumen komitmen bersama untuk melawan pemiskinan dan penindasan buruh migran dan keluarganya.
Adapun, Peserta Konferensi Nasional ini mencapai 1000 orang dari berbagai wilayah SBMI dan jaringan lainnya, menandakan komitmen luas terhadap perjuangan hak-hak buruh migran.
