Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Iklan
Iklan

Pasang Iklan Hubungi Admin

Baca berita tanpa iklan. Gabung Suara Realitas

Suara Realitas Official AppGRATIS • Berita terkini Install
Gabung Suara Realitas Masuk
S+
Tranding
Pasang iklan di sini

Jangkau pembaca Suara Realitas. Hubungi admin untuk tarif dan ketentuan iklan.

Bagikan:fXWTWibawa Putusan Pengadilan Dipertaruhkan, Eksekusi Budiman Tiang Jadi Ujian Penegakan HukumKomentar: 0

Wibawa Putusan Pengadilan Dipertaruhkan, Eksekusi Budiman Tiang Jadi Ujian Penegakan Hukum

Suara Realitas, 16 November 2026, 18:38 WIB · 8 menit bacaBaca di App
Huruf

BADUNG, Suararealitas.co – Putusan pengadilan sejatinya bukan sekadar produk hukum yang dibacakan di ruang sidang. Lebih dari itu, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus diwujudkan melalui pelaksanaan yang nyata. Namun, prinsip tersebut kini menjadi perhatian dalam perkara pidana Budiman Tiang terkait proyek properti The Umalas Signature.

Budiman Tiang sebelumnya dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan melalui Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 972 K/Pid/2026 tertanggal 11 Mei 2026. Kendati putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, hingga November 2026, pelaksanaan eksekusinya masih menjadi tanda tanya yang membutuhkan penjelasan resmi dari pihak kejaksaan.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana komitmen aparat penegak hukum dalam menjalankan putusan pengadilan? Apabila putusan telah final, mengapa pelaksanaan eksekusi masih belum terealisasi?

Persoalan tersebut mencuat dalam konferensi pers Magnum Estate Group (MEG) yang digelar di The Umalas Signature, Jumat (13/11/2026). Melalui kuasa hukumnya, Parade Sitorus, S.H., M.H., bersama jajaran tim advokat, MEG menyampaikan perkembangan sejumlah persoalan hukum yang melibatkan Budiman Tiang dengan perusahaan-perusahaan dalam kelompok usahanya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Dr. Agus Samijaya, S.H., M.H., Irjen. Pol. (Purn.) I Wayan Sugiri, S.H., S.I.K., M.Sc., Dimas Suhartono, S.H., serta Fitri Anisa, S.H., CTT., C.Med., C.L.D.

PUTUSAN FINAL JANGAN BERHENTI DI ATAS KERTAS

Salah satu persoalan yang paling disorot adalah belum terlaksananya eksekusi pidana terhadap Budiman Tiang. Berdasarkan penjelasan MEG, hingga konferensi pers berlangsung, yang bersangkutan belum ditemukan untuk menjalani hukuman sebagaimana putusan pengadilan.

Riwayat perkara tersebut bermula dari laporan Charles B. Siringo Ringo selaku Direktur PT Samahita Umalas Prasada (PT SUP) kepada Polda Bali pada November 2024. Laporan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam persoalan penguasaan serta pengelolaan proyek The Umalas Signature.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/827/XI/2024/SPKT/Polda Bali.

Perkara kemudian bergulir ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 901/Pid.B/2025/PN Dps. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Putusan Nomor 27/Pid.B/2026/PT Dps tertanggal 10 Maret 2026 menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan.

Putusan itu selanjutnya dikuatkan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 972 K/Pid/2026 tertanggal 11 Mei 2026.

Dengan telah berkekuatan hukum tetapnya putusan tersebut, perhatian kini beralih pada tanggung jawab jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan.

Dr. Agus Samijaya menegaskan bahwa eksekusi putusan yang telah inkracht merupakan kewajiban aparat penegak hukum.

Menurutnya, tidak semestinya pelaksanaan putusan pengadilan mengalami keterlambatan tanpa kejelasan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan.

“Putusan Nomor 972 K/Pidana/2026 jelas memberikan kewajiban kepada pihak kejaksaan untuk melaksanakan eksekusi,” ujar Agus.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, kejaksaan masih mengalami kesulitan menemukan Budiman Tiang karena yang bersangkutan disebut kerap berpindah tempat.

Namun, Agus mempertanyakan efektivitas upaya pencarian tersebut. Menurutnya, keterbatasan informasi mengenai keberadaan seseorang seharusnya diikuti dengan langkah penelusuran yang terukur dan berkelanjutan.

Ia juga meminta jajaran Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Bali, hingga Kejaksaan Negeri Denpasar memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan putusan tersebut.

Bagi Agus, persoalan ini berkaitan langsung dengan tiga tujuan utama hukum, yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Ketika putusan pengadilan telah final tetapi pelaksanaannya belum memperoleh kejelasan, menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum patut menjadi perhatian.

STATUS DPO DAN TRANSPARANSI PENCARIAN PERLU DIPASTIKAN

Selain eksekusi, status Daftar Pencarian Orang (DPO) Budiman Tiang juga menjadi perhatian.

Baca Juga :  Camat Leuwiliang Pimpin Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI

Dalam pemberitaan Bali Politika pada 4 Agustus 2026, Kasi Intel Kejari Denpasar Achmad Wahyudi pernah menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan penerbitan DPO kepada Kejaksaan Tinggi Bali.

“Kami sudah mengajukan surat DPO atas nama Budiman Tiang ke Kejati Bali,” demikian pernyataan Achmad Wahyudi yang dikutip dalam pemberitaan tersebut.

Namun, pengajuan permohonan tidak serta-merta dapat dimaknai bahwa status DPO telah resmi diterbitkan.

Di sinilah pentingnya keterbukaan informasi dari institusi kejaksaan. Masyarakat membutuhkan kepastian apakah permohonan tersebut telah ditindaklanjuti, kapan status DPO diterbitkan apabila telah disetujui, serta langkah pencarian apa saja yang sudah dilakukan.

Tanpa penjelasan yang memadai, pertanyaan mengenai perkembangan eksekusi akan terus menjadi perhatian publik.

KOMUNIKASI DENGAN KUASA HUKUM JUGA MENJADI PERHATIAN

Dalam konferensi pers yang sama, Irjen. Pol. (Purn.) I Wayan Sugiri, S.H., S.I.K., M.Sc., turut menyoroti perlunya penjelasan mengenai komunikasi antara Budiman Tiang dan kuasa hukumnya.

Sugiri menyampaikan rencana untuk meminta klarifikasi mengenai bagaimana pertemuan antara kuasa hukum dengan kliennya berlangsung, termasuk lokasi pertemuan dan proses pemberian surat kuasa.

“Kami akan mengonfirmasi kepada kuasa hukum DPO Budiman Tiang, bagaimana dia bisa bertemu dengan Budiman Tiang. Apakah ada upaya melindungi seorang DPO, itu juga perlu mendapat penjelasan,” ujarnya.

Pihaknya juga ingin memperoleh keterangan mengenai proses penandatanganan surat kuasa yang digunakan dalam upaya hukum lanjutan.

Meski demikian, pernyataan tersebut masih berupa pertanyaan dan rencana klarifikasi dari pihak MEG. Tidak boleh ditarik sebagai kesimpulan bahwa kuasa hukum Budiman Tiang telah melakukan tindakan melindungi DPO. Hak dan kedudukan profesi advokat tetap harus dihormati sesuai ketentuan hukum.

POLEMIK PEMBERITAAN, KEMERDEKAAN PERS JANGAN DIABAIKAN

Persoalan lain yang turut mengemuka adalah polemik pemberitaan yang disebut berkaitan dengan Bali News.

Dalam sesi diskusi, Maichel Benedictus, Pemimpin Redaksi Warta Global Bali yang akrab disapa Romo Benny, mengingatkan pentingnya memastikan asal-usul informasi yang dipersoalkan sebelum menentukan langkah hukum.

Ia mempertanyakan apakah pihak Bali News telah dimintai klarifikasi dan apakah informasi yang menjadi persoalan benar-benar merupakan produk jurnalistik media tersebut.

“Nah pertanyaan kami adalah apakah ini sudah diklarifikasi ke Bali News? Karena ini akan mengarah kepada Undang-Undang Pers. Kalau itu terbukti bukan dari mereka, artinya ini sudah masuk ke arah pidana,” ujar Romo Benny.

Menurutnya, apabila konten yang dipersoalkan memang merupakan karya jurnalistik, penyelesaiannya perlu memperhatikan mekanisme yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Hak jawab, hak koreksi, serta mekanisme pengaduan kepada Dewan Pers merupakan bagian penting dalam penyelesaian sengketa pemberitaan.

Sebaliknya, apabila setelah ditelusuri ternyata konten tersebut bukan produk jurnalistik, maka aspek hukumnya perlu dinilai berdasarkan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip ini penting agar upaya memperoleh keadilan tidak justru mengabaikan kemerdekaan pers maupun hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

DELAPAN PERKARA PERDATA, KONFLIK BISNIS MASIH BERGULIR

Di luar perkara pidana, MEG juga mengungkap sejumlah sengketa perdata antara Budiman Tiang dan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompok Magnum Estate Group.

Dalam konferensi pers tersebut, MEG memaparkan delapan perkara yang berkaitan dengan kerja sama bisnis, kewajiban pembayaran, kepemilikan saham, hingga pengelolaan proyek The Umalas Signature.

Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah Nomor 324/Pdt.G/2026/PN Dps tertanggal 23 September 2026. Dalam perkara tersebut, PN Denpasar menolak gugatan konvensi PT Tirta Digital Indonesia dan mengabulkan gugatan rekonvensi PT Magnum Estate International terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 22 tertanggal 1 Desember 2023.

Baca Juga :  ISO Tank Berisi Bahan Kimia Terbakar Hebat di NPCT1 Tanjung Priok, 11 Unit Damkar Dikerahkan

Sementara itu, gugatan PT TDI terhadap PT MEI dengan tuntutan ganti rugi material sebesar Rp381,5 miliar masih dalam pemeriksaan pengadilan berdasarkan keterangan MEG.

MEG juga menyebut perkara Nomor 689/Pdt.G/2026/PN Dps, terkait gugatan PT TDI terhadap PT ICG, yang telah diputus dengan penolakan gugatan oleh PN Denpasar pada 2 November 2026.

Rangkaian sengketa tersebut memperlihatkan kompleksitas persoalan bisnis dan hukum yang melingkupi proyek The Umalas Signature.

Namun, penting ditegaskan bahwa setiap perkara perdata memiliki proses dan konsekuensi hukumnya masing-masing. Sengketa yang masih berjalan tidak boleh dicampuradukkan dengan kewajiban pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

SEJUMLAH LAPORAN POLISI TURUT DIPAPARKAN

MEG juga membeberkan sejumlah laporan yang telah disampaikan kepada Polda Bali, antara lain dugaan pengancaman terhadap salah satu pemegang saham, dugaan memasuki pekarangan tanpa izin, dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik, serta dugaan upaya pencairan tabungan emas milik PT SUP.

Laporan dugaan pengancaman tercatat melalui Direktorat Siber Polda Bali dengan Nomor STPL/304/II/2026/SPKT/Polda Bali tertanggal 19 Februari 2026.

Sementara laporan terkait dugaan memasuki pekarangan tanpa izin di kawasan The Umalas Signature tercatat dengan Nomor STTLP/B/586/VII/2026/SPKT/Polda Bali tertanggal 4 Juli 2026.

Selain itu, MEG menyampaikan adanya laporan dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah melalui media elektronik yang diajukan pemegang saham PT MEI, Stanislav Sadovnikov dan Igor Maksimov, pada Oktober 2026.

Seluruh laporan tersebut masih harus ditempatkan sebagai dugaan sampai terdapat pembuktian dan penanganan sesuai proses hukum. Khusus perkara yang bersinggungan dengan pemberitaan, penerapan mekanisme hukum pers tetap harus menjadi perhatian apabila memenuhi kriteria sebagai produk jurnalistik.

MEG TEMPUH JALUR PERLINDUNGAN HUKUM

Sebagai tindak lanjut, PT Magnum Estate International menyatakan telah mengirimkan permohonan perlindungan hukum kepada Komisi Kepolisian Nasional, Kapolri, Kepala Staf Presiden, hingga Presiden Republik Indonesia.

Parade Sitorus bersama tim kuasa hukumnya menegaskan bahwa MEG tetap memilih jalur hukum untuk memperjuangkan kepastian dan perlindungan hukum.

Kini, persoalan tersebut menempatkan Kejaksaan Negeri Denpasar dan Kejaksaan Tinggi Bali pada posisi yang membutuhkan penjelasan terbuka kepada masyarakat.

Publik tidak hanya membutuhkan informasi bahwa permohonan DPO pernah diajukan. Lebih dari itu, masyarakat berhak mengetahui perkembangan tindak lanjutnya, status administrasi DPO, serta langkah konkret yang telah ditempuh dalam pelaksanaan eksekusi.

Apabila terdapat kendala teknis maupun hukum, penjelasan resmi perlu disampaikan agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

Di sisi lain, Bali News dan pihak-pihak yang disebut dalam polemik pemberitaan juga perlu memperoleh ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.

Ujian sesungguhnya penegakan hukum bukan hanya keberanian menjatuhkan vonis, melainkan konsistensi menjalankan putusan tersebut.

Keadilan tidak boleh berhenti pada lembaran amar putusan. Ia harus hadir melalui tindakan nyata, transparansi, dan tanggung jawab institusi penegak hukum. Pada saat yang sama, seluruh proses harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah, hak setiap warga negara, serta kemerdekaan pers.

Masyarakat kini menunggu jawaban, bukan sekadar janji. Sebab, ketika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, kepastian mengenai pelaksanaannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wibawa hukum itu sendiri.

Sapta Patriot

Lihat Peristiwa Selengkapnya→
Memuat berita berikutnya…
Artikel Terkait Peristiwa
Berita AktualKanal lain
NasionalKanal lain