Jakarta, Suararealitas.co – Pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil memperkuat kolaborasi untuk mendorong pemberdayaan ekosistem sosial ekonomi pesantren berbasis koperasi. Komitmen tersebut dituangkan dalam deklarasi bersama yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) masa khidmah 2025–2030, H. Wardi Taufik, M.Si., dalam Simposium Nasional Pemberdayaan Ekosistem Sosial Ekonomi Pesantren di Aula Fakultas Teknologi Universitas Indonesia (UI), Selasa (17/11/2026).
Deklarasi tersebut melibatkan unsur pemerintah, yakni Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Agama, perguruan tinggi melalui Universitas Indonesia, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 melalui Gerakan Pemberdayaan Ekosistem Sosial Ekonomi Pesantren Berbasis Koperasi.
Dalam deklarasi yang dibacakan Wardi Taufik, para pihak menegaskan bahwa penuntasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan agenda strategis nasional yang membutuhkan sinergi kebijakan, integrasi program, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan.
PP ISNU menyatakan kesiapan mengoptimalkan jaringan organisasinya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari pengurus pimpinan pusat, enam pimpinan wilayah, 354 pimpinan cabang, hingga ribuan pimpinan anak cabang. Jaringan tersebut akan menjadi modal sosial untuk menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan dan potensi masyarakat pesantren melalui pemanfaatan sumber daya intelektual, profesional, dan jejaring sosial.
Dalam kolaborasi tersebut, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pesantren berkomitmen mendukung pembinaan pesantren, pengelolaan pendaftaran dan data pesantren, serta penyelarasan program pemberdayaan dengan fungsi pendidikan dan dakwah pesantren.
Komitmen itu juga mencakup fasilitasi pemberdayaan melalui bantuan keuangan, sarana dan prasarana, teknologi, serta pelatihan keterampilan, termasuk untuk memperkuat koperasi dan unit usaha pesantren sesuai kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Universitas Indonesia berperan melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, meliputi penelitian, pendidikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dukungan akademik tersebut diarahkan pada pemetaan potensi sosial ekonomi pesantren, penyusunan model pemberdayaan berbasis koperasi, pendampingan dan pelatihan manajemen usaha, serta evaluasi dampak program secara ilmiah dan berbasis data.
Dalam deklarasi tersebut, para pihak juga menyepakati enam komitmen utama untuk memperkuat pelaksanaan program pemberdayaan.
Pertama, mengoptimalkan jaringan ISNU untuk mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 melalui pemberdayaan pesantren dan masyarakat di tiga desa.
Kedua, mendukung pendataan kelompok sasaran, pemetaan potensi, peningkatan kapasitas, dan pendampingan usaha, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan.
Ketiga, mendorong kewirausahaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, diversifikasi usaha, serta perluasan akses teknologi, pembiayaan, dan pasar berbasis potensi lokal.
Keempat, mendukung pengembangan koperasi dan unit usaha pesantren serta pelaku usaha masyarakat melalui penguatan manajemen, profesionalisme tata kelola, dan akuntabilitas.
Kelima, membangun sinergi dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga filantropi untuk memperluas akses pembiayaan, sertifikasi, teknologi, dan pasar sesuai kewenangan masing-masing.
Keenam, mendorong pelaksanaan program yang tepat sasaran, transparan, partisipatif, dan terukur melalui pemantauan serta evaluasi berkala guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi faktor-faktor penyebab kemiskinan.
Melalui deklarasi tersebut, pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil berkomitmen menjadikan kolaborasi lintas sektor sebagai kekuatan bersama dalam mempercepat pemberdayaan ekonomi pesantren. Pengembangan koperasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan akses pembiayaan dan pasar diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.












